24 Mei, 2018

16 Pokok Pemikiran KKP yang diusulkan dalam Revisi UU Perikanan

Revisi UU Perikanan sementara bergulir atas Inisiatif DPR, Berikut ini 16 pokok pemikiran KKP yang diusulkan dalam revisi UU Perikanan:

a. Usaha penangkapan ikan sepenuhnya tertutup bagi modal asing

b. Kapal penangkap, kapal pengangkut, kapal pendukung lainnya, harus dibangun di dalam negeri

c. Larangan alih muatan di laut (transshipment) bagi kapal ikan Indonesia ke kapal asing


d. Larangan alih muatan di laut bagi kapal ikan Indonesia ke kapal Indonesia lainnya yang langsung ekspor di luar pelabuhan resmi

e. Perluasan subjek pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi

f. Perlindungan hak asasi manusia untuk pekerja di bidang usaha perikanan

g. Pengakuan hak laut dan penguatan peran masyarakat untuk melindungi hak laut

h. Mempertahankan pasal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menenggelamkan kapal ikan yang terbukti melakukan pelanggaran

i. Melarang terbentuknya dan terlaksananya praktik kartel usaha perikanan

j. Kapal penangkap ikan berukuran kurang dari 10 GT diizinkan menggunakan lebih dari satu alat tangkap

k. Kerja sama internasional di bidang perikanan harus mengacu pada kaidah yang berlaku di Indonesia, tidak hanya mengacu pada standard regional maupun internasional

l. Larangan pemanfaatan, eksploitasi, dan perdagangan plasma nutfah sumber daya ikan

m. Pemerintah tidak berkewajiban melaporkan penangkapan atau penahanan kapal ikan asing pada negara asal bendera kapal tersebut

n. Pengenaan tanggung jawab hukum atas setiap pelanggaran dikenakan kepada pemilik atau badan usaha dengan hukuman penjara dan denda lebih tinggi dibandingkan dengan nakhoda atau ABK.

o. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka penanggung jawab korporasi adalah pemilik korporasi dan pengurus.

p. Pemerintah wajib melakukan keberpihakan kepada nelayan tradisional, nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 GT. Penegakan hukum terhadap kelompok nelayan itu diberikan kebijakan seadil-adilnya.


Hub 081342791003
READ MORE - 16 Pokok Pemikiran KKP yang diusulkan dalam Revisi UU Perikanan

22 Mei, 2018

Deretan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP

Muhammad Zulficar Mochtar, ST. M.Sc
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kedelapan
Tanggal  22 Mei 2018 Sampai sekarang

 Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D.,FRINA,
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Ketujuh
Tanggal 28 Februari 2017 - 22 Mei 2018

Muhammad Zulficar Mochtar, ST. M.Sc
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Tanggal  1 Juni 2016 - 28 Februari 2017

 
Dr. Agus Suherman, S.Pi, M.Si
Plh. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Tanggal   1 Juni 2016 - 28 Februari 2017

 Ir. Narmoko Prasmadji, SH, MA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Keenam
Tanggal  21 September 2015 - 1 Juni 2016

Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Yusuf, M.Sc
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kelima
Tanggal   19  Februari 2013 - 21 September 2015 


Ir. Heriyanto Marwoto, MS
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Keempat
Tanggal  18 Februari 2012 - 19  Februari 2013

Dr. Ir. Dedi Haryadi Sutisna, MS
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Ketiga
Tanggal  16 Juni 2009 -18 Februari 2012

 
Dr. Ir. Ali Supardan, M, Sc
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kedua
Tanggal  29 Maret 2007  -16 Juni 2009

Dr. Ir. Husni Mangga Barani, M.Si
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Pertama
Tanggal  5 Juni 2002   -  29 Maret 2007

Nama nama Pejabat yang pernah menjadi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pejabat Ditjen PSDKP
Pejabat  Ditjen Perikanan Tangkap
Pejabat Menteri Kelautan dan Perikanan 



Hub 081342791003


  
 

READ MORE - Deretan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Roling Pejabat Eselon Satu

Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti Melantik Pejabat Tinggi Madya Setingkat Eselon Satu Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 22 Mei 2018 di Gedung Mina Bahari IV Lantai 15.
Adapun Pejabat yang dilantik adalah Pejabat yang lama hanya roling tempat saja, mereka adalah :

1. Rrifky Effendi Hardijanto Sekretaris Jenderal KKP menjadi *Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan*
2. Syarif Widjaya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menjadi *Kepala BRSDM*

3. Nilanto Perbowo Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menjadi *Sekretaris Jenderal KKP*

4. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) M. Zulficar Mochtar menjadi *Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap*
Hub 081342791003


READ MORE - Menteri Kelautan dan Perikanan Roling Pejabat Eselon Satu

20 Mei, 2018

Kunjungi Banggai Laut, Menteri Susi Ajak Warga Jaga Mangrove Dan Terumbu Karang

BANGGAI LAUT (15/5) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Selasa (15/5). Dalam kegiatan tersebut, Menteri Susi didampingi oleh Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, Wakil Bupati Banggai Laut Tuty Hamid, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, dan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina.
Kedatangan Menteri Susi di Pelabuhan Banggai Laut disambut dengan tarian Balatindak dari masyarakat sekitar. Selanjutnya di pelantaran Dermaga Menteri Susi dianugerahi gelar kehormatan adat Boine Doi Ndalangon Kapitan Laut (Wanita Tangguh Penguasa Laut).
Pada kunjungan tersebut, Menteri Susi bersama rombongan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menyambangi Balai Benih Ikan Payau (BBIP) Dusun Paisubatango milik Dinas Perikanan dan Kelautan Banggai Laut. Di sana dilakukan pendederan benih ikan kerapu macan dan kerapu tikus untuk dibudidayakan masyarakat.

Selanjutnya, Menteri Susi melakukan dialog dengan Nelayan Desa Bone Baru yang dipandu langsung oleh Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo. Kepada masyarakat Menteri Susi berpesan agar masyarakat menjaga pohon bakau dengan tidak melakukan penebangan.
"Saya dengar suara kumbang yang menunjukkan Banggai ini masih asri, masih bagus daerahnya. Namun saya cari pohon besar kok berkurang, ke mana perginya?
Nanti saya bilang kalau pohon besar habis, air banggai laut tidak ada lagi," tutur Menteri Susi mengawali diskusi.
Menteri Susi berpendapat, penebangan pohon dapat mengakibatkan air laut menyusut dan air tawar kering. "Kalau pohon ditebangi, bakau yang menjaga pulau tidak kena abrasi ditebang, nanti air akan kering. Nanti mau dapat air tawar dari mana? Mau minum air laut?" lanjutnya.
Menteri Susi mengungkapkan, punahnya pohon bakau (mangrove) dapat mengakibatkan banyak petaka. Salah satunya merebaknya penyakit malaria dan demam berdarah akibat nyamuk dan berbagai serangga lainnya kehilangan habitatnya. "Masyarakat di sini harusnya beruntung sudah ada gunung dari karang yang tumbuh subur," imbuhnya.
Selain itu, bakau juga dianggap sebagai tempat bertelur ikan, udang, dan berbagai hewan laut lainnya yang aman dan terlindung.
Tak hanya melindungi pohon bakau, Menteri Susi juga meminta masyarakat melindungi terumbu karang dengan tidak melakukan pengeboman ikan dan pengambilan terumbu karang untuk diperjualbelikan.
"Tadi saya berenang di Pulau Bakakan Kecil saya lihat semua karangnya hancur, berantakan, tidak ada lagi karang hidup. Pulaunya begitu cantik, pasirnya begitu putih tapi karangnya sudah habis. Menangis saya. Apa kerja nelayan itu ngebom ikan atau nangkap ikan yang benar?" tegas Menteri Susi.

Menteri Susi menyebutkan, kedaulatan negara dengan diusirnya kapal asing dari laut Indonesia susah tercapai. Kini ikan sudah banyak, tinggal bagaimana nelayan melindungi dengan berhenti melakukan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) menggunakan bom atau bahan kimia lainnya. Jika diperlukan, ia bahkan meminta agar masyarakat Banggai Laut membuat aturan adat istiadat sendiri untuk melindungi laut dan seisinya.
Hal ini mengingat karakteristik laut Banggai Laut yang terbuka dengan ikan residen dan menetap, sehingga jika habis dirusak, ikan baru tidak akan datang lagi dari pulau luar.
"Orang ke sini ngebom karena nyarinya (ikan) gampang, karangnya banyak, tertutup, tidak banyak ombak," sebutnya.
Menteri Susi juga meminta nelayan untuk berjanji pada diri sendiri dan kepada Tuhan untuk tidak lagi melakukan tindakan yang dapat merusak laut, utamanya menggunakan bom ikan.
"Pemerintah bisa bantu dengan memberi kapal, jaring, pancing, perahu. Tapi kalau ikannya sudah tidak ada, mau tangkap apa dengan alat dan perahu itu?" ujar Menteri Susi.
Menteri Susi juga mengajak masyarakat mensyukuri nikmat Tuhan dengan menjaga ciptaan-Nya yang begitu indahnya. Ia meminta BKIPM untuk mengawasi kegiatan pengambilan terumbu karang maupun bambu laut, termasuk penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan bertelur dan di bawah ukuran (undersize).
Agar laut sehat, ikan banyak dan lestari, Menteri Susi juga meminta masyarakat agar menyediakan satu hari libur menangkap ikan dalam seminggu. Hal ini untuk menyediakan waktu bagi hewan laut untuk bertelur dan berkembang biak. "Kita jangan serakah dan tamak, habis ikan kita," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, KKP menyerahkan bantuan berupa 150 kaca mata selam bagi siswa SD untuk berenang melihat keindahan laut yang harus dijaga; 10 buku modul sekolah pantai; 100 kantong ramah lingkungan; dan 1 unit tv untuk balai bengong warga Bone Baru. Selain itu, KKP juga kembali mengimbau nelayan untuk segera mendaftar asuransi nelayan untuk mendapatkan perlindungan saat melaut.
Menteri Susi juga berjanji memberikan bantuan kapal kepada nelayan dengan syarat membentuk kelompok di bawah koperasi. "Saya ingin koperasi-koperasi setempat bangkit. Jangan hanya koperasi dari Jakarta saja. Mana yang dari daerah? Bapak-bapak ayo bikin koperasi. Ayo tumbuh, ayo bergerak," imbaunya.

Sementara itu, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo mengatakan, 94% wilayah Banggai Laut terdiri dari lautan, sehingga benar sekali bahwa laut adalah masa depan masyarakat sekitar. Untuk itu, Wenny mengungkapkan terima kasih atas bantuan KKP.
"Kita sudah mendapatkan beberapa bantuan dari KKP berupa alat tangkap, kapal, coldstorage, dan sebagainya. Ke depan, dengan bantuan ini (diharapkan) semua nelayan di Banggai Laut bisa terakomodasi. Saya berharap bantuan dari pemerintah pusat ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua. Sesuatu yang bermanfaat, terukur, dan dapat dinikmati bersama," ungkapnya.
Apresiasi juga disampaikan masyarakat nelayan. Ahmad Yusuf misalnya, ia mengucapkan terima kasih atas bantuan 2 coldstorage yang telah diberikan KKP sebelumnya. Menurutnya, berkat bantuan tersebut harga ikan di Banggai Laut sudah stabil karena tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak. "Sebelum ada bantuan kita punya harga ikan dipermainkan oleh tengkulak yang tidak bertanggung jawab. Sekarang harga ikan kami sudah harga nasional," pungkasnya.


Lilly Aprilya Pregiwati
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

http://kkp.go.id/artikel/4058-kunjungi-banggai-laut-menteri-susi-ajak-warga-jaga-mangrove-dan-terumbu-karang 

Di Banggai Laut, Menteri Susi Tinjau Potensi Pantai Oyama dan Desa Dungkean

dok,humas KKP / Regina Safri
KKPNews, Banggai Laut – Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Selasa (15/5), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama rombongan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyambangi beberapa pulau kecil untuk menyapa masyarakat dan melihat potensi kelautan dan perikanan di sana. Hari itu ia mengunjungi setidaknya dua pulau yang dapat ditempuh selama 1-2 jam perjalanan dari pusat Banggai Laut dengan menggunakan speed boat.
Seusai melakukan dialog dengan masyarakat di Desa Bone Baru, Menteri Susi mengunjungi Pantai Oyama di sebuah pulau kecil yang kecantikannya tidak kalah dengan Raja Ampat, Papua. Melihat hamparan pasir putih dengan air biru nan jernih dan pemandangan alam yang terhampar indah, usai menyapa warga sekitar, Menteri Susi tak dapat menahan diri untuk segera berenang.
Aktivitas Menteri Susi di sana mengundang kerumunan warga. Masyarakat sekitar yang didominasi anak-anak berbondong-bondong turun ke air dan berenang dengan gembira.
Tak cukup hanya berenang, Menteri Susi juga memacu paddle boardnya untuk mengamati keindahan Pantai Oyama lebih ke tengah. Tak hanya itu, dari paddle boardnya Menteri Susi juga menyapa beberapa nelayan yang tengah menaiki perahu kayunya.
“Bapak-bapak, laut yang Bapak-bapak punya (Pantai Oyama) sangat indah. Jangan dirusak. Jangan menangkap ikan pakai bom atau portas. Nanti lautnya rusak dan ikannya habis,” ungkap Menteri Susi.
Menteri Susi juga menjanjikan bantuan kapal penangkap ikan viber bagi nelayan jika mereka berjanji tidak akan menangkap ikan dengan cara yang merusak. “Nanti saya kasih bantuan kapal. Tapi janji jangan pakai bom, portas, atau bius. Nanti bapak-bapak bikin kelompok, satu kelompok 2-3 orang nanti kita kasih bantuan kapal,” lanjutnya disambut dengan tepuk tangan nelayan.
Pantai Oyama memiliki potensi kelautan yang begitu besarnya. Oleh karena itu, Menteri Susi meminta warga sekitar untuk menjaganya dengan tidak melakukan destructive fishing dan tidak membuang sampah ke laut.
Selain Pantai Oyama, hari itu Menteri Susi juga mengunjungi Desa Dungkean, Kecamatan Bangkurung yang ditempati oleh masyarakat transmigran. Di sana menteri Susi juga meninjau potensi perikanan. Warga di sana memiliki cara menangkap ikan yang unik yaitu dengan sero tancap yang dilingkup dengan jaring karamba.
Alkap, Nelayan Desa Dungkean mengatakan, kayu tahan air ditancapkan sekitar 200 – 300 meter dari bibir pantai. Kayu tersebut kemudian dipasang jaring karamba, dan dibiarkan selama sekitar 7 bulan. Ikan kemudian akan masuk atau terperangkap dengan sendirinya.
“Ikan yang terjebak di sana kita ambil setiap hari sampai (sero) rusak. Biasanya tahan selama 7 bulan. Tapi kalau ada ombak besar, alatnya kita gulung lagi,” cerita Alkap.
Dengan menggunakan sero tancap, ditangkap berbagai jenis ikan seperti malalugis, baronang, cumi, tuna, rumah-rumah, cakalang, deho, bubara, dan sebagainya.
Alkap bercerita, satu alat ini biasanya dimiliki oleh 5 orang yang umumnya masih memiliki hubungan keluarga. Hasil penangkapan ikan dikumpulkan dan dibagi hingga alat tersebut rusak.
“Cara bagi hasil ditunggu sampai banyak dan dibagi rata. Dalam tujuh bulan itu, nelayan bisa menghasilkan Rp30 – 40 juta,” tutur Alkap.
Tak hanya menggunakan sero tancap, menurut Alkap masyarakat sekitar juga menangkap ikan menggunakan pancing dan bubu. “Di sini tidak ada yang pakai trawl, tidak ada yang pakai bom dan bius. Pembiusan dan bom dapat merusak ekosistem laut,” lanjut Alkap. (AFN)
READ MORE - Kunjungi Banggai Laut, Menteri Susi Ajak Warga Jaga Mangrove Dan Terumbu Karang

17 Mei, 2018

Kapal Sanjaya Yang Tenggelam Ditarik KP. Hiu Macan Tutul 01 bersama Pokmaswas

Kapal Pengawas Perikanan Hiu Macan Tutul 01 hari Rabu tanggal 16 Mei 2018  bersama Pokmaswas, Posal Maritaing, Pol Air Alor, WWF dan BPBD Kab Alor bwserta masyarakat  bersama melakukan usaha untuk menarik Kapal Sanjaya 31 yang tenggelam dan ditemukan hari Minggu lalu di Perairan Mali Kab. Alor Prov. Nusa Tenggara Barat.
Menurut Bapak MUHAMMAD SALEH GORO Kasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas KP NTT pada tgl 13 Mei 2018 telah ditemukan di duga kapal penampung ikan di utara pulau Alor NTT. 
Penemuan atas laporan Pokmaswas Adam Bang Kokar dan telah di ambil gambarnya oleh Pak Said Koko anggota Pokmaswas Sinar Kabola Kab. Alor. Saat ini Tim Basarnas, Pol Air Kab Alor, WWF dan PSDKP DKP NTT telah berkoordinasi dan turun mendekati kapal tersebut. 
Dikarenakan angin timur yang kuat dan laut yg tidak bersahabat, makanya evakuasi kapal tanpa awak tersebut belum bisa dilakukan. Mohon bantuan apabila mengenal identitas kapa tersebut. Kapal di perkirakan berukuran 30-40 GT. Terima kasih.
READ MORE - Kapal Sanjaya Yang Tenggelam Ditarik KP. Hiu Macan Tutul 01 bersama Pokmaswas

Dua Kapal Illegal Fishing Viatnam di Tangkap KP. Hiu 04 di Perairan Natuna Utara

Kembali kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan KP. Hiu 04 yang di Nahkodai Rasdianto, S.Pi Menangkap Dua Kapal Illegal Fishing Asing berbendera Viatnam di Perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara.

Menurut Nahkoda Kapal Hiu 04 kronologis penangkapan yaitu : Kapal pertama pada Hari Minggu tanggal 14 Mei 2018 Jam  03.35 WIB Pada Posisi : 06º 27.256’ N / 108º 17.067’ E KP. HIU 04 mendeteksi adanya kapal  ikan asing yang sedang beroperasi di ZEE Indonesia Laut Natuna Utara.  Lalu Jam 04.00 WIB Pada Posisi : 06º 30.885’ N / 108º 16.044’ E KP. HIU 04 melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang sedang melakukan penangkapan ikan untuk melaksanakan proses HENRIKHAN.

Pada Jam 04.15 WIB Pada Posisi : 06º 32.733’ N / 108º 16.879’ E KP. HIU 04 berhasil memberhentikan KM. BV 97192 TS kapal Vietnam GT. 140 menggunakan alat tangkap Pair Trawl dan  awak kapal  berjumlah 13 (tiga belas) orang berkebangsaan Vietnam dengan Nahkoda Tran Thanh Dat  dipindahkan ke KP. HIU 04. Selanjutnya Nakhoda KP. HIU 04 menurunkan 2 (dua) personil untuk memeriksa dan mengamankan kapal tersebut.  pelanggaran : tidak ada dokumen.
 

Kapal kedua pada Hari Minggu tanggal 14 Mei 2018 Jam : 03.35 WIB Pada Posisi : 06º 27.256’ N / 108º 17.067’ E KP. HIU 04 mendeteksi adanya kapal  ikan asing yang sedang beroperasi di ZEE Indonesia Laut Natuna Utara. Lalu Jam 04.23 WIB pada Posisi : 06º 32.236’ N / 108º 16.630’ E KP. HIU 04 melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang sedang melakukan penangkapan ikan untuk melaksanakan proses HENRIKHAN.
 Pada Jam 04.30 WIB Pada Posisi : 06º 33.531’ N / 108º 17.289’ E KP. HIU 04 berhasil memberhentikan KM. BV 99922 TS kapal Vietnam GT. 90 sebagai Kapal Bantu KM. BV 97192 TS dan  awak kapal yang berjumlah 3 (tiga) orang berkebangsaan Vietnam dengan Nahkoda Tran Van Tham dipindahkan ke KP. HIU 04. Selanjutnya Nakhoda KP. HIU 04 menurunkan 2 (dua) personil untuk memeriksa dan mengamankan kapal tersebut.  pelanggaran : tidak ada dokumen.

Kedua kapal di cek kembali sebelum bertolak pada jam 04.45 WIB KP. HIU 04 Melakukan Pengecekan kembali terhadap 2 (dua) kapal tangkapan yang diawaki oleh AKP KP. HIU 04. Lalu jam       05.00 WIB 2 (dua) kapal tangkapan bertolak menuju Lakwas PSDKP Natuna dan KP. HIU 04 melakukan pengawalan ke dua kapal tangkapan sampai diposisi aman.
Pada jam 12.15 KP.HIU 04 setelah dianggap aman dan cuaca cerah laut dalam keadaan teduh Kp.HIU 04 mendahului kedua tangkapan untuk mengamankan 14 (empat belas )ABK berkebangsaan Vietnam 2(dua) orang membantu mengawaki kapal tangkapan bersama kawan2 menuju ke Satwas PSDKP Natuna untuk proses lebih lanjut.

Kedua kapal tersebut diduga  melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf  b Pasal 9 huruf c Jo. Pasal 85, Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 92, Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 93 Ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Sumber : Ditjen PSDKP-KKP RI dan KP. Hiu 04


Hub 081342791003



READ MORE - Dua Kapal Illegal Fishing Viatnam di Tangkap KP. Hiu 04 di Perairan Natuna Utara