23 Februari, 2018

Bersedia Beralih Alat Tangkap, KKP Akan Beri Bantuan Asuransi Kapal Kepada Nelayan

REMBANG (14/2) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan pendataan ulang, verifikasi, dan validasi kapal-kapal cantrang di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah. Kegiatan ini dimulai Senin (12/2) dan rencananya akan berlangsung hingga Kamis (15/2). Sebelumnya, KKP juga telah melakukan kegiatan serupa di PPP Tegalsari, Kota Tegal, 1 – 4 Februari 2018 lalu. Hal ini menyusul diizinkannya kapal cantrang kembali beroperasi selama masa pengalihan alat tangkap ikan menjadi ramah lingkungan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampak hadir di PPP Tasikagung memantau kegiatan pendataan. Menurutnya, nelayan harus memahami jika alat tangkap cantrang tidak dapat dipakai terus menerus untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan dan ketersediaan sumber daya ikan bagi generasi mendatang.
“Kan sayang setiap kali nangkap, kapal 70 GT, 100 GT, (ikan) yang dibuangnya minimal 1 kuintal, 5 kuintal, kadang sampai 1 ton. Kalau Rembang saja ada lebih dari 200 kapal dikali dengan 200 kg saja, satu kali kapal buang, satu hari itu sudah 40 ton ikan rucah yang dibuang,” ungkap Menteri Susi, Selasa (13/2).
Menteri Susi menilai, lebih baik jika ikan tersebut ditangkap dengan alat yang tepat, pada ukuran yang tepat, dan dengan nilai yang tinggi. Dengan demikian, tak hanya pemilik kapal cantrang, nelayan kecil dan tradisional pun dapat menikmati keuntungan yang lebih baik.
Adapun bagi nelayan yang bersedia beralih alat tangkap, Menteri Susi menyatakan bahwa pemerintah bekerja sama dengan BUMN dan perbankan akan memberikan bantuan jaminan asuransi kapal.
“Nanti Jasindo mengasuransikan kapal itu, sekalian juga dengan ABK-nya. Jadi kalau kecelakaan, perbankan juga dapat ganti dari asuransi. Pemilik kapal tidak kehilangan kapalnya karena diasuransikan, dijaminkan. Kami akan dampingi. Misalnya nilainya (kapal) Rp1 miliar, utangnya Rp700 juta, berarti bank aman, pemilik kapal aman,” papar Menteri Susi.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan pendampingan restrukturisasi kredit jika terjadi kredit macet dalam jangka waktu 1 – 2 tahun. Hal ini telah disepakati dengan beberapa perbankan seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan Bank Jateng.
Hingga hari kedua pendataan di PPP Tasikagung, Selasa (13/2), sudah terdaftar 262 unit kapal dengan 137 pemilik. Sementara itu sudah terdata 229 unit kapal dengan 117 pemilik. Selain itu telah dilakukan wawancara terhadap 117 pemilik dan cek fisik 74 unit kapal. Namun dari jumlah tersebut, hanya 13 unit kapal yang memenuhi persyaratan. Angka ini dipastikan masih akan terus bergerak seiring dengan pendataan yang terus berjalan.
Sementara itu, Menteri Susi mengungkapkan, hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang berlangsung di Rembang menunjukkan, hampir semua kapal cantrang melakukan markdown ukuran kapal. Menurutnya, semua kapal bahkan berukuran di atas 30 GT.
“Pemerintah sudah baik, memutihkan, bukan memidanakan (tindakan markdown). Hukumannya itu sebetulnya pidana,” tambah Menteri Susi.
Ia meminta pengusaha Rembang tidak lagi berbuat curang dan mematuhi peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Salah satunya dengan mematuhi jalur penangkapan cantrang yang telah ditentukan. “Cantrang nangkapnya di jalur 2 (WPP 712), 4 – 12 mil. Di atas sana keburu sampai Kalimantan, orang Kalimantan (nanti) marah. Nanti ditangkap lagi di sana,” pungkasnya.


Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

READ MORE - Bersedia Beralih Alat Tangkap, KKP Akan Beri Bantuan Asuransi Kapal Kepada Nelayan

Aparatur Negara Tidak Peduli, 8 Unit Kapal Dibakar Nelayan Tradisional

Belawan, HarianDeteksi.com - Akibat ketidak pedulian Aparatur Negara dalam mengatasi permasalahan Nelayan, ratusan Nelayan Tradisional Skala Kecil membakar 8 (delapan) Unit Kapal Pukat Gerandong Tarik Dua pada Senin, (19/02/2018) sekira pukul 03.00 Wib di samping alur Proyek Reklamasi PT Pelindo I tepatnya daerah PAL.

Aksi Nelayan Tradisional membakar Pukat Gerandong Tarik Dua sebagai bentuk rasa kesal mereka atas keberadaan Pukat tersebut yang selama ini sangat meresahkan dan Aparatur Negara se akan menutup mata menyikapi segala keluhan Nelayan Tradisional sehingga mereka berani mengambil keputusan seperti itu.

Dalam aksi tersebut, 8 (delapan) Kapal dibakar dan 1 (orang) terluka dari Nelayan Pukat Gerandong karena mencoba untuk melawan massa Nelayan Tradisional Skala Kecil.

Tokoh Masyarkat Nelayan Tradisional Skala Kecil, M Isa Albasyir mengatakan, "Sebelum kejadian saya sudah menghubungi Dirpolair Poldasu Kombes Pol Ir Sjamsul Badhar untuk melaporkan kalau Nelayan Tradisional Skala Kecil akan melakukan aksi melalui Hp tetapi tidak diangkat dan terjadilah hal yang tidak diinginkan tersebut".

Selanjutnya, "Saya meminta kepada Bapak Kapoldasu agar segera mencopot Dirpolair Ir Sjamsul Badhar karena tidak pernah menanggapi aspirasi Nelayan dan dinilai tidak layak jadi Pimpinan Ditpolair", ucap M Isa Albasyir.

"Kami bingung melihat kinerja aparatur dinegara ini dan apa fungsi mereka yang sebenarnya, kami mau yang dilarang pemerintah itu dijalankan dan jangan ada yang menghalalkannya seperti Pukat Layang, Pukat Cen - cen, Pukat Sondong/Langgai, Katrol Mini, Cakar Kerang karena semua ini merusak Biota Laut", tegas Rifai (68) Nelayan warga Ujung Tanjung Lingk 5 Kel Bagan Deli Kec Medan Belawan yang kesal atas kinerja Aparatur Negara. (Erwin)
 
READ MORE - Aparatur Negara Tidak Peduli, 8 Unit Kapal Dibakar Nelayan Tradisional

Satgas 115 Melaksanakan Rakernis

Satgas 115 melaksanakan Rapat Teknis tanggal 22 Februari 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta. yang dibuka oleh Plt. Dirjen PSDKP Bapak Nilanto Prabowo  selaku Kepala Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal hari ini resmi membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) SATGAS Pemberantasan Illegal Fishing (22/2/18)

Acara ini dibuka oleh Kepala Sekretariat Satgas 115 dan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
 
READ MORE - Satgas 115 Melaksanakan Rakernis

Nelayan Trawl Gabion Mendatangin Stasiun PSDKP Belawan.

Pada hari ini Kamis,  22 Februari 2018. Sekelompok nelayan yg mewakili Nahkoda kapal Trawls Belawan,  pengurus AP2GB (Saudara Gultom, dan Alfian), datang ke Stasiun PSDKP Belawan membawa hasil kesepakatan rapat instansi terkait dan stake holder perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi SUMUT (tanggal 21 Feb 2018) yang pada intinya untuk disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta agar hasil kesepakatan tersebut dapat menjadi pertimbangan Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan dalam penerapan permen 71 tahun 2016 di Belawan.  


Berikut isinya: 
1. Membentuk tim penanggulangan dan pencegahan konflik antar nelayan,  
2. Membuat kesepakatan tentang zona penangkapan ikan di perairan laut SUMUT: 
a. Untuk sementara nelayan terdampak permen KP 71/2016 beroperasi di atas 12 mil,  
b.  Zonasi dibawah 12mil diselesaikan didaerah masing-masing,  
c. Untuk kelanjutan penentuan zonasi akan dilakulan rapat kemudian, 
d. Masing2 kelompok nelayan setelah selesai rapat ini saling menahan diri tidak melakukan yg bertentangan dengan hukum. 
3. Menyampaikan kepada menteri KP agar nelayan SUMUT diperbolehkan melaut seperti nelayan cantrang di perairan laut Jawa.  
4. Meninjau kembali permen KP 71/2016.
 
READ MORE - Nelayan Trawl Gabion Mendatangin Stasiun PSDKP Belawan.

21 Februari, 2018

Ribetnya Menanam Mangrove di Kawasan Sekitar Tambak

Saat ini, dan mungkin juga sebelum-sebelumnya, menanam mangrove bukan lagi urusan sederhana. Dahulu, kita dapat menancapkan akar mangrove dengan gembira ke dalam lubang kecil, lalu sebulan atau dua bulan sekali menjenguk pertumbuhannya. Kemudian dengan bangga menikmati keindahan mangrove-bakau yang tumbuh menjulang dan melebar.
 
Kini, di beberapa tempat, cerita sudah berbeda. Khususnya pada kawasan sekitar tambak perikanan. Menanam, tidak lagi melulu urusan teknis, seperti pengadaan bibit, penyesuaian jarak bibit, penyesuaian bibit dengan kualitas tanah dan air. Hal-hal teknis itu malah persoalan sepele, yang membuat kita berfikir justru persoalan sosial, seperti keterlibatan masyarakat dalam menanam dan memelihara mangrove, serta penanganan hama kambing yang dipelihara masyarakat yang berada di sekitar lokasi penanaman mangrove. Hal-hal inilah yang harus kita gali akar-akar persoalannya dan kemungkinan-kemungkinan pemecahannya.

Boleh dikata, mangrove belum menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial sebagian masyarakat. Mangrove tidak terlingkup dalam basis-basis material untuk pemenuhan ekonomi sehari-hari. Masyarakat yang hidup di daerah pesisir, melihat mangrove sebatas tumbuhan purba yang telah tersisa akibat pembukaan lahan tambak. Tentu, pemikiran-pemikiran seperti itu tidak muncul dengan tiba-tiba, selalu ada sejarah panjang di balik konsep-konsep umum dalam pemikiran orang banyak.
Kambing sebagai hama mangrove. Salah satu solusinya yaitu pemasangan pagar untuk mencegah masuknya kambing di area penanaman mangrove.

Laju pengalihan penggunaan lahan mangrove cukup dahsyat untuk jazirah Sulawesi Selatan. Pada tahun 1980-an saja, sekitar 50 sampai 80 persen mangrove telah dikonversi menjadi tambak. Hal ini menunjukkan daya produktif manusia Sulsel untuk meraup keuntungan dari pengolahan lahan mangrove. Belum ada pihak yang dapat mencegah atau mengatur proses pengalihan itu. Mungkin, hampir semua pihak berfikir serempak, satu tujuan, yaitu pemanfaatan lahan. Organ-organ pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh – tokoh masyarakat, dan bahkan warga dunia belum keluar dari kotak cara pandang ekonomis, demi pengejaran status ekonomi yang lebih tinggi. Tentu, efek dari tindakan ini adalah bertahannya status ekonomi masyarakat pesisir, dan terdapatnya sebagian kecil pihak yang menikmati kekayaan dari aktivitas produksi, distribusi, dan pengolahan hasil perikanan.

Namun, hal yang menyulitkan adalah peningkatan status ekonomi masyarakat pesisir, yang didominasi oleh pekerja tambak maupun penyewa tambak. Status eknomi dan keterikatan struktural dalam aktivitas budidaya menjadi penghalang utama, ditambah prasangka-prasangka yang muncul antar kelas di masyarakat. Kelas di masyarakat ini sebagian tidak mengalami peningkatan atau statis – status quo, dan hanya sebagian yang berhasil memanjat ke level yang lebih tinggi (sosial climbing). Di samping pembagian keuntungan dalam setiap inovasi dan gerakan baru, termasuk gerakan lingkungan. Pertanyaan yang muncul, apa keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat kecil? Siapa yang paling banyak diuntungkan dalam inovasi dan gerakan lingkungan?

Kembali lagi pada persoalan spesifik menanam mangrove. Berdasarkan pengalaman kami selama tujuh bulan berkutat dalam kegiatan penanaman mangrove di sekitar kawasan tambak pesisir Pinrang dan Takalar, meski terdapat pula urusan-urusan seabrek yang lain. Hal pertama yang kami peroleh : sulitnya penanganan pasca tanam. Mangrove yang telah ditanam, pada awal-awalnya kurang penjagaan ketat dari masyarakat setempat. Sehingga, mangrove rusak karena dimakan hama kambing yang berkeliaran di lokasi penanaman. Dan dapat pula mati lantaran bibit kurang cocok dengan kondisi perairan yang baru. Tapi, yang kedua tidak begitu berat, sebab mangrove, khususnya bakau pada dasarnya bisa beradaptasi dalam jangkauan ekologis pesisir yang luas.

Pasca tanam ini tidak begitu diperhatikan oleh kelompok-kelompok penanam mangrove, termasuk kami. Coba bayangkan sudah banyak penanaman serentak yang dilakukan oleh pemerintah ataupun kalangan swasta? Penanaman biasanya dilakukan dalam jumlah banyak, melibatkan banyak pihak, termasuk adik-adik sekolah maupun aparat militer. Tapi, sejauh mana tingkat keberhasilannya? Berapa persen mangrove yang berhasil hidup panjang? Saya kira, belum ada yang dapat mengukur secara pasti level-level keberhasilan dalam pemeliharaan mangrove. Menanam dan memelihara adalah dua kompenen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menanam dan memelihara adalah pancaran dan laku batin manusia, yang dirubungi nilai-nilai cinta dan kasih sayang.

Pemeliharaan mangrove biasanya diserahkan pada asuhan alam, dan sedikit harapan pada masyarakat sekitar lokasi penanaman mangrove. Sementara, masyarakat sekitar yang rata-rata status ekonominya menengah dan bawah, punya tujuan-tujuan lain dalam hidup, mereka pun terdesak oleh kebutuhan dasar. Sedangkan kelompok – kelompok elit dalam masyarakat belum tertarik dalam isu-isu lingkungan, lantaran sibuk menggalang solidaritas, yang lebih ditujukan untuk kepentingan penguasaan politik dan ekonomi. Lantas, apa yang harus kita lakukan?

Langkah strategis pertama pendekatan mekanisme pasar. Pendekatan ini sudah dimulai oleh WWF-Indonesia, yaitu dengan menggandeng kelompok-kelompok usaha melalui perbaikan lingkungan dengan pendekatan pasar. Pasar, dalam hal ini konsumen produk perikanan di luar negeri, khususnya negeri-negeri maju (Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dll) menuntut produk yang tidak hanya aman dikonsumsi, tapi juga produk yang diperoleh dengan cara-cara yang baik. Apa yang baik? Salah satu yang penting adalah peduli terhadap konservasi lingkungan dan ekosistem sekitar tambak. Gerakan ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk memperoleh standar yang diinginkan pasar. Sehingga, menuntut mereka untuk terlibat dalam kontribusi perbaikan lingkungan, khususnya rehabilitasi lahan mangrove.

Perusahaan perikanan pun akhirnya harus beradaptasi dengan pergeseran-pergeseran cara pandang ini. Mengharuskan mereka untuk mengaktifkan rantai-rantai bawahnya, yaitu produsen-produsen yang berurusan langsung dalam produksi perikanan. Nah, dengan rantai-rantai-nya inilah pendekatan pasar juga mesti diupayakan. Sebab, masyarakat produsen masih mengedepankan logika ekonomi untuk perubahan prilaku dan intervensi dengan alam. Peningkatan harga dasar produk perikanan yang ingin terlibat dalam perbaikan lingkungan penting untuk dipertimbangkan. Sehingga, memacunya dalam memperbaiki praktek-praktek budidayanya. Selain itu, pendekatan kebudayaan, melalui pelatihan-pelatihan, sosialisasi-sosialisasi, yang mampu menggeser paradigmanya dalam memandang alam. Melihat alam dalam kacamata keberimbangan dan kesinambungan dukungan dalam produksi produk perikanan.

Langkah strategis kedua, melalui gerak kebudayaan lingkungan, yang ditujukan pada generasi muda, lantaran lebih mudah dalam transformasi kesadaran, yang jangkauan pemikirannya lebih pada orentasi masa depan yang baik. Pemuda dan remaja secara psikologis membutuhkan tindakan – tindakan yang baik dalam bentuk gerakan-gerakan yang baik. Pemuda juga lebih terbuka pikirannya terhadap pemikiran-pemikiran baru dan kritis. Sedangkan generasi yang lebih tua, telah terperangkap dalam rutinitas sehari-hari dan lebih prilakunya didorong oleh pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Keterbukaan pemikiran cendrung bersifat close system/tertutup. Sehingga, pelibatan pemuda dalam gerakan lingkungan mangrove sangat penting untuk mencegah perusakan-perusakan lebih lanjut dan memperbaiki yang dapat diperbaiki. Pemuda adalah pelanjut generasi dan tentu yang memperoleh benefit dari tindakan generasi yang lebih tua, atau memperoleh masalah yang dilakoni generasi tua. Peran anak muda mesti lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya berupa gerakan penanaman, tapi juga gerakan pemeliharaan. Anak muda mesti setia dan tabah dalam mempertahankan kehidupan yang telah dimulai.
Pelibatan mahasiswa untuk aktivitas pencarian bibit mangrove. Generasi muda sebagai harapan terbesar untuk pelestarian mangrove.

Langkah strategis ketiga yang mungkin adalah menyusun konsep pemberdayaan masyarakat berbasis ekologi. Masyarakat memperoleh benefit dari kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove. Hal ini dapat terjadi jika dihubungkan dengan kepentingan perusahaan pada strategi pertama. Jadi, perusahaan melibatkan masyarakat dalam perbaikan usaha perikanan dengan pendekatan ekologis. Sehingga, masyarakat, dalam hal ini pekerja tambak, penyewa tambak, pemilik tambak, dan masyarakat sekitar tambak memperoleh tambahan pemasukan dalam kegiatan perbaikan ekologi. Di samping ke depannya, mereka memperoleh kesadaran yang lebih tinggi, apalagi jika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi.

Langkah stretegis keempat yang sedang dirancang pula oleh WWF-Indonesia, yaitu pelibatan parapihak dalam pelaksanaan perikanan budidaya bertanggungjawab, melalui skema Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA). Melalui mekanisme ini, pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, serta elemen-elemen sipil di masyarakat dapat dilibatkan dalam penerapan konsep perikanan berbasis lingkungan.
***
Mangrove memiliki peranan penting bagi kehidupan keanekaragaman hayati di kawasan pesisir serta keberlanjutan usaha budidaya perairan. Pada ekosistem mangrove, berkembang rantai kehidupan spesies – spesies penting, seperti jenis – jenis burung pesisir, hewan-hewan reptil, ikan-ikan, dan jenis-jenis udang-udangan, kekerangan, dan kepiting. Hewan-hewan ini akan berkurang dengan sendirinya dengan berkurangnya kawasan mangrove dan akan bertambah dengan sendirinya dengan bertambahnya kawasan mangrove. Di sebagian tempat, masyarakat memanfaatkan berburu kepiting pada kawasan mangrove, bahkan sebagai tulang punggung ekonomi pertama. Di Pinrang, masyarakat memanfaatkan cacing-cacing yang ada di sekitar mangrove, untuk dijual sebagai pakan induk udang. Ada pula yang memanfaatkan kawasan tambak untuk memancing ikan. Di tempat lain, masyarakat bisa memanfaatkan mangrove untuk mencari kerang kerang hijau, seperti di muara sungai Marana, Maros.

Dalam perikanan budidaya, mangrove juga memiliki peranan penting. Mangrove berperan untuk menetralisir limbah-limbah organik hasil perikanan, selain itu, daun mangrove mengandung antibiotik alami untuk mengurangi atau menangkal dominasi bakteri yang dapat menimbulkan penyakit pada udang yang dipelihara. Secara teknis, mangrove pun dapat menguatkan pematang tambak sehingga tidak gampang rubuh.
Peranan mangrove yang terbilang banyak ini dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan perbaikan lingkungan sekitar tambak. Meski demikian, tetap diperlukan pengorganisasian yang ketat untuk penyadaran, pelibatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar tambak. Agar setiap pihak mengerti dan memperoleh manfaat dari gerakan lingkungan. Sebab, kesulitan terbesar dalam rehabilitasi mangrove, yaitu dukungan sosial untuk pemeliharaan pasca tanam. Serta dukungan pihak-pihak lain, seperti negosiasi dengan pemilik kambing atau penerapan aturan desa untuk resolusi konflik antara pemilik kambing dan petambak yang sedang menanam mangrove di sekitar tambak.

http://www.aquaculturecelebes.com/ribetnya-menanam-mangrove-di-kawasan-sekitar-tambak/
READ MORE - Ribetnya Menanam Mangrove di Kawasan Sekitar Tambak

Nakhoda Kapal Ikan KM.UNI JAYA Meninggal di Laut

Telah terjadi kecelakaan dilaut menimpah seorang nelayan bernama Japar Masterudi Purba Nahkoda Kapal ikan KM. UNI JAYA. Info Beliau meninggal dilaut akibat jatuh dideck ketika menarik jaring  pada hari Rabu, 21 Pebruari 2018.
Kapal tersebut Berangkat dari PPS Kendari Pada tgl 18 pebruari 2018, dan tiba kembali di dermaga PPS Kendari , Rabu 21 pebruari 2018 pukul 20:30 Wita.

Nelayan PPS Kendari Meninggal saat Melaut Mencari Ikan di Perairan Menui

PPS Kendari, Rabu (21/2) Seorang Nelayan Purse Seine “Jafar Masterrudi Purba (50 Tahun) meninggal saat melaut di perairan Kepulauan Menui (Laut Banda). Diduga korban tersebut mengalami serangan jantung.
Berasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan syahbandar Perikanan PPS Kendari, Korban awalnya melaut pada tanggal 18 Februari 2018 bersama 14 orang temannya dengan menggunakan Kapal Perikanan KMN. UNI JAYA.
Namun saat di laut korban hendak menarik jaring dan tiba-tiba merasa lemas. Mengetahui kejadian itu sejumlah teman nelayan lain berusaha memberikan pertolongan dan menidurkan korban untuk istrahat di kamar kemudi sambil memijat-mijat korban. Tak lama kemudian kaki korban terasa dingin hingga menjulur kebadan dan kepala. Korban diketahui meninggal pada pukul 08.00 pagi 20 Februari 2018. “kalau mau dibilang korban tidak ada tanda-tandanya bahwa dia apa atau kenapa, tapi pas dibaring-baring itu korban katanya  dadanya sakit. Pas dia mau tengkurap eh tidak bisa. akhirnya dia tidur menyerong sambil kakinya dipijit-pijit. Tidak lama kemudian ini kakinya tambah lama makin dingin, pas dipegang nadi tangannya eh sudah tidak adami dibalik ternyata badannya sudah kaku. Ungkap salah satu nelayan teman korban (Abjon Ladi).
Saat ini korban telah dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Abunawas Kendari untuk dilakukan visum dan pemeriksaan terhadap jasad korban. (Fin)
READ MORE - Nakhoda Kapal Ikan KM.UNI JAYA Meninggal di Laut

Pengadilan Negeri Kendari Memutus Bersalah Terhadap 2 Kapal Ikan Yang Beroperasi Tanpa Izin

Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutuskan bersalah terhadap 2 kapal ikan yang ditangkap KP. Hiu Macan Tutul 01 di perairan Sulawesi Tenggara pada 21 Oktober 2017 dan 6 November 2017. 

Putusan pengadilan yaitu pertama pada tanggal 29 Januari 2018 terhadap terdakwa Jumardin Nahkoda kapal KM. Sukma Jaya GT. 46, “ Telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melaukan tindak pidana perikanan beroperasi tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan pidana penjara 4 bulan dan denda sebesar 5 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan 1 bulan serta uang tunai 1,6 juta yang merupakan hasil penjualan lelang ikan campuran sebanyak + 200 kg dirampas untuk Negara. Barang Bukti lain dikembalikan kepada terdakwa.
 
Kedua  pada tanggal 5 Februari 2018 terhadap terdakwa Mukhtar Nahkoda kapal KM. Inka Mina 764 GT. 42, “ Telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melaukan tindak pidana perikanan beroperasi tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan pidana penjara 4 bulan dan denda sebesar 5 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan 1 bulan. Barang Bukti lain dikembalikan kepada terdakwa.

Menurut Kepala Satwas SDKP Kendari Bapak Herianus Paskah, S.St.Pi Kedua kapal tersebut terbukti melanggar Pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1), Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) huruf d, Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Tim Penyidik yang memberkas kedua kapal ikan ini adalah Herianus Paskah, S.St.Pi, Tri Wahyu Widoyartono, S,Ip. dan Asep Rahmat Hidayat, S.Pi, mereka mengatakan bahwa penyidikan kasus ini merupakan hasil operasi Airbon Surveillance Dit POA DJPSDKP baru baru ini yang diteruskan ke kapal pengawas perikanan untuk ditindak lanjuti, selain itu sudah beberapa tahun sejak tahun 2008 baru saat ini ada penyidikan lagi yang ditangani Satwas SDKP Kendari.
Data yang kami himpun sejak tahun 2003 sampai 2008 pemberkasan dilakukan Satker PSDKP Kendari waktu itu 16 kasus sehingga menjadi 18 kasus sampai tahun 2017.
 


READ MORE - Pengadilan Negeri Kendari Memutus Bersalah Terhadap 2 Kapal Ikan Yang Beroperasi Tanpa Izin

Hidup Menteri Susi, Hidup Menteri Susi, Musnahkan Trawl

Ribuan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB) menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Bengkulu.
Ribuan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB) menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Bengkulu.(KOMPAS.com/FIRMANSYAH)

BENGKULU, KOMPAS.com - Ribuan nelayan di seluruh Bengkulu menggelar unjuk rasa menolak aktivitas trawl di kantor Gubernur Bengkulu, Senin (19/2/2018).
Ribuan nelayan mengaku gerah dengan tindakan pengguna trawl yang terus beroperasi merusak ikan dan terumbu karang.

Nelayan juga merasa kecewa setelah beberapa hari sebelumnya Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyebutkan, trawl boleh beraktivitas di atas jangkauan 4 mil di laut.
Secara bergantian, perwakilan nelayan dan mahasiswa berorasi. Mereka juga mengaku mendukung kebijakan yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Hidup Susi, Hidup Susi. Kami mendukung kebijakan Menteri Susi untuk memusnahkan trawl, tenggelamkan," teriak massa aksi dalam orasi dan yel-yelnya.

"Trawl sudah lama beroperasi di Laut Bengkulu, tetapi langkah pemerintah dan aparat lambat. Kami protes minta agar trawl bersih dari Laut Bengkulu," kata Ujang Joker, seorang nelayan.

Selain itu, menurut Ujang, keputusan Plt Gubernur memperbolehkan aktivitas trawl di atas 4 mil laut dianggap aneh. Padahal, pemerintah pusat dan UU melarang adanya aktivitas trawl.
Sementara itu, kebijakan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah soal trawl boleh beroperasi di atas 4 mil laut diluruskan oleh Sekda Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti.
"Karena trawl di Bengkulu ini daya jelajahnya hanya di bawah 4 mil. Kalau ada yang nekat maka akan ditindak. Intinya trawl kami nyatakan ilegal di laut Bengkulu," ungkap Nopian.

Konflik antara nelayan tradisional dan trawl pernah meruncing di Bengkulu pada 1998. Beberapa kapal dan alat trawl disandera lalu dibakar oleh nelayan tradisional.
Nelayan berharap, kejadian tersebut tidak terulang kembali bila pemerintah dan penegak hukum menjalankan amanat UU secara tegas dan adil.

http://regional.kompas.com/read/2018/02/19/18141351/hidup-menteri-susi-hidup-menteri-susi-musnahkan-trawl
READ MORE - Hidup Menteri Susi, Hidup Menteri Susi, Musnahkan Trawl

Mengapa Populasi Hiu Harus Dijaga ?

Banyak yang percaya ikan hiu dan siripnya punya berbagai khasiat. Eits! Faktanya, mengonsumsi daging dan sirip hiu justru bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Hayoo.. Siapa masih suka makan hiu? Sahabat Bahari zaman now sih pasti untuk , kan?

Bukan rahasia lagi kalau beberapa jenis hiu terancam punah. Gimana ngga, perburuannya masif dari tahun ke tahun. Yuk, dari kepunahan demi . Kalau hiu punah, ekosistem laut terganggu.

Upaya untuk sudah dilakukan Indonesia sejak lama. Diawali dgn meratifikasi CITES pada 1978 (Convention on International Trade in Endangered Species, berlaku sejak 1975). Untuk , yuk stop berburu hiu. Indonesia pasti bisa!

READ MORE - Mengapa Populasi Hiu Harus Dijaga ?

PPS Kendari Melaksanakan Sosialisasi Syahbandar Perikanan di PPI Wameo Bau Bau

Bapak Antonius Budi Utomo, A.Pi Plt. Kepala PPS Kendari melaksanakan Sosialisasi kepada nelayan tentang Syahbandar Perikanan di PPI Wameo Bau Bau pada tanggal 21 Februari 2018.
Bapak Plt. Kepala PPS Kendari didampingin Petugas Kesyahbandaran PPS Kendari Bapak Maniruddin

READ MORE - PPS Kendari Melaksanakan Sosialisasi Syahbandar Perikanan di PPI Wameo Bau Bau

Sosialisasi Kajian Efektifitas Pokmaswas di Kabupaten Alor NTT

SOSIALISASI KAJIAN EFEKTIFITAS POKMASWAS DAN SINERGITAS RENCANA AKSI NASIONAL-KONSEVASI DUGONG  SAP SELAT PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA.
KEGIATAN DIFASILITASI OLEH  WWF INDONESIA BEKERJA SAMA DENGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT, DINAS PERIKANAN KAB. ALOR DAN STASIUN PSDKP KUPANG.
PELAKSANAAN KEGIATAN DI HOTEL PULO ALOR KAB. ALOR PROVINSI NTT TANGGAL 21 SD 22 FEBRUARI 2018.  KEGIATAN DIIKUTI 2O POKMASWAS DAN INSTANSI PEMERINTAH KAB ALOR. 
PEMATERI:

1. M UN BUDI KABOSU, S.PI, MM (KASI BUDIDAYA BIDANG PRL DKP PROV. NTT)  DENGAN MATERI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI SAP SELAT PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA.
2. MUHAMMAD SALEH GORO, S.PI (KASI PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN BIDANG PSDKP DKP PROV NTT) DENGAN MATERI PERAN POKMASWAS DI KAB. ALOR DALAM MENDUKUNG SAP SELAT PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA

3. AHMAD FIKRI D, S.Pi DARI STASIUN PSDKP KUPANG DENGAN MATERI EFEKTIFITAS POKMASWAS.
4. KHAIFIN DARI WWF INDONESIA HASIL KAJIAN WWF-INDONESIA TTG EFEKTIFITAS KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS DI SAP SELAT PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA.



HASIL YANG INGIN DI CAPAI ADALAH KESEPAKATAN TTG SINERGITAS POKMASWAS DALAM MENGAWASI KAWASAN KONSERVASI SUALA ALAM PERAIRAN PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA
PULAU ALOR MERUPAKAN SALAH SATU PULAU KECIL TERLUAR YANG BERBATASAN DENGAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE.

READ MORE - Sosialisasi Kajian Efektifitas Pokmaswas di Kabupaten Alor NTT

Dirjen Perikanan Tangkap Berkunjung ke TPI Higienis PP Paotere

Dirjen Perikanan Tangkap Bapak Sjarief  Widjaja melakukan kunjungan ke TPI Higienis Pelabuhan Perikanan Paotere sekaligus menyerahkan perlengkapan TPI Higienis pada tanggal 19 Februari 2018 didampingin Bapak Direktur Pelabuhan Perikanan Bapak Frits P. Lenusa dan Kepala BKPIM Makasar

Dirjen Perikanan Tangkap ke TPI Higenis Potere dan berdialog langsung dengan nelayan



READ MORE - Dirjen Perikanan Tangkap Berkunjung ke TPI Higienis PP Paotere

Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Melantik Pejabat Stasiun PSDKP Biak dan Stasiun PSDKP Ambon

Bapak Waluyo Sejati Abutohir Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP melantik Kepala UPT Stasiun PSDKP Biak Bapak  Ilman Hadiwiyatno, S.ST.Pi mengantikan Bapak Moch Nursalim S.ST.Pi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 di Gedung Mina Bahari IV  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 06/MEN-SJ/KP.430/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.
 



 Selain Kepala UPT Stasiun PSDKP ikut dilantik juga  Bapak Adi Nugroho Dwi Sulistiyo, S.Pi  sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Stasiun PSDKP Biak, Bapak  Vicki Eko Arfiandhy, A.Md  sebagai Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana UPT Stasiun PSDKP Biak serta Bapak L. Mulyadi Marto, S.ST.Pi, M.P sebagai Kepala Tatat Usaha UPT Stasiun PSDKP Ambon.





Kepala Stasiun PSDKP Biak

 

READ MORE - Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Melantik Pejabat Stasiun PSDKP Biak dan Stasiun PSDKP Ambon