23 November, 2017

Nilai Baik Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di PPS Kendari Tahun 2017


PPS Kendari melakukan Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM) pada tahun 2017. Ekspo hasil survei dilakukan pada tanggal 21 Nopember 2017 diruang Rapat Kantor PPS Kendari yang dipimpin oleh A. Budi Utomo, A.Pi Plt. Kepala PPS Kendari yang dihadiri oleh anggota tim dan staf PPS Kendari.
Menurut Bapak Recky Pangemanan, A.Md, S.St.Pi,M.Si Kepala Seksi Operasional Pelabuhan PPS Kendari selaku Tim Survei Berbagai keluhan timbul dari para pengguna jasa di antaranya kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan dan jumlah SDM yang terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja operasional PPS Kendari itu sendiri. Tujuan dalam survei ini adalah untuk mengetahui capaian peningkatan kualitas pelayanan publik Tahun 2017 terhadap 5 (Lima) jenis layanan yang sudah berstandar ISO 9001:2008.   


Sebelumnya tahun 2016 sudah dilakukan survei dengan hasil survey laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan kriteria mutu pelayanan ”B” dengan Nilai Interval 76,69 atau pengguna jasa menilai kualitas pengelolaan pelayanan masih perlu ditingkatkan.
Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode survei dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dengan mengunakan sampel sebanyak 392 responden, untuk jumlah populasi yang sedikit mengunakan metode sensus. Metode pengumpulan data mengunakan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi, terdiri dari data primer berupa respon langsung melalui kuesioner dan wawancara dan data Laporan SKM PPS Kendari tahun sebelumnya. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.
Hasil survey menunjukkan bahwa dari 5 layanan yang berstandar ISO 9001:2008 yang ada di PPS Kendari terdapat yaitu :
1 layanan memberikan nilai indeks kepuasan 3,35 dengan rata-rata interval 81,52 kategori sangat memuaskan yaitu pelayanan tambat labuh, dan untuk 4 pelayanan lainnya mendapatkan predikat Baik yaitu: Pelayanan Surat Perintah Berlayar (SPB) dengan nilai indeks kepuasan 3,32 dengan rata-rata interval 73,68 dengan kategori baik; Pelayanan Surat Tanda Lapor Kedatangan Kapal (STBLK) dengan nilai indeks kepuasan 3,32 dengan rata-rata interval 73,02 dengan kategori baik; Pelayanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dengan nilai indeks kepuasan 3,18 dengan rata-rata interval 79,54 dengan kategori baik; Pelayanan Sewa Lahan (SL) dengan nilai indeks kepuasan 3,44 dengan rata-rata interval 75,69 dengan kategori baik.
Hal ini dapat diartikan PPS Kendari telah melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam memenuhi keinginan pengguna jasa yang berada di PPS Kendari untuk pelayanan yang telah berstandar ISO 9001:2008. Dari 22 atribut layanan yang ada dalam instrumen survei kuisioner terdapat tiga atribut/unsur yang masuk kategori kurang baik yaitu penyediaan fasilitas untuk disabilitas dan ibu hamil hal ini menjadi bahan masukan bagi pengambilan keputusan di PPS kendari untuk perbaikan kedepannya.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan pengguna jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Pelayanan berdasarkan hasil Survey IKM Tahun 2017 nilai rata2 interval 76,69 dengan predikat BAIK,  untuk tahun 2016 Nilai rata2 interval 72,52. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2016) maka rata2  Nilai Interval IKM Tahun 2017 untuk 5 jenis pelayanan mengalami Kenaikan sebesar 4,16.. Disarankan perlu adanya penambahan SDM, sarana dan prasarana fasilitas pelabuhan yang ada, agar aktivitas perikanan di pelabuhan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan pengguna jasa.

READ MORE - Nilai Baik Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di PPS Kendari Tahun 2017

Pelaku Kasus Bom Ikan di Sinjai Terancam 10 Tahun Penjara

Press Release Kapolres Sinjai Terkait Penangkapan Pelaku Bom Ikan
SINJAI, WanuaSulsel.com — Kepolisian Resor Sinjai menggelar Press Release terkait kasus bom rakitan yang digunakan untuk mencari ikan. bertempat di Lobby Mapolres Sinjai, Rabu, (22/11/2017).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Sinjai AKBP. Ardiansyah, S. Ik., M.H. didampingi Kasat Polair AKP Armin Sukma, SH dan dihadiri beberapa awak media yang ada di Kabupaten Sinjai.

Kapolres Sinjai mengungkapkan bahwa Kasus tersebut terungkap pada hari Senin (20/11) sekitar pukul 17.30 Wta ketika anggota melakukan Patroli laut di Dusun. Talisse, Desa Pattongko, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai dan menemukan AN (28) warga asal Pattongko, Kec. Tellulimpoe yang sedang beraktifitas menangkap ikan, kemudian anggota melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dirumah pelaku.

“Dari hasil penggeledahan anggota berhasil menemukan 9 (Sembilan) biji Detonator yang sudah dirakit, 256 (Dua Ratus Lima Puluh Enam) biji sumbu rakitan, 3 (Tiga) biji besi kecl dan 1 (Satu) ember warna hijau tua berisi serbuk putih yang diduga pupuk amonium nitrat”, ungkap Ardiansyah.


Pelaku dan Barang Bukti yang Diamankan Kepolisian Resor Sinjai.

Lebih lanjut Ardiansyah menjelaskan bahwa pelaku tidak sendiri, saat diintrogasi, AN menyebut barang tersebut didapat dari (CH) warga asal Pattongko, Kec. Tellulimpoe yang saat ini masih dalam pengejaran (Buron) anggota di lapangan.
“Pelaku dan barang bukti sudah diamanakam di Mapolres Sinjai dan akan disangkakan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat. No. 12 Tahun 1951 / LN. No. 78 Tahun 1951 dengan ancaman pidana kurungan 10 tahun”, kuncinya.


http://www.wanuasulsel.com/2017/11/22/pelaku-kasus-bom-ikan-di-sinjai-terancam-10-tahun-penjara/

 Baca berita lain diKumpulan Berita Destructive Fishing
READ MORE - Pelaku Kasus Bom Ikan di Sinjai Terancam 10 Tahun Penjara

21 November, 2017

Dominasi Kapal Kecil Harus Diantisipasi

Oleh:
Dominasi Kapal Kecil Harus Diantisipasi
ANTARA/Ampelsa Nelayan tradisional membersihkan sampah dan lumpur yang menempel pada pukat tarik atau pukat darat di perairan pantai Kampung Jawa, Banda Aceh, Selasa (18/7).
 
Bisnis.com, JAKARTA - Dominasi kapal kecil dalam struktur armada penangkapan ikan di Indonesia perlu diantisipasi. Jika tidak dibarengi dengan tata kelola, maka akan berdampak negatif pada upaya pemerintah mempromosikan ketertelusuran.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch-Indonesia M. Abdi Suhufan mengatakan ketimpangan struktur armada perikanan, dengan dominasi kapal di bawah 10 gros ton, menjadi tantangan pemerintah di tengah tekad memerangi praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

Tantangan muncul sebab kapal ukuran di bawah 10 GT tidak diwajibkan registrasi dan mengurus izin dengan pertimbangan sebagai tindakan afirmasi terhadap nelayan kecil yang perlu dilindungi menurut UU No 7/2016.

"Ketiadaan izin bagi kapal kecil akan menciptakan konsekuensi pada sulitnya melakukan traceability hasil dan lokasi tangkapan serta berpotensi berkontribusi pada terjadinya overfishing," kata Abdi, Minggu (19/11/2017).

DFW mencatat, selama 2013-2014, terjadi penurunan jumlah armada di bawah 10 GT dari 198.297 unit menjadi 194.867 unit, tetapi jenis kapal ukuran itu mendominasi. Jika pendataan perikanan skala kecil tidak dilakukan dengan baik, dampak berikutnya adalah penghitungan stok ikan lestari atau maximum sustainable yield (MSY) akan bias. Ikan yang ditangkap oleh nelayan kecil berisiko masuk kategori unreported.

Peneliti DFW, Nilmawati mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menyiapkan instrumen pengelolaan perikanan untuk memantapkan pelaksanaan sistem kuota tangkap.

"KKP harus menempatkan operator dan sistem pendataan yang andal pada semua lokasi pendaratan ikan agar bisa menelusuri kegiatan penangkapan ikan skala kecil," katanya.

Apalagi, daya jelajah sebagian kapal kecil mampu menjangkau perbatasan, seperti Malaysia dan Australia. Tanpa pemantauan, keberadaan nelayan kecil bisa mencoreng wajah Indonesia yang sedang gigih memimpin perang terhadap illegal fishing.

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017, pemerintah membebaskan nelayan dan pembudidaya ikan kecil dari kewajiban mengantongi surat laik operasi (SLO) kapal perikanan. Nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil yang dimaksud adalah mereka yang hanya memiliki satu unit atau lebih kapal perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar 10 GT (Bisnis, 2/2/2017).

Kemudahan itu diberikan untuk meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.

SLO merupakan salah satu perangkat yang digunakan oleh pengawas perikanan untuk memeriksa kepatuhan kapal-kapal perikanan sebelum melakukan kegiatan. Melalui penerbitan SLO, kepatuhan kapal-kapal perikanan akan diketahui, menyangkut persyaratan administrasi maupun kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.

http://m.bisnis.com/amp/read/20171119/99/710516/dominasi-kapal-kecil-harus-diantisipasi
READ MORE - Dominasi Kapal Kecil Harus Diantisipasi

Dua Kapal Cantrang Ditangkap Kapal Pengawas KKP

Kapal Pengawas KKP KP. HMC 05 menangkap 2 Kapal Cantrang  asal Rembang - Jateng pada tanggal 16 November 2017  adapun kapal yang ditangkap adalah :
1. KM. Rizki Bahari, GT +/-30, Diperiksa pada posisi  05°58,740' LS - 111°24,841' BT,  jam 17.20 WIB, dengan Nakhoda Agus Supriyadi, ABK 14 orang Indonesia, Tanpa Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Persetujuan Berlayar dan Surat Laik Operasi (SIUP, SIPI, SPB dan SLO).
2. KM. Karya jaya -2 alkap purse seine dan KM. Ar Rohman Mina Pelindo III-1 alkap cantrang, Tanpa Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Persetujuan Berlayar dan Surat Laik Operasi (SIUP, SIPI, SPB dan SLO).

READ MORE - Dua Kapal Cantrang Ditangkap Kapal Pengawas KKP

Dua Kapal Illegal Fishing Malaysia di Tangkap KP. Paus

Kembali Kapal Patroli KKP KP. Paus menangkap dua kapal pelaku illegal fishing asing berbendera Malaysia di perairan Natuna Utara pada tanggal 17 November 2017.  Menurut [03:59, 18/11/2017] Rahman Arif Kasubdit Operasi Armada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP KKP : Bravo KP. Paus milik Ditjen PSDKP KKP menangkap 2 KIA bendera Malaysia dg Abk Vietnam di perairan Tarempa pada tanggal 17 November 2017 .....BZ....
Menurut Bapak M. Ikhsan Kasi Strategi Operasi. Adapun kapal yang ditangkap adalah pertama KM. KG 91526 TS, bendera malasysia, dengan ABK 18 orang  Vietnam menggunakan alat tangkap trawl, di tangkap jumat jam 08.30 WIB  pada Posisi. 04 08 048 N -104 51 164 E.
Kapal keda  KM. KNF 7788, bendera malaysia, dengan ABK 23 orang Vietnam, menggunakan alat tangkap trawl, di tangkap jumat jam 10.37 WIB  pada Posisi. 04 15 529 N-105 00 101 E.
kedua kapal di adhock pada pangkalan PSDKP terdekat.


READ MORE - Dua Kapal Illegal Fishing Malaysia di Tangkap KP. Paus

20 November, 2017

Lima pelaku bom dan bius dari Pulau Sarappo Taka Palekkoka Pangkep Ditangkap Aparat Gabungan

Sabtu/ 17 November 2018. Patroli Gabungan Lantamal VI Makassar dan Wilker TWP Kapoposang-BKKN Kupang tangkap tangan 5 pelaku bom dan bius dari Pulau Sarappo Taka Palekkoka Pangkep.

Kronologis penangkapan pelaku pembom ikan yang disampaikan Bapak Ilhamah Muda kepada Bapak Ikram Sangadji dan jajaran pimpinan BKKPN Kupang

Kronologis kejadian.
1. Tanggal 17 November 2017, Prajurit TNI AL dr Lantamal VI Makassar melakukan koordinasi via telpn ke Wilker TWP Kapoposang dalam rangka memberitahukan rencana operasi di TWP Kapoposang dan sekaligus memohon bantuan personil dan sarana kapal kayu untuk penyamaran.
2. Pukul 19.00 WITA, Sea Rider TNI AL dengan personil berjumlah 5 orang prajurit merapat di Pulau Kapoposang, kemudian langsung berkoordinasi dengan personil wilker TWP Kapoposang di pos jaga Pulau Kapoposang yang telah stanby sebelumnya dalam rangka pendampingan kegiatan reef check dr Universitas Hasanuddin.
3. Tim Wilker TWP Kapoposang kemudian mengutus 2 orang ABK personil wilker  bertindak sebagai motoris dan penyelam untuk antisipasi bb dibuang ke laut sebagai penyelam  dan 1 orang anggota Pokmaswas ,serta menurunkan satu unit kapal kayu (KM. MAHADEWI).  Sementara personil wilker TWP Kapoposang lainnya tetap mendampingi kegiatan peyelaman reef check Unhas.
4. Tanggal 18 November 2017 Pukul 07.00 WITA, tim patroli yang beranggotakan 2 orang anggota wilker TWP Kapoposang, 1 orang anggota pokmaswas dan 5 orang Prajurit TNI AL bergerak meninggalkan pos wilker TWP Kapoposang  menuju ke daerah sasaran Taka Palekko yang terletak sekitar 12 mill sebelah selatan Pulau Kapoposang, menggunakan kapal kayu wilker TWP Kapoposang dengan metode penyamaran.
5. Pukul 09.00 tiba di taka palekko. Tim patroli melihat 1 armada jolloroq berwarna Putih Kusam di titik koordinat E 119.03265 dan S 04.84906. Jumlah nelayan sebanyak 5 orang dicurigai menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor dan bom ikan.
6. Kapal Patroli kemudian mengendap ngendap untuk melakukan penyergapan sambil berpura pura mancing, sehingga pelaku tidak menyadari kehadiran tim patroli.

7. Ketika kapal patroli berjarak sekitar 10 meter dr kapal pelaku, nelayan yang berasal dr pulau sarappo lompo tersebut mulai menyadari kehadiran tim patroli, kemudian dengan sigap membuang barang bukti ke laut. Hal ini terlihat oleh anggota wilker TWP Kapoposang kemudian dengan segara membuang pula penanda berupa pelampung yg diikatkan pada pemberat.

8. Kapal patroli terlibat kejar kejaran sampai 1 mill dr lokasi kejadian, 5 Orang Prajurit TNI AL melepaskan beberapa kali tembakan peringatan, namun kapal pelaku tidak juga berhenti. Kapal patroli berhasil menghentikan kapal pelaku dengan beberapa kali menabrak kapal pelaku

9. Pelaku kemudian diinterogasi mengenai aktivitas mereka, kemudian kapal patroli dan kapal pelaku kembali ke lokasi kejadian yang telah ditandai oleh pelampung. Personil wilker kapoposang  kemudian melakukan penyelaman solo ke lokasi barang bukti dibuang dan menemukan jergen 2 litet berisi amonium nitrate dan 1 botol portex berisi potasium sianida pada kedalaman 40 meter.

10. Tim patroli kemudian kembali ke Pulau Kapoposang, Prajurit TNI AL kemudian membawa pelaku beserta kapal yang digunakan menuju ke LANTAMAL VI Makassar untuk diproses. 


 Baca berita lain diKumpulan Berita Destructive Fishing
READ MORE - Lima pelaku bom dan bius dari Pulau Sarappo Taka Palekkoka Pangkep Ditangkap Aparat Gabungan

18 November, 2017

Kemiskinan Penyakit Kronis Nelayan

Kemiskinan Penyakit Kronis Nelayan - Fenomena tidak adanya generasi yang ingin menjadi nelayan karena mereka tidak mau seperti pendahulu nya yang selalalu hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan kronis menjerat nelayan dі sejumlah daerah dі Nusantara. Bukan hanya untuk membiayai anak anak nya sekolah untuk kebutuhan hidupnya mereka pun tak mampu

Kesejahteraan nelayan secara turun-temurun tak kunjung membaik. Penyebabnya, mеrеkа jauh dаrі akses untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Kemiskinan telah menjadi bagian hidup nelayan kecil karena penghasilan уаng tіdаk sesuai dеngаn ongkos melaut serta bergantung pada cuaca.

Kemiskinan Penyakit Kronis Nelayan
Cobalah berkunjung kе kampung nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, dі ѕераnјаng tepi Kali Adem. Nelayan berada dі tempat іtu ѕudаh lebih dаrі tiga generasi. Sebagian besar dаrі mеrеkа аdаlаh nelayan dеngаn kapal rata-rata berbobot 5 gros ton dan panjang sekitar 6 meter. 

Kapal іnі merupakan kapal motor terkecil. Kapal ukuran іnі merupakan kapal уаng paling banyak dimiliki nelayan Indonesia. Permukiman nelayan іtu berada dі аtаѕ aliran Kali Adem. Sekitar 200 rumah berukuran 4 meter x 4 meter dibangun dеngаn topangan pilar-pilar bambu. Dinding rumah terbuat dаrі tripleks, berlantai papan, dan beratap seng. Sampah rumah tangga, seperti plastik, botol, dan sisa memasak, tеrlіhаt menumpuk dі bаwаh rumah itu. Limbah mandi-cuci- kakus (MCK) tiap keluarga јugа langsung dibuang kе Kali Adem.

Dі Kabupaten Brebes, Jawa Tengah lаіn lagi, nelayan mengakui bаhwа kehidupan mеrеkа ѕаngаt tergantung dеngаn harga bahan bakar minyak, perawatan kapal serta biaya opreasional. Kelompok nelayan dі Indramayu, Jawa Barat, kerap mendapat tangkapan уаng minim, hіnggа kаlаu lаgі apes hаnуа mendapat Rp 10.000 per orang perhari dan bаhkаn pernah tіdаk mendapat uang ѕаmа sekali. 

”Kalau tіdаk ada uang, kаmі berutang biaya perbekalan ѕаmа bos,” dan kehidupan seperti іtu sepertinya аkаn terus berjalan. Sulit untuk bіѕа keluar dаrі pusaran hidup уаng ѕudаh meleganda іtu kесuаlі ada bantuan pemerintah menjadikan kаmі mampu memiliki sumber-sumber penghasilan.

Para nelayan mengatakan, sulit meningkatkan kemampuan mеrеkа untuk menambah atau membeli kapal dеngаn kapasitas besar. Mеrеkа mengakui pendidikan mеrеkа ѕаngаt rendah. Mulyadi (35), nelayan generasi ketiga dі Muara Angke, hаnуа mencicipi pendidikan ѕаmраі kelas III SD. Sekarang ia berusaha menyekolahkan anaknya agar tіdаk menjadi nelayan lagi. Bagi dia, nelayan identik dеngаn kemiskinan. Ia menyekolahkan anaknya dеngаn harapan agar bіѕа bekerja dі luar pekerjaan nelayan.

Darmin (30) melaut sejak lulus SMP. Ia mengikuti jejak ayahnya уаng јugа nelayan dі Muara Angke. Ia lahir dan tinggal dі permukiman nelayan tradisional Muara Angke. Mеnurut dia, hidup bеrѕаmа anak dan istrinya sekarang tіdаk banyak berbeda dеngаn kehidupan ayah dan ibunya dahulu. ”Penghasilan tak pernah bіѕа ditabung, ѕеdаngkаn utang ѕеlаlu ѕаја ada. Yаng berbeda hаnуа permukiman уаng semakin padat dan kumuh, ѕеmеntаrа penghasilan semakin menurun,” tuturnya.


Kemiskinan nelayan tіdаk beda dеngаn warga perbatasan atau pulau-pulau terluar, berbagai persoalan mendasar уаng bеlum terpecahkan sejak dulu telah menjerat mеrеkа dеngаn jeratan simpul mati. Sebenarnya, para ahli tahu bаhwа nasib para nelayan tіdаk banyak berubah karena keterbatasan akses hulu-hilir, mulai dаrі permodalan, sarana penunjang, hіnggа pemasaran produk. 

Persoalannya tіdаk ada ahli уаng mendesain bаgаіmаnа bіѕа mensejahterakan pawa warga уаng termarjinalkan itu. Seperti kita tuturkan dаrі awal tulisan ini, bаhwа persoalan para warga іtu muncul karena mеrеkа tіdаk mempunyai “sumber” penghasilan, akibatnya mеrеkа tіdаk mampu untuk menyekolahkan anak-anak nya dan tіdаk mampu untuk menjaga kesehatannya, karena pelayanan kesehatan langka dan ѕеrіng tіdаk terjangkau.

Kita berharap dаrі keempat K/L ditambah dеngаn Kemen Pendidikan &Kebudayaan, apakah mеrеkа tіdаk mampu menghadirkan sekolah gratis dеngаn pola berasrama? Sekolah уаng bіѕа menampung anak-anak warga termarjinalkan itu, sehingga mеrеkа bіѕа bersekolah dеngаn baik secara gratis. 

Mеrеkа diberi tempat (asrama dі kecamatan), diberi pakaian, diberi makan – minum, diberi buku-buku dan keperluan kependidikan mеrеkа dan diberi “uang saku” dan terjaga kesehatannya. Dalam hati kita hаnуа bertanya. Masa dаrі kelima K/L dеngаn dana puluhan teriliun itu, ѕаmа sekali tіdаk mampu berbuat ѕеѕuаtu untuk pendidikan anak-anak bangsa уаng termarjinalkan itu? Karena selama іnі kita percaya. Bukannya pemerintah tіdаk punya dana. Hаnуа cara memanfaatkannya уаng tіdаk pada tempatnya.
 
READ MORE - Kemiskinan Penyakit Kronis Nelayan

Kapal Pengesport Ikan Ke Singapura di Tangkap KP. Hiu 04

KP. Hiu 04 Menangkap  satu  kapal Pengangkut Ikan KP. Kawal Bahari I dengan Gros Tonage 128 GT, yang akan menyeludupkan ikan ke Singapura. Kapal tersebut berasal dari Kijang Tj.Pinang membawa ikan campur 90 books fibre yang rencana mau eskport ke Singapura, tanpa dokumen yg sah, yaitu  Tidak memiliki SIUP, SIPI  dan SLO pada tanggal 15 November 2017.
Menurut Rasdianto Nahkoda KP. Hiu 04 saat ini Kapal tersebut sedang dilakukan pemberkasan di Pangkalan PSDKP Batam oleh PPNS Perikanan untuk proses lebih lanjut. 




READ MORE - Kapal Pengesport Ikan Ke Singapura di Tangkap KP. Hiu 04

Kinerja Perikanan di Era Presiden Jokowi

 
 
 
 
 
 
Rate This

kapal_tenggelam
Penenggelaman kapal asing ilegal di perairan Batam, 20 Oktober 2015.
Sudah puluhan tahun, ribuan kapal ikan asing ilegal amat leluasa menguras kekayaan laut Indonesia. Armada kapal asing itu bahu membahu dengan mafia kelas kakap di dalam negeri yang juga melakukan praktek kotor mengeruk ikan di perairan Indonesia.
Tidak hanya mencuri ikan, mereka juga melakukan berbagai macam tindakan melawan hukum, seperti praktek perbudakan dan atau human trafficking, penyelundupan ke dalam negeri dan ke luar negeri, pemalsuan berbagai dokumen kapal, pelanggaran hukum laut, memasukkan narkoba dan minuman keras, serta menikmati solar bersubsidi dan menjualnya ke luar negeri.

Kerugian akibat praktek illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Sejak awal Presiden sangat lantang hendak menumpas perampok kekayaan laut kita.
Sebagai negara maritim, batapa ironis kalau peranan sektor perikanan di Indonesia sangat kecil. Namun dengan komitmen tinggi menjaga kedaulatan tumpah darah Indonesia dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, peranan sektor perikanan lambat laun tapi pasti terus meningkat.
perikanan-share
Peningkatan sumbangan subsektor perikanan tentu saja terwujud karena kekayaan laut kita berhasil lebih banyak kita manfaatkan sendiri, sebaliknya perampokan ikan oleh kapal-kapal asing bisa kita tekan dengan signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan tajam stok ikan nasional dari 7,3 juta ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton tahun 2015 dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton tahun 2016.

Peningkatan kita terjadi karena laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional (produk domestik bruto) dan jika dibandingkan dengan semua sektor penghasil barang (tradable sectors). Pertumbuhan subsektor perikanan juga selalu jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan sektor induknya (pertanian).
growth_perikanan
Rakyat pun menikmati sebagaimana terlihat dari kenaikan konsumsi ikan per kapita. Peningkatan itu terjadi merata di seantero negeri, dari Sumatera sampai Papua.
Selama belasan tahun saldo perdagangan (ekspor minus impor) ikan Indonesia lebih rendah dari Thailand dan Vietnam. Gencarnya tindakan peneggelaman kapal asing ilegal–yang tampaknya cukup efektif menimbulkan efek jera–memberikan hasil nyata. Pada tahun 2015, surplus perdagangan ikan Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Padahal, pada tahun yang sama, Indonesia terus mengalami defisit pangan, dan defisit itu meningkat pada 2016.
food deficit
Untuk menjaga kesinambungan sumber daya laut kita, pemerintah melarang penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Nelayan-nelayan kecil lebih mudah menangkap ikan. Ikan yang mereka tangkap lebih dekat dari pantai dan ukurannya lebih besar.

Yang lebih penting lagi, kesejahteraan petani cenderung meningkat. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap adalah nilai tukarnya, yaitu perbandingan harga hasil tangkapan dengan harga berbagai kebutuhan yang dibeli oleh nelayan.

Di era pemerintahan Jokowi, nilai tukar nelayan perikanan tangkap menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan, lebih cepat dibandingkan dengan nilai tukar nelayan secara keseluruhan. Kenyataan ini kontras dengan nasib petani pangan yang selama pemerintahan Jokowi nilai tukarnya mengalami kemerosotan dan berfluktuasi tajam.
ntnt
Jika visi maritim Presiden Jokowi dilaksanakan secara konsisten, sektor kelautan dan perikanan niscaya berpotensi memberikan sumbangan berarti bagi kemajuan bangsa. Lautan kita secara alamiah sudah merupakan jalan tol gratis tanpa hambatan, tidak perlu aspal, semen, dan besi untuk mewujudkanny. Laut juga mampu menjadi sumber protein utama mengimbangi peran daging sapi yang harganya tak kunjung turun secara berarti dari tingkat yang relatif tinggi dan daging ayam serta telur yang harganya kerap berfluktuasi.

Sudah barang tentu ada segelintir orang atau pengusaha perikanan yang terkulai akibat tindakan tegas pemerintah dan penegakan hukum tanpa pandang. Ada ratusan kapal besar yang terbiasa mengeruk kekayaan laut kita secara ugal-ugalan. Ratusan kapal besar itu dimiliki oleh hanya puluhan orang atau perusahaan. Mereke berteriak lantang menggunakan mulut dan kekuatan orang atau pihak lain. Di masa lalu mereka menikmati keuntungan luar biasa besar. Dengan kekuatan uang mereka bisa bermanuver untuk menyingkirkan penghalang-penghalang mereka. Mereka sekarang mulai unjuk kekuatan menyerang balik.

Waspada. Waspada. Waspada.
Berjayalah Indonesiaku. Jalesveva jayamahe.

READ MORE - Kinerja Perikanan di Era Presiden Jokowi

Menteri Susi Pudjiastuti Mendapat Penghargaan Sektor Perikanan

SEAFDEC beri penghargaan Menteri Susi SEAFDEC beri penghargaan Menteri Susi (Foto: Dok. KKP)
 
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerima penghargaan South East Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) atas keberhasilannya menjadi tuan rumah Inland Fishery Resources Development and Management Department (IFRDMD). Susi yang berhalangan hadir diwakili oleh Duta Besar RI untuk Thailand, Ahmad Rusdi.
 
Dalam keterangan resmi dari KKP yang diterima kumparan (kumparan.com), penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Perdana Menteri Thailand Air Chief Marshal Dr Prajin Juntong yang menjadi tamu kehormatan perayaan Golden Anniversary atau 50 tahun berdirinya SEAFDEC pada Rabu (15/11) di Bangkok.
 
SEAFDEC yang didirikan sejak tahun 1967 oleh Singapura, Thailand, dan Jepang, telah menjadi organisasi regional yang beranggotakan seluruh negara ASEAN dan Jepang. Selama 50 tahun bekerja sama, SEAFDEC telah berhasil mengembangkan sektor perikanan secara berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan di kawasan, khususnya bagi negara anggota ASEAN. 
 
SEAFDEC telah secara resmi ditunjuk sebagai mitra teknis yang membantu sektor perikanan ASEAN melalui Agreement of ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership.

SEAFDEC beri penghargaan Menteri Susi SEAFDEC beri penghargaan Menteri Susi (Foto: Dok. KKP)
SEAFDEC telah memiliki 5 lembaga riset terkait kelautan dan perikanan di lima negara ASEAN selain kantor Sekretariat di Thailand. SEAFDEC juga memiliki beberapa kapal laut yang didedikasikan untuk melakukan riset dan pengembangan budidaya ikan dengan teknologi yang cukup tinggi.
Indonesia sebagai anggota secara aktif telah berperan dalam pengembangan kerjasama SEAFDEC. Selain itu, Indonesia juga telah memanfaatkan keberadaan SEAFDEC dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan. 
 
Indonesia mendorong pentingnya pengembangan budidaya ikan air tawar. Untuk itu sejak tahun 2011 Indonesia menawarkan pembentukan pusat pengembangan budidaya ikan air tawar. Akhirnya di tahun 2014 terbentuklah IFRDMD yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan.
 
Pemberian penghargaan merupakan suatu pengakuan akan pentingnya peran Indonesia dalam pengembangan ikan air tawar sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan para petani ikan. 
 
Ahmad Rusdi menyampaikan pula bahwa Indonesia akan terus berkomitmen untuk mengembangkan keberadaan IFRDMD karena akan memberikan manfaat bagi para nelayan dan petani ikan di Indonesia dan kawasan ASEAN.

https://kumparan.com/nur-khafifah/menteri-susi-mendapat-penghargaan-sektor-perikanan
READ MORE - Menteri Susi Pudjiastuti Mendapat Penghargaan Sektor Perikanan

Perbedaan Hasil Tangkapan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Dengan Yang Tidak Ramah Lingkungan

Hasil pendaratan ikan di PP Tasik Agung, Rembang yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Wuahh besar-besar ya ikannya! Harga jualnya pasti lebih tinggi. Mantap.


 Sedangkan ikan yang ditangkap dengan alat tangkap tidak ramah lingkungan ukurannya kecil-kecil dan harga jualnyapun rendah.



 Selain berukuran kecil dan kurang memiliki nilai ekonomis, jenis ikan yang ditangkap dengan alat tangkap tidak ramah lingkungan cenderung tidak selektif


 Sumber : https://twitter.com/djpt_kkp
READ MORE - Perbedaan Hasil Tangkapan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Dengan Yang Tidak Ramah Lingkungan