12 Januari, 2018

Nilai Ekspor Perikanan Indonesia Naik 8,12 Persen

JAKARTA (11/1) – Pertumbuhan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berdasarkan data BPS yang diolah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), pada periode Januari – November 2016-2017, nilai ekspor produk perikanan naik 8,12% dari USD3,78 miliar pada 2016 menjadi USD4,09 miliar pada 2017.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di kantor KKP, Kamis (11/1), mengungkapkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, KKP akan terus mengupayakan peningkatan produksi dan ekspor produk perikanan Indonesia. Untuk mewujudkannya, penegakan hukum dalam melawan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing harus tetap digalakan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Nilanto Perbowo juga memaparkan terkait kenaikan neraca perdagangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,42% dari USD3,403 miliar pada 2016 menjadi USD3,655 miliar pada 2017.

Sementara itu, untuk nilai neraca perdagangan perikanan Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun dari 2012-2016 naik sebesar 2.31% per tahun. Angka ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara pesaing seperti Tiongkok (+0.60%), Vietnam (-21.39%), Filipina (-6.75%), dan Thailand (-15.14%) dalam periode yang sama.

Pada periode Januari – November 2016-2017 berbagai komoditas kelautan dan perikanan mengalami peningkatan nilai ekspor, di antaranya udang mengalami kenaikan 0,53%, tuna tongkol cakalang (TTC) naik 18,57%, rajungan & kepiting (RK) naik 29,46%, cumi sotong gurita (CSG) naik16,54%, dan rumput laut (RL) naik 23,35%, sedangkan komoditas lainnya naik 3,61%.

Pada periode yang sama, nilai ekspor produk kelautan dan perikanan ke negara tujuan utama juga menunjukkan peningkatan. Nilai ekspor ke Amerika Serikat naik 12,82%, Jepang naik 8,31%, ASEAN naik 3,42%, Tiongkok naik 11,28%, Uni Eropa naik 9,38%, dan lainnya turun 1,76%.
Peningkatan nilai produksi ini diakui Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto ikut berpengaruh pada peningkatan pendapatan pajak dari sektor perikanan. “Pendapatan pajak bersih dari sektor perikanan meningkat dari Rp734 miliar di tahun 2014, menjadi Rp1,082 triliun di tahun 2017 atau meningkat sebesar 47,41%. PNBP (red-Pendapatan Negara Bukan Pajak) sumber daya perikanan naik dari Rp214,44 miliar di tahun 2014 menjadi Rp 490,23 miliar di tahun 2017, naik 129% atau tertinggi dalam 5 tahun terakhir,” pungkasnya.

Menteri Susi menginginkan, meningkatnya produksi perikanan juga dapat meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri sebagai indikator kinerja dan bagian penting untuk ketahanan pangan, terutama sebagai sumber protein.

“Konsumsi dalam negeri meningkat tanpa ada peningkatan signifikan volume impor. Tren volume impor ikan Indonesia dari Januari – November 2012-2017 meningkat sebesar 1.61%. Sementara itu, konsumsi ikan per tahun dari tahun 2012 meningkat dari 33,89 kg per kapita per tahun menjadi 43,94 kg per kapita per tahun 2016 atau naik 29,65 %. Bila dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia 259,37 juta orang, dengan asumsi harga rata-rata ikan USD1 per kg, nilai yang diciptakan dari pasar ikan dalam negeri adalah USD9,37 miliar,” tandas Menteri Susi.

Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP
READ MORE - Nilai Ekspor Perikanan Indonesia Naik 8,12 Persen

Buku Laut Masa Depan Bangsa


Pada akhir thn 2017, Menteri KKP meluncurkan buku berjudul “Laut Masa Depan Bangsa”. Launching buku ini dilaksanakan pd malam (17/12) acara Pentas Budaya Bahari 2017. Sahabat Bahari, biar gak penasaran kita kupas sedikit yuk isi bukunya.
 Buku Laut Masa Depan Bangsa berisi tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan yg diusung Menteri pd masa kepemimpinannya demi mewujudkan cita-cita bangsa menjadikan laut masa depan bangsa.
 
Buku Laut Masa Depan Bangsa menjelaskan kedaulatan bangsa trhdp laut Indonesia harus kembali dikukuhkan dgn memerangi segala praktik IUU Fishing. Hal ini jg dilakukan sbg usaha untuk mencapai kesejahteraan dgn cara mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia atas lautnya sendiri.
 
Buku ini juga menjelaskan pengelolaan kelautan dan perikanan yg tepat dan benar dgn memperhatikan keberlanjutan. Hal ini bertujuan agar laut dapat dimanfaatkan terus menerus hingga anak cucu dan generasi selanjutnya.
 
Jika kedaulatan dan keberlanjutan sudah mampu diraih, maka kesejahteraan sbg agenda bersama akan dapat dicapai dgn mudah. Di laut Indonesia akan berjaya. Laut masa depan bangsa tentunya tdk hanya akan mjd semboyan tanpa perwujudan.
 
Melalui buku Laut Masa Depan Bangsa berbagai perjalanan sektor kelautan dan perikanan tersaji scr hangat, diharapkan buku ini dpt menjawab berbagai pertanyaan ttg tantangan yg dihadapi dan solusi yg ditempuh dlm pembenahan sektor kelautan dan perikanan.
 
Untuk ingin mengetahui lebih jelasnya, buku Laut Masa Depan Bangsa dapat Sahabat Bahari baca di . Selamat membaca gaess.
 
 

READ MORE - Buku Laut Masa Depan Bangsa

Jokowi Tanggapi Silang Pendapat JK, Luhut, dan Susi soal Penenggelaman Kapal

Presiden Joko Widodo saat hadir pada perayaan HUT PDI-P ke-45, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Presiden Joko Widodo saat hadir pada perayaan HUT PDI-P ke-45, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (10/1/2018).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR)
 
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo angkat bicara soal silang pendapat di kabinet kerja terkait kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

Silang pendapat terjadi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Luhut meminta langkah Susi menenggelamkan kapal dihentikan dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus meningkatkan ekspor.
Pernyataan Luhut kemudian didukung Wapres Kalla.


Namun, Susi menyatakan tetap konsisten pada kebijakannya karena merasa hal tersebut  sesuai ketentuan undang-undang.
Presiden mengatakan sempat meminta Susi untuk fokus meningkatkan ekspor ikan. Permintaan itu disampaikan Presiden kepada Susi dalam rapat kabinet.
"Saya sampaikan ke Bu Susi, Bu sekarang konsentrasinya ke industri pengolahan ikan terutama yang mendorong untuk ekspor, ikan untuk ekspor karena ekspor kita turun. Itu saja," kata Presiden di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Namun, Presiden Jokowi tetap menilai bahwa penenggelaman kapal yang selama tiga tahun terakhir dilakukan untuk kebaikan negara.

Ia menyatakan tetap mendukung kebijakan tersebut sebagai bentuk penegakan hukum.
"Jadi, penenggelaman ini bentuk law enforcement yang kita tunjukkan bahwa kita ini tidak main-main terhadap ilegal fishing, terhadap pencurian ikan. Enggak main-main," kata Presiden Jokowi.

"Oleh karena yang paling serem ditenggelamkan. Yang paling serem itu. Untuk efek jera," tambah dia.

http://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/18534331/jokowi-tanggapi-silang-pendapat-jk-luhut-dan-susi-soal-penenggelaman-kapal
READ MORE - Jokowi Tanggapi Silang Pendapat JK, Luhut, dan Susi soal Penenggelaman Kapal

Nelayan Sulawesi Barat Tolak Cantrang karena Merusak Biota Laut

Nelayan Sulawesi Barat Tolak Cantrang karena Merusak Biota Laut
TEMPO.CO, Mamuju - Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Sulawesi Barat menolak penggunaan alat tangkap ikan cantrang karena dapat merusak ekosistem dan biota laut serta merusak lingkungan untuk masa depan generasi muda bangsa. "Kami tidak sepakat alat cantrang digunakan nelayan untuk menangkap ikan," kata koordinator SNI Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Suyuti, di Mamuju, Selasa, 9 Januari 2018.

Dengan begitu, kata Suyuti, SNI Sulawesi Barat tidak sepakat dengan aksi demo yang akan dilaksanakan Aliansi Nelayan Indonesia di Istana Negara. Sebelumnya, Aliansi Nelayan Indonesia berencana melakukan demo untuk memprotes kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang oleh para nelayan.


–– ADVERTISEMENT ––
Menurut Suyuti, SNI menilai larangan pengoperasian cantrang karena dapat mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir, termasuk terumbu karang, dan merusak lokasi pemijahan biota laut.

"Meskipun cantrang menghindari terumbu karang, kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada di dasar perairan akan ikut tersapu sehingga kami menganggap cantrang tetap merusak biota dan ekosistem di laut," tuturnya.

Karena itu, Suyuti mengatakan, untuk mengganti alat tangkap cantrang yang selama ini digunakan nelayan, terdapat tawaran alat tangkap lain, yakni glinet atau bubu. "Alat tangkap glinet dan bubu lebih baik daripada cantrang dan semestinya digunakan nelayan menangkap ikan karena tidak merusak lingkungan." Ke depan, pemerintah juga diharapkan terus memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan untuk nelayan agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika memaparkan hasil penelitian dari sejumlah perguruan tinggi terkait dengan penggunaan cantrang. Berdasarkan hasil penelitian di Brondong, Lamongan, yang dilakukan Institut Pertanian Bogor pada 2009, misalnya, disebutkan hanya 51 persen hasil tangkapan cantrang yang berupa ikan target, sedangkan 49 persen lainnya merupakan nontarget.

Adapun hasil penelitian di Tegal yang dilakukan Universitas Diponegoro pada 2008 menyebutkan penggunaan cantrang hanya dapat menangkap 46 persen ikan target dan 54 persen lainnya nontarget, yang didominasi ikan rucah.

Ikan hasil tangkapan cantrang ini umumnya dimanfaatkan pabrik surimi dan dibeli dengan harga maksimal Rp 5.000 per kilogram. Sedangkan tangkapan ikan nontarget digunakan sebagai pembuatan bahan tepung ikan untuk pakan ternak.

https://bisnis.tempo.co/read/1048951/nelayan-sulawesi-barat-tolak-cantrang-karena-merusak-biota-laut 

Menteri Luhut: Cantrang Tak Merusak Lingkungan Asal...

Menteri Luhut: Cantrang Tak Merusak Lingkungan Asal...
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat meninjau Pos Pengamatan Gunung Agung menjelang pertemuan IMF-World Bank 2018, di Karangasem, Bali, Desember 2017. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan lebih cenderung tak melarang penggunaan cantrang sebagai alat penangkap ikan. Pasalnya, menurut dia, penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan asal disertai dengan pengawasan yang ketat. 

Luhut merujuk salah satu kajian dari Universitas Indonesia (UI) yang menyebutkan cantrang tetap ramah lingkungan jika dioperasikan dengan benar. Salah satu caranya dengan tidak diberi pemberat berlebihan sehingga tidak sampai ke dasar laut dan tidak didesain berkilo-kilometer.

"Menurut penelitian mereka (UI), sebenarnya enggak masalah, asal diberi waktu tidak sepanjang tahun melakukan penangkapan ikan di daerah itu sehingga ikan sempat tumbuh," kata Luhut, Selasa sore, 9 Januari 2018.

Oleh karena itu, Luhut membuka kemungkinan perubahan kebijakan pelarangan cantrang menjadi pengendalian. Pengendalian yang dimaksud adalah pembatasan penggunaan cantrang di wilayah pengelolaan perikanan tertentu dan penerapan sistem buka tutup waktu tangkap.

Selain itu, kata Luhut penggunaan cantrang juga disertai pengawasan yang lebih kuat. "Ujung-ujungnya kan masalah pengawasan. Kalau kita takut ada maling, enggak bekerja. Ya harus berani dong. Tapi, risiko-risiko harus kita perkirakan," ujarnya.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid itu menyampaikan gagasan itu sekaligus untuk memperbaiki kinerja produksi dan ekspor perikanan yang menurun akibat kesulitan bahan baku yang dialami pabrik-pabrik pengolahan ikan. "Saya setuju dengan Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) bahwa ikan itu harus kita kontrol supaya bisa tumbuh. Tapi kan bisa juga diatur," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui Luhut menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meredam gejolak penolakan nelayan terhadap larangan cantrang yang ditunjukkan dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah. "Jangan dimacam-macam. Dari Wapres sudah beritahu saya juga tadi supaya semua (gejolak) dihentikan. Jangan ada yang aneh-aneh dulu, seperti sekarang, demo-demo lagi ini semua ya," kata Luhut.

Sepeerti diketahui, Peraturan Menteri KP No 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI mengatur pelarangan cantrang dan 13 alat tangkap lainnya. Sejumlah alat tangkap ikan lainnya yang dilarang adalah dogol (danish seines), scottish seines, pair seines, dan lampara dasar.

https://bisnis.tempo.co/read/1048930/menteri-luhut-cantrang-tak-merusak-lingkungan-asal 
READ MORE - Nelayan Sulawesi Barat Tolak Cantrang karena Merusak Biota Laut

Pelepas Liaran Karang Hias hasil sitaan Karantina Ikan

UPT KKP lingkup Kupang dan instansi lainnya melakukan kegiatan Pelepas Liaran Karang Hias hasil sitaan Karantina Ikan Kupang pada tanggal 8 Januari 2017 di perairan sekitar Kupang.
Menurut Bapak Mubarak, S.ST.Pi  Kepala Stasiun PSDKP Kupang Semoga Karang yang sudah dilepas sehat dan tumbuh subur.











READ MORE - Pelepas Liaran Karang Hias hasil sitaan Karantina Ikan

11 Januari, 2018

Ibu Susi Pudjiastuti Diangkat Sebagai Warga Kehormatan Hiu Kencana

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ibu Susi Pudjiastuti diangkat sebagai warga kehormatan Hiu Kencana ditandai dengan penyematan 'Brevet Kehormatan Hiu Kencana' oleh Kasal Laksamana TNI Ade Supandi. Upacara penyematan dilakukan di dalam lambung kapal selam di bawah air.
Brevet Hiu Kencana sejatinya merupakan simbol pengakuan terhadap profesionalisme prajurit kapal selam dalam taktik dan teknik peperangan bawah laut  yang dapat menumbuhkan kebanggaan dan jiwa korsa bagi pemakainya. 
Penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan dari TNI AL khususnya Satuan Kapal Selam kepada tokoh, warga serta jajaran TNI dan TNI AL yang telah memiliki jasa, perhatian, perjuangan, maupun pengorbanan bagi kejayaan TNI AL.
READ MORE - Ibu Susi Pudjiastuti Diangkat Sebagai Warga Kehormatan Hiu Kencana

PSDKP Lelang Ikan Sitaan Dari Kapal Tiongkok


PSDKP Lelang Ikan Hasil Sitaan Dari Kapal Tiongkok Sejumlah peserta lelang ikan 30 ton mengikuti proses lelang di Kantor. Balai Pertemuan Nelayan Kantor Pelabuhan Perikanan Tenau. Foto ANTARA/Kornelis Kaha) 

Stasiun PSDKP), Rabu, melakukan pelelangan barang bukti berupa 30 ton ikan beku yang dista dari kapal Tiongkok yang ditangkap di wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan Negara Timor Leste pada November lalu.
Kupang  (Antaranews NTT) - Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Rabu, melakukan pelelangan barang bukti berupa 30 ton ikan beku yang dista dari kapal Tiongkok yang ditangkap di wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan Negara Timor Leste pada November lalu.

"Kami bersyukur pelelangannya berjalan dengan lancar. Dan sudah terjual dengan harga Rp540 juta dari limit harga Rp 300 juta. Pelelangan dimenangkan oleh saudara Effendy dari CV Armada Sanjaya Kupang yang kantor pusatnya di Surabaya, Jawa Timur," kata Kepala Stasiun PSDKP Kupang Mubarak seusai pelelangan di Kupang, Rabu, (10/1).

Proses lelang dilakukan di aula Kantor Balai Pertemuan Nelayan Kantor Pelabuhan Perikanan Tenau yang dihadiri Kepala Dinas Perikanan Ganef, Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Ikram Sangadji serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Ia menguraikan bahwa pada awalnya ada delapan peserta yang mengikuti lelang 30 ton ikan tersebut. Namun, usai dilakukan verifikasi yang lolos hanya tujuh peserta.

Para peserta tersebut tidak hanya perorangan, tetapi juga dari pihak lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan.

"Mereka ada yang perseorangan dan pula perusahaan. Dalam proses lelang tersebut melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang," tambahnya.

Ia mengatakan, nilai lelang yang berhasil dikumpul itu merupakan bukti nyata bahwa negara khususnya masyarakat NTT sudah merasakan kerugian yang besar akibat "illegal fishing" yang dilakukan oleh kapal dan nelayan asal Tiongkok.  

Mubarak menambahkan, pelelangan itu akan dimasukkan dan dilampirkan dalam berkas ke Kejaksaan untuk diproses. "Kita berharap bisa P-21 sehingga perkaranya selesai dan tinggal menunggu apa yang harus dilakukan dengan kapalnya. Sebab tidak mungkin dilelang juga," tambahnya.

Pada akhir November lalu Stasiun PSDKP Kupang menangkap sebuah kapal ikan asal Tiongkok yang masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di wilayah perbatasan negara dengan Timor Leste. Saat dilakukan penangkapan, PSDKP mengamankan satu nakhoda bernama Wong Zhi Yi (55), berkewarganegaraan Tiongkok, serta sejumlah anak buah kapal.

Kapal Illegal Fishing Asal China di Tangkap KP. Hiu Macan 03 di Perairan Timor.


https://kupang.antaranews.com/berita/5460/psdkp-lelang-ikan-sitaan-dari-kapal-tiongkok#.WlXRIhxhJ0Y.facebook
READ MORE - PSDKP Lelang Ikan Sitaan Dari Kapal Tiongkok

Jokowi: Penenggelaman Kapal untuk Efek Jera

Jokowi: Penenggelaman Kapal untuk Efek Jera Foto: Ardan Adhi Chandra

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal penenggelaman kapal yang belakangan ini jadi sorotan. Jokowi menyebut penenggelaman kapal untuk membuat efek jera bagi para pencuri ikan.

Hal tersebut dikatakan di acara Rakernas Kamenterian Agraria di Hotel Grand sahid Jaya, Rabu 010/1/2018).

"Jadi penenggelaman itu adalah bentuk penegakkan hukum yang kita tunjukkan bahwa kita tidak main-main terhadap illegal fishing, terhadap pencurian ikan," tutur Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan, ada opsi untuk melakukan penenggelaman kapal.


"Oleh sebab itu yang paling seram ya ditenggelamkan. Untuk efek jera," ujarnya (zlf/ang) 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3808764/jokowi-penenggelaman-kapal-untuk-efek-jera 

FOKUS PADA INDUSTRI PERIKANAN

11 Januari 2018


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan berkonsentrasi pada industri pengolahan ikan. Hal ini terutama untuk mendorong ekspor produk perikanan Indonesia.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo menegaskan dukungannya terhadap penenggelaman yang dilakukan terhadap kapal pencuri ikan di wilayah perairan RI. Penenggelaman itu untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tak bisa dipermainkan.

”Yang paling seram, ya, ditenggelamkan untuk efek jera. Tidak main-main,” kata Presiden, di Jakarta, Rabu (10/1).

Presiden juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan yang diambil para menterinya. Sebab, menurut Presiden, kebijakan itu bertujuan baik.

Akan tetapi, Presiden meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar saat ini berkonsentrasi ke industri pengolahan ikan.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ekspor produk perikanan pada Januari-Desember 2016 sebesar 4,17 miliar dollar AS. Adapun pada Januari-Oktober 2017 sebesar 3,6 miliar dollar AS.

Terkait penenggelaman kapal pencuri ikan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam kesempatan terpisah meminta agar penenggelaman kapal pencuri ikan dihentikan. Sebaliknya, Susi Pudjiastuti menegaskan, langkah itu merupakan amanat Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

”Kapal bukan sekadar alat bukti kejahatan. Akan tetapi, kapal adalah pelaku kejahatan karena punya kewarganegaraan dengan bendera negaranya,” kata Susi (Kompas, 10/1).

Bupati Morotai (Maluku Utara) Benny Laos, di Jakarta, mengemukakan, penenggelaman kapal ikan ilegal mendorong produksi nelayan semakin banyak. Hal ini ditunjang bantuan kapal ikan dari pemerintah.

Dengan potensi perikanan tangkap 156.000 ton, saat ini ada 3.214 nelayan di wilayahnya.

”Dulu, nelayan susah dapat ikan karena banyak kapal ilegal. Akan tetapi, sejak banyak penenggelaman kapal asing, tangkapan ikan semakin banyak. Kendalanya, pabrik pengolahan ikan masih kurang,” katanya.

Koordinator Destructive Fishing Watch Indonesia Mohammad Abdi Suhufan menilai, penenggelaman kapal lebih memberi efek jera terhadap pelaku perikanan ilegal. Penyitaan kapal ikan asing ilegal oleh negara untuk dihibahkan kepada perguruan tinggi dan pemerintah daerah pernah dilakukan pada 2009-2014. Namun, upaya itu tidak berjalan efektif karena sebagian kapal eks asing itu akhirnya mangkrak.

Ia mencontohkan, dua unit kapal ikan eks asing yang dihibahkan ke Kabupaten Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau) pada 2013 tak lagi dioperasikan. Kapal hibah mangkrak umumnya karena perlu modal besar untuk merekondisi dan mengoperasikan kapal.

Industri bangkit

Dalam kesempatan itu, Abdi berharap agar pemerintah tak hanya fokus pada pemberantasan perikanan ilegal. KKP juga dituntut serius mendorong penguatan dan pengorganisasian pelaku usaha perikanan. Dengan demikian, industri perikanan dalam negeri bisa bangkit dan perairan dikelola secara lestari.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto mengemukakan, sudah saatnya pemerintah lebih fokus mendorong kebangkitan industri perikanan nasional. Saat ini, kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) masih sangat rendah, yakni 2 persen. Sebagian pelaku usaha perikanan masih menahan investasi karena mereka mengkhawatirkan regulasi yang berubah-ubah. (INA/LKT)

Guru Besar UI: Ada Mispersepsi Luhut soal Penenggelaman Kapal

Penenggelaman Kapal di Pontianak

Penenggelaman kapal illegal fishing di Pontianak. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Perintah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk setop penenggelaman kapal dianggap banyak pihak salah kaprah. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan apa yang dilakukan Susi sudah benar, merujuk Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009.
"Jadi menurut saya ada mispersepsi dari Pak Luhut seolah-olah Ibu Susi yang melakukan itu dan kemudian ada perintah dari dia (Pak Luhut) agar Bu Susi tidak lagi menenggelamkan kapal,” kata Hikmahanto kepada kumparan (kumparan.com), Selasa (9/1).
Hikmahanto menjelaskan apa yang dilakukan Susi harusnya diapresiasi. Menurut dia, Susi sudah melalui tahapan yang sudah sesuai prosedur hukum sebelum kapal itu ditenggelamkan, yaitu melalui penyidikan atau penuntutan lewat Pengadilan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (Foto: Dok. KKP)
Selama ini, penenggelaman kapal yang dilakukan Bu Susi selalu diproses lewat Pengadilan dulu. Jadi sebenarnya dia menjalankan perintah Pengadilan,” terangnya.
Bahkan Susi bisa saja langsung mengeksekusi atau menenggelamkan kapal di tempat saat proses penangkapan atau tidak perlu melalui proses Pengadilan. Undang-Undang Perikanan memperbolehkan hal itu asalkan barang bukti cukup. Hal ini tertera pada Pasal 69 ayat (4). 
"Kalau di KPK itu istilahnya Operasi Tangkap Tangan (OTT). Jadi saat kapal asing itu didekati oleh kapal patroli Indonesia tapi mereka tidak bisa menunjukkan izinnya, saat itu juga bisa langsung ditenggelamkan. Undang-Undang memungkinkan melakukan itu,” jelasnya. 
Jadi polemik penenggelaman kapal illegal fishing harusnya tidak perlu diperdebatkan. Ada aturannya dan Susi hanya melaksanakannya.
"Sampai hari ini pasal (penenggelaman langsung) itu belum pernah dipakai Bu Susi sebenarnya. Dia pakai pasal yang melewati proses Pengadilan dulu,” sebutnya.
Baca Artikel Lain Tentang Penegelaman Kapal Oleh Ibu Susi 

Jokowi: Penenggelaman Kapal untuk Efek Jera

Penenggelaman Kapal Diatur Undang-undang

JK: UU dan Pasal Apa yang Bilang Kapal Harus Ditenggelamkan?

Penjelasan Lengkap Susi Soal Penenggelaman Kapal

Luhut: daripada Tenggelamkan Kapal, Lebih Baik Kasih Nelayan

Luhut Pakai Pasal Ini Larang Susi Tenggelamkan Kapal

Luhut Perintahkan Susi Hentikan Penenggelaman Kapal

Susi Sudah Tenggelamkan 350 Kapal

 

 

 

 

 

 

 

 

 
READ MORE - Jokowi: Penenggelaman Kapal untuk Efek Jera

Penenggelaman Kapal Diatur Undang-undang

Penenggelaman Kapal Diatur Undang-undang Foto: Dok.

Jakarta - Prosedur penenggelaman kapal asing ilegal yang terbukti melakukan praktik pencurian ikan telah memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Hal itu tertuang dalam pasal 69 Undang-undang No. 45/2009 tentang perikanan.

"Yang saya lakukan dengan tenggelam, tenggelamkan, penenggelaman kapal itu adalah sebuah tugas negara menjalankan amanah daripada undang-undang perikanan kita nomor 45 tahun 2009," sebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sisi Pudjiastuti lewat aku YouTube seperti dikutip detikFinance, Selasa (9/1/2017).


Berikuit rincian pasal 69 UU No 45/2009 tentang perikanan yang yang berkaitan dengan penenggelaman kapal.

Ayat 1: "Kapal pengawas. Perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia."

Ayat 4: "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan asing yang berbendera berdasarkan bukti permulaan yang cukup." (dna/ang) 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3806846/penenggelaman-kapal-diatur-undang-undang 

Baca Artikel Lain Tentang Penegelaman Kapal Oleh Ibu Susi 

Jokowi: Penenggelaman Kapal untuk Efek Jera

Penenggelaman Kapal Diatur Undang-undang

JK: UU dan Pasal Apa yang Bilang Kapal Harus Ditenggelamkan?

Penjelasan Lengkap Susi Soal Penenggelaman Kapal

Luhut: daripada Tenggelamkan Kapal, Lebih Baik Kasih Nelayan

Luhut Pakai Pasal Ini Larang Susi Tenggelamkan Kapal

Luhut Perintahkan Susi Hentikan Penenggelaman Kapal

Susi Sudah Tenggelamkan 350 Kapal

READ MORE - Penenggelaman Kapal Diatur Undang-undang

JK: UU dan Pasal Apa yang Bilang Kapal Harus Ditenggelamkan?

JK: UU dan Pasal Apa yang Bilang Kapal Harus Ditenggelamkan? Foto: Muhammad Taufiqqurahman/detikcom

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) satu suara dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan soal penenggelaman kapal. JK ingin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak lagi menenggelamkan kapal.

Dikatakan JK, Undang-Undang tidak menyebutkan bahwa kapal-kapal pencuri ikan tersebut harus dibakar. Yang ada, lanjut JK, kapal-kapal tersebut ditahan.

"Di UU tidak ada yang mengatakan kalau harus bakar, ditenggelamkan. Yang ada adalah harus ditahan, iya. Pak Luhut mengatakan jangan dibom-bom lagi, sebab itu tidak ada di UU," tutur JK di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

JK ingin Susi menyudahi kebijakan penenggelaman kapal. JK juga mempertanyakan Undang-Undang apa yang membenarkan penenggelaman kapal tersebut.

"Itu hanya cara kita untuk memberikan hukuman. Sudah cukuplah. Tidak benar itu kalau ada yang bilang kalau harus dibakar. Coba pasal mana, UU mana, yang bilang kalau harus dibakar? Ditenggelamkan?" lanjut JK.

Seperti diketahui, Luhut kemarin meminta Susi untuk berhenti menenggelamkan kapal dan lebih fokus untuk meningkatkan produksi dan ekspor.

Susi lewat akun twitter pribadinya tadi malam menyebut, aksi penenggelaman kapal bukan keinginan pribadinya. Dan hal tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Perikanan.

"Mohon disosialisasikan mungkin masih banyak yang belum tahu Penenggelaman kapal pencuri & pelarangan ABK asing itu ada diatur dalam UU Perikanan NKRI," cuit Susi. 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3806722/jk-uu-dan-pasal-apa-yang-bilang-kapal-harus-ditenggelamkan


Baca Artikel Lain Tentang Penegelaman Kapal Oleh Ibu Susi 

Jokowi: Penenggelaman Kapal untuk Efek Jera

Penenggelaman Kapal Diatur Undang-undang

JK: UU dan Pasal Apa yang Bilang Kapal Harus Ditenggelamkan?

Penjelasan Lengkap Susi Soal Penenggelaman Kapal

Luhut: daripada Tenggelamkan Kapal, Lebih Baik Kasih Nelayan

Luhut Pakai Pasal Ini Larang Susi Tenggelamkan Kapal

Luhut Perintahkan Susi Hentikan Penenggelaman Kapal

Susi Sudah Tenggelamkan 350 Kapal

READ MORE - JK: UU dan Pasal Apa yang Bilang Kapal Harus Ditenggelamkan?

Penjelasan Lengkap Susi Soal Penenggelaman Kapal


Penjelasan Lengkap Susi Soal Penenggelaman Kapal Foto: Dok.

Jakarta - Hari ini kebijakan penenggelaman kapal maling ikan ramai menjadi sorotan. Menteri Koordinator bidang kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla, seolah saling menanggapi kebijakan tersebut.

Susi Pudjiastuti pun memberikan penjelasan lengkap soal penenggelaman kapal maling ikan yang gencar dilakukannya 3 tahun terakhir ini.
Penjelasan tersebut disampaikannya lewat video berdurasi 5 menit dan 14 detik yang diunggah ke YouTube. Berikut penjelasan lengkapnya seperti dikutip detikFinance, Selasa (9/1/2017):


Saya ingin sedikit berbagi dan sharing kembali tentang beberapa hal yang belakangan ini muncul kembali yang sebetulnya itu hal yang sudah kita lakukan dan kita laksanakan selama tiga tahun ini.

Kita awali dengan yang satu ini yaitu tenggelam, penenggelaman, tenggelamkan. Itu tiga kata yang dalam tiga tahun ini begitu melekat dan seolah-olah menjadi trademark daripada Susi Pudjiastuti, padahal bukan. Yang saya lakukan dengan tenggelam, tenggelamkan, penenggelaman kapal, itu adalah sebuah tugas negara menjalankan amanah daripada undang-undang perikanan kita Nomor 45 Tahun 2009.

Penenggelaman kapal dari kapal-kapal pencuri ikan asing yang mencuri ikan di Indonesia, itu diatur dalam undang-undang tadi. Jadi, bukan ide Susi Pudjiastuti, bukan pula ide Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi memerintahkan dengan ketegasan beliau untuk kita, bisa mengeksekusi undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 agar supaya, pencurian ikan yang begitu masif di Indonesia bisa selesai.

Dan penenggelaman kapalnya pun itu terjadi hampir 90 persen lebih adalah putusan pengadilan, yang mengharuskan kapal-kapal ikan itu kita musnahkan, karena kapal-kapal itu adalah bukti dan pelaku kejahatan. Kenapa pelaku kejahatan? Karena kapal-kapal ini mempunyai kewarganegaraan. Kapal bukan hanya sekedar alat bukti kejahatan, tapi kapal adalah pelaku kejahatan. Karena dia punya kewarganegaraan sama seperti kita manusia, punya kebangsaan dengan bendera, membawa bendera negaranya, registrasinya juga ada, jadi kewarganegaraan ini yang membawa kepada kapal itu bukan hanya sebagai barang bukti kejahatan, tapi juga dikategorikan pelaku kejahatan. Dan undang-undang kita ini sangat bagus sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan illegal fishing yang masif.

Jadi sekali lagi penenggelaman kapal itu bukan ide, hobi Menteri Susi atau pemerintahan Pak Jokowi, bukan. Pak Jokowi sebagai presiden dengan visi maritimnya ingin mengamankan sumber daya alam laut Indonesia yaitu sektor perikanannya untuk tetap bisa sebesar-besarnya memakmurkan rakyat Indonesia terutama para nelayan.

Jadi sekali lagi kalo ada yang berkeberatan atau merasa itu tidak pantas, penenggelaman kapal dilakukan kepada kapal-kapal pencuri ikan asing yang tertangkap mencuri ikan, tentunya harus membuat satu usulan. Usulan itu adalah kepada presiden untuk memerintahkan menterinya, mengubah undang-undang perikanan tadi di mana ada pasal penenggelaman menjadi tidak ada.

Nah, menteri nanti mengajukan ke badan legislasi DPR untuk memulai merancang undang-undang baru melakukan perubahan sehingga pasal tadi tidak ada. Dan kebanyakan dari penenggelaman kapal yang selama ini kita lakukan sejumlah 363 kapal dalam tiga tahun ini adalah 90 persen lebih hasil keputusan pengadilan.

Kami Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mengeksekusi putusan pengadilan, pemusnahan kapal dengan penenggelaman. Memang benar, ada keputusan atau ide yang dibuat oleh Susi dan presiden dalam hal ini atas persetujuan presiden yaitu penenggelaman itu di media-kan atau di-publish untuk mendapatkan deterrent effect. Nah, Itu memang keputusan dari pak presiden dan juga saya yang melaksanakan.

Dari sisi keputusan kepada level penenggelaman, itu adalah murni keputusan dari pengadilan. Penenggelaman ini di-publish atau di-cover media atau tidak itu keputusan kami. Jadi kawan-kawan sekalian saya harap isu atau kontra pendapat tentang penenggelaman kapal, mudah-mudahan bisa selesai dengan penjelasan saya hari ini. Terima kasih selamat siang.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3806989/penjelasan-lengkap-susi-soal-penenggelaman-kapal 

Baca Artikel Lain Tentang Penegelaman Kapal Oleh Ibu Susi 

Jokowi: Penenggelaman Kapal untuk Efek Jera

Penenggelaman Kapal Diatur Undang-undang

JK: UU dan Pasal Apa yang Bilang Kapal Harus Ditenggelamkan?

Penjelasan Lengkap Susi Soal Penenggelaman Kapal

Luhut: daripada Tenggelamkan Kapal, Lebih Baik Kasih Nelayan

Luhut Pakai Pasal Ini Larang Susi Tenggelamkan Kapal

Luhut Perintahkan Susi Hentikan Penenggelaman Kapal

Susi Sudah Tenggelamkan 350 Kapal

READ MORE - Penjelasan Lengkap Susi Soal Penenggelaman Kapal

Luhut: daripada Tenggelamkan Kapal, Lebih Baik Kasih Nelayan

Luhut: daripada Tenggelamkan Kapal, Lebih Baik Kasih Nelayan Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, tak menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia. Menurut Luhut, ketimbang ditenggelamkan, kapal-kapal itu sebaiknya diserahkan ke nelayan lewat koperasi.

"Sekarang kalau bicara koperasi ini kan bicara keadilan. Kita ingin koperasi nelayan itu tumbuh. Ada yang tadi bilang takut nanti kalau dilelang ada orang lain yang dapat, kan kita kontrol, kan bisa dikontrol kalau ketakutan itu," ujar Luhut di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Selasa (9/1/2018)

Luhut mengatakan, dia juga ikut terlibat dalam kebijakan menenggelamkan kapal-kapal maling ikan. Tepatnya, saat dia masih menjabat Kepala Staf Presiden.

Bahkan, kata Luhut, dia ikut mendorong kebijakan penenggelaman kapal itu dilakukan sebagai bentuk tindakan tegas.

"Saya sangat mendorong itu bahwa tindakan tegas. Saya ulangi ya, tindakan tegas penenggelaman kapal itu bisa dilakukan," lanjut Luhut.


Cuma, dalam perjalanannya, Luhut sempat berpikir kembali apakah perlu terus menerus kebijakan itu dilakukan. Pasalnya, masih ada cara lain yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan kapal-kapal tersebut ketimbang ditenggelamkan.

"Nah saya bilang kenapa sekarang tidak kapal itu diberikan (ke nelayan) dengan melalui proses yang benar kepada koperasi-koperasi nelayan kita sehingga mereka bisa melaut," tutur Luhut.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3807142/luhut-daripada-tenggelamkan-kapal-lebih-baik-kasih-nelayan


Baca Artikel Lain Tentang Penegelaman Kapal Oleh Ibu Susi 

Jokowi: Penenggelaman Kapal untuk Efek Jera

Penenggelaman Kapal Diatur Undang-undang

JK: UU dan Pasal Apa yang Bilang Kapal Harus Ditenggelamkan?

Penjelasan Lengkap Susi Soal Penenggelaman Kapal

Luhut: daripada Tenggelamkan Kapal, Lebih Baik Kasih Nelayan

Luhut Pakai Pasal Ini Larang Susi Tenggelamkan Kapal

Luhut Perintahkan Susi Hentikan Penenggelaman Kapal

Susi Sudah Tenggelamkan 350 Kapal


READ MORE - Luhut: daripada Tenggelamkan Kapal, Lebih Baik Kasih Nelayan

Luhut Pakai Pasal Ini Larang Susi Tenggelamkan Kapal

Luhut Pakai Pasal Ini Larang Susi Tenggelamkan Kapal Foto: Dok. detikcom
Jakarta - Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhenti melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal. Kementerian di bawah koordinasinya itu diminta lebih fokus pada peningkatan ekspor perikanan tangkap yang disebut terus merosot.

Namun kebijakan penenggelaman kapal sendiri diklaim diatur oleh Undang-Undang. Menteri Kelautan dan ­Per­ikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, tindakan penenggelaman kapal tercantum dalam UU No 45/2009 tentang Perikanan.

"Yang saya lakukan ialah tugas negara dengan menjalankan amanah UU Perikanan, dan penenggelaman kapal pun hampir 90% adalah putusan pengadilan," ujar Susi dalam keterangan resminya seperti dikutip dari video yang diunggah oleh akun resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan di YouTube, Rabu (10/1/2018).
Namun, Luhut sendiri berpendapat, kapal-kapal yang telah ditangkap itu lebih baik diserahkan ke nelayan lewat koperasi. Luhut yang mengaku inisiator penenggelaman kapal berpikir, apakah kebijakan itu perlu terus menerus dilakukan. Pasalnya, masih ada cara lain yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan kapal-kapal tersebut ketimbang 

"Saya bilang, kenapa sekarang tidak kapal itu diberikan (ke nelayan) dengan melalui proses yang benar kepada koperasi-koperasi nelayan kita sehingga mereka bisa melaut," tutur Luhut.

Pernyataan Luhut sendiri diyakini juga berlandaskan atas amanat Undang-Undang yang ada. Staf Khusus Menko Maritim Urusan Legal Lambock V. Nahattands menjelaskan, dalam UU Nomor 45 Tahun 2009, pada pasal 76A, benda dan atau alat yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan memang dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah dapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Namun, Undang-undang juga memberikan opsi agar kapal-kapal tadi bisa digunakan untuk sejumlah kepentingan perikanan Indonesia lainnya, seperti pelelangan untuk negara, hingga penyerahan ke kelompok usaha bersama nelayan dan atau koperasi perikanan seperti yang tercantum dalam Pasal 76C ayat 5 UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009.

"Dalam Pasal 76c, ayat 5, ini yang dimaksud Pak Menko, benda dan atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan atau koperasi perikanan," ungkapnya.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3807742/luhut-pakai-pasal-ini-larang-susi-tenggelamkan-kapal

Baca Artikel Lain Tentang Penegelaman Kapal Oleh Ibu Susi 

Jokowi: Penenggelaman Kapal untuk Efek Jera

Penenggelaman Kapal Diatur Undang-undang

JK: UU dan Pasal Apa yang Bilang Kapal Harus Ditenggelamkan?

Penjelasan Lengkap Susi Soal Penenggelaman Kapal

Luhut: daripada Tenggelamkan Kapal, Lebih Baik Kasih Nelayan

Luhut Pakai Pasal Ini Larang Susi Tenggelamkan Kapal

Luhut Perintahkan Susi Hentikan Penenggelaman Kapal

Susi Sudah Tenggelamkan 350 Kapal

READ MORE - Luhut Pakai Pasal Ini Larang Susi Tenggelamkan Kapal

Luhut Perintahkan Susi Hentikan Penenggelaman Kapal

Luhut Perintahkan Susi Hentikan Penenggelaman Kapal Foto: Lilly Aprilya Pregiwati/Humas KKP.
Usai rapat koordinasi tersebut, Luhut mengatakan bahwa dirinya telah meminta Susi untuk tak lagi menenggelamkan kapal tahun ini.

"Perikanan (Kementerian Kelautan Perikanan), sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Iya (tahun ini). Cukup lah itu (penenggelaman), sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat," kata Luhut dengan tegas usai mengadakan rapat koordinasi bersama menteri di bawah sektornya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Luhut mengatakan, nantinya kapal-kapal yang melanggar akan disita untuk dijadikan aset negara.

"Disitalah, (untuk aset) iya. Nanti kita ingin jangan lagi stranded (terdampar) kapal tadi. Tadi Pak Menteri Perhubungan juga menyampaikan tidak ingin ada lagi kapal-kapal berhenti begitu saja. Sudah cukup tiga tahun ini," kata Luhut.

Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus fokus meningkatkan produksi dalam negeri ketimbang menenggelamkan kapal. Cuma, Luhut mengatakan, bukan tidak mungkin penenggelaman kapal masih bisa dilakukan bila ada hal-hal khusus yang dilanggar.

"Sekarang kita ingin lihat ke depan. Semua orang sudah tahu negeri kita tegas. Kalau memang ada, nanti bukan tidak mungkin ditenggelamkan, suatu ketika bisa saja kalau ada pelanggaran khusus tapi tidak seperti sekarang. Sekarang bicara soal produksi," terang Luhut.

Luhut mengatakan aksi Susi dalam menenggelamkan kapal pencuri selama tiga tahun ini telah cukup untuk membuktikan kepada dunia, bahwa Indonesia merupakan bangsa yang tegas. Oleh sebab itu, Luhut mengaku sudah saatnya KKP untuk fokus dalam hal produksi ekspor ikan.

Luhut juga mengatakan, alasan dirinya meminta tidak ada lagi penenggelaman kapal ini karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan, bahwa sekarang ini saatnya pemerintah fokus dalam investasi. Investasi tersebut harus menuhi sejumlah syarat, contohnya investasi yang masuk harus ramah lingkungan.

"Pertama harus teknologi ramah lingkungan. Kedua dia boleh gunakan tenaga asing selama 3 sampai 4 tahun petama. Karena kalau langsung tenaga kita tuh banyak hampir 50^ lulusan SD. Jadi gak ada yanf skillfull, maka selama 3 atau 4 tahun tadi karena dia harus selesaikan pembangunannya itu monggo asal dia didik tenaga Indonesia dalam periode itu sehingga setelah 3 atau 4 tahun harus mayoritas," jelas Luhut.

Yang terakhir, investasi itu harus memberi dampak dari hulu ke hilir, serta transfer teknologi.

"Untuk perikanan seperti tadi kalau penangkaran monggo. Kalau dia bikin sekarang kan yang paling menguntungkan bukan pengalengan tapi yang frozen itu. Sehingga kita ingin ikan itu bisa dibawa dengan pesawat terbang supaya nilainya lebih tinggi. Misalnya di maluku utara, ada penangkaran ikan dan lapangan terbang. Kita perpanjang dan bawa pesawat misalnya ke Jepang. Ikan tuna harganya akan lebih tinggi," pungkasnya.

 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3805409/luhut-perintahkan-susi-hentikan-penenggelaman-kapal/2
Baca Artikel Lain Tentang Penegelaman Kapal Oleh Ibu Susi 

Jokowi: Penenggelaman Kapal untuk Efek Jera

Penenggelaman Kapal Diatur Undang-undang

JK: UU dan Pasal Apa yang Bilang Kapal Harus Ditenggelamkan?

Penjelasan Lengkap Susi Soal Penenggelaman Kapal

Luhut: daripada Tenggelamkan Kapal, Lebih Baik Kasih Nelayan

Luhut Pakai Pasal Ini Larang Susi Tenggelamkan Kapal

Luhut Perintahkan Susi Hentikan Penenggelaman Kapal

Susi Sudah Tenggelamkan 350 Kapal

READ MORE - Luhut Perintahkan Susi Hentikan Penenggelaman Kapal