21 September, 2017

Tiga Kapal Ikan Asing Pelaku Illegal Fishing di Tangkap Aparat KKP





READ MORE - Tiga Kapal Ikan Asing Pelaku Illegal Fishing di Tangkap Aparat KKP

PPNS Perikanan Menerima Penghargaan dari Kabareskrim Polri

PPNS Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan  Menerima penghargaan Kabareskrim Polri  yang berperan aktif melaksanakan penegakan hukum, koordinasi, dan kerjasama dengan Penyidik Polri.

Ditjen PSDKP dalam hal ini diwakili oleh Direktur Penanganan Pelanggaran Bpk Fuad Himawan, SH.MM adalah salah satu dari delapan kementerian/Lembaga yang menerima penghargaan tersebut. Ditjen PSDKP dinilai produktif dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, pada tahun 2014 menangani sebanyak 58 kasus, 2015 sebanyak 198 kasus, 2016 sebanyak 237, dan 2017 (s.d September) sebanyak 160 kasus.


Penerimaan penghargaan dilaksanakan pada acara pembukaan Rakor Bersama Penyidik Polri dan PPNS Tahun 2017 dengan tema “Optimalisasi Sinergitas Penyidik Polri dengan PPNS Kementerian/Lembaga dalam rangka Mewujudkan Penegakan Hukum yang Barmanfaat dan Berkeadilan" yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta Selatan selama 2 hari kedepan tanggal 19 dan 20 September 2017. Peserta Rakor adalah Dirreskrimsus Polda se-Indonesia, Kasikorwas PPNS Polda Se-Indonesia, PPNS Kementerian/Lembaga Pusat, dan PPNS Dinas/Instansi Prov DKI Jakarta.

https://kinerjakkp.bitrix24.com/company/personal/user/2178/blog/3556/?current_fieldset=SOCSERV 
READ MORE - PPNS Perikanan Menerima Penghargaan dari Kabareskrim Polri

Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo Sambut Baik Rencana Aceh Beli Pesawat

Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo Sambut Baik Rencana Aceh Beli Pesawat
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Basri
BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Rencana Pemerintah Aceh untuk membeli 6 pesawat patroli udara, menuai pro dan kontra.
Tak sedikit yang menolak rencana Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menggelontorkan uang senilai total Rp 12 miliar untuk pengadaan burung besi itu.
Meski sesungguhnya Irwandi mengatakan, pesawat-pesawat itu akan efektif digunakan untuk menyelamatkan kakayaan laut dan hutan Aceh dari para bandit.

Baca: Kamla dan AL Dinilai Tak Mampu, Pemerintah Aceh akan Beli Pesawat Kawal Potensi Laut

Tapi tak sedikit juga yang mendukung rencana itu. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Basri bahkan mengatakan, kebutuhan pesawat ini tergolong mendesak jika direlasikan dengan tingkat pencurian ikan di peraian Aceh selama ini.

“Mengingat Aceh berbatasan dengan beberapa negara, seperti Thailand, Malaysia dan Myanmar yang sangat rawan terjadi tindak pidana illegal fishing,” katanya saat dihubungi BERITAKINI.CO, Kamis (21/9/2017).
“Apalagi kewenangan pengawasan daerah saat ini mencapai 12 mil laut. Artinya, itu jangkauan  yang harus diawasi oleh daerah sendiri.”

Basri mengakui bahwa praktik pencurian ikan di perairan Aceh saat ini sangat tinggi. Karena kerap terjadi di kawasan 12 mil laut, akhirnya cukup menyulitkan bagi pengawas untuk menjangkaunya dengan kapal patroli yang ada. Apalagi jika cuaca sedang tak bersahabat.

“Dengan adanya pesawat Aceh, tentunya akan sangat efektif, dan sangat mengirit biaya operasional, karena kalau melakukan pengawasan laut hanya dengan menggunakan kapal, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pantauan udara, itu biayanya sangat besar sekali,” katanya.

Tingginya tingkat pencurian ikan yang dilakukan kapal-kapal berbendera negara tetangga, kata Basri, membuat kebutuhan pesawat ini tergolong mendesak. Apalagi Aceh memang kekurangan armada laut.
“Dengan adanya pesawat  Aceh, kita bisa bersinergi dengan program program kami juga yang saat ini sedang berupaya terus untuk peningkatan kerja kerja pengawasan laut,” kata Basri.

Tidak hanya itu, kata Basri, pesawat juga bisa difungsikan untuk melakukan pengawasan praktik pembalakan liar di Aceh. “Pencurian sumber daya alam di darat ini juga masih sangat tinggi,” katanya.(*)
http://www.beritakini.co/news/kepala-pangkalan-pengawasan-sdkp-lampulo-sambut-baik-rencana-aceh-beli-pesawat/index.html
READ MORE - Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo Sambut Baik Rencana Aceh Beli Pesawat

18 September, 2017

Menteri Kelautan dan Perikanan Mengunjungi Pulau Bukori Sultra

 Pada tanggal 16 - 17 September 2017 Ibu Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Mengunjungin Pulau Bukori Konawe Selatan Sultra

READ MORE - Menteri Kelautan dan Perikanan Mengunjungi Pulau Bukori Sultra

16 September, 2017

Pesan Menteri Susi di Universitas Haluoleo “Jaga Keberlanjutan Laut Kendari”

 
Kendari (17/9) – Selaras dengan pilar keberlanjutan yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kemarin, Sabtu (16/7) Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuka 1st International Seminar on Sustainability in the Marine & Fisheries Sectors 2017 di Auditorium Mokodompit Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada seminar yang dihadiri lebih dari 3.000 mahasiswa tersebut, Menteri Susi mendorong mahasiswa untuk ikut mempertahankan dan melanjutkan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

“Sekarang ikan banyak, jangan sampai stok ikan kita turun lagi. Kita harus pastikan ikan tetap banyak dan ada. Semua orang wajib memantau dan menjaga. Tidak boleh lagi ada illegal fishing. Kapal-kapal besar yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan mengeruk ikan harus ditindak,” ujar Menteri Susi dalam sambutannya.

Menurut Menteri Susi, menjaga laut dari pencemaran agar tetap bersih dan sehat juga merupakan salah satu cara menjaga keberlanjutan. “Sudah saatnya pemerintah provinsi dan daerah yang wilayahnya memiliki pantai pesisir, supaya diatur zona kelautannya. Jangan sampai ada pencemaran di laut. Jangan ada kapal yang menggunakan trawl atau cantrang. Ikan akan habis, dan pada akhirnya nelayan kesulitan sendiri,” tambahnya.

Selain keberlanjutan, Menteri Susi juga mengungkapkan dua pilar lain yang tak kalah penting untuk diperjuangkan yaitu kedaulatan dan kesejahteraan. Menurutnya, kedaulatan harus dimiliki agar Indonesia dapat merdeka dan bebas untuk menentukan dan merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia tanpa intervensi negara lain.

Adapun segala upaya tersebut akan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Setiap stakeholder perikanan dan kelautan Indonesia harus diupayakan kesejahteraannya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah misalnya dengan memberikan asuransi nelayan agar nelayan mendapat jaminan keselamatan dalam menjalankan profesinya.

“Tadi pagi sebelum ke kampus ini, saya sempat berenang di pulau. Saya bertemu nelayan, saya bilang, kalau belum punya asuransi, diurus segera ,” cerita Menteri Susi.
 
Namun menurutnya, sebelum mendapat asuransi nelayan, nelayan Kendari harus bekerja sama untuk menjaga lelestarian laut. “Saya sering dengar, kalau yang suka ngebom laut dan merusak laut adalah nelayan-nelayan dari Sulawesi. Nah, kalau nelayannya mau komitmen menjaga lautnya, kami dari KKP juga akan bantu, beri keringanan, kasih bantuan. Jangan sampai saya melihat karang hancur seperti yang saya lihat tadi pagi di Pulau Karibu. Baru renang 3-5 meter sudah terlihat kehancuran karang, meskipun airnya jernih,” imbuhnya lagi.

Kepada akademisi, Menteri Susi berpesan untuk menjaga laut Kendari. “Jangan sampai Teluk Kendari dibuat daratan karena teluk fungsinya penting. Jaga betul lautan kita. Kalau perlu saya usul kepada Gubernur Sulawesi Tenggara supaya memutar balik rumah-rumah di pantai supaya tidak membelakangi namun menghadap laut,” ungkap Menteri Susi bersemangat.

“Kelautan dan Perikanan menjadi yang utama. Jadi saya harus bisa memastikan supaya laut benar-benar menjadi masa depan bangsa,” pungkasnya.

Lilly Aprilya Pregiwati 
Kepala Biro Kerja Sama dan Hum
 
http://kkp.go.id/2017/09/17/menteri-susi-jaga-keberlanjutan-laut-kendari/ 
READ MORE - Pesan Menteri Susi di Universitas Haluoleo “Jaga Keberlanjutan Laut Kendari”

15 September, 2017

Tangkap Enam Kapal Ikan Asing Melakukan Illegal Fishing Di Perairan Laut Natuna

 
KKPNews, Jakarta – Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menangkap 6 kapal perikanan asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Penangkapan tersebut dilakukan dalam operasi yang digelar oleh masing-masing instansi secara terpisah. Demikian ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Waluyo Abutohir, di Jakarta, Senin (11/9).

Selanjutnya Waluyo menyampaikan 6 kapal yang ditangkap terdiri dari 1 kapal berbendera Malaysia ditangkap oleh Kapal Pengawas (KP) Orca 2 milik KKP di perairan Laut Natuna pada tanggal 10 September 2017. Kapal dengan nama PAF 4646 diawaki oleh 5 orang berkewarganegaran Indonesia, ditangkap karena melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa izin dan menggunakan alat tangkap terlarang trawl. Selanjutnya kapal dikawal ke Pangkalan PSDKP Batam, untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau.

Sementara 5 kapal berbendera Vietnam ditangkap oleh Kapal Polisi Antasena dan Kapal Polisi Bisma dari Baharkam POLRI pada tanggal 8 September 2017 di Laut Natuna. Kelima kapal dengan nama BV 92589 TS, BV 92303 TS, BV 92403 TS, BV 0657 TS, dan BV 0332 TS yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di tanpa ijin. Selain itu, kelima kapal tersebut juga menggunakan alat tangkap terlarang “Pair Trawl”. Saat tertangkap kelima kapal diawaki oleh 33 orang warga negara Vietnam. Selanjutnya kelima kapal tersebut diserahkan kepada PPNS Perikanan pada Satuan PSDKP Natuna, untuk proses penyidikan.

Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran dengan sangkaan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
(Humas PSDKP)
READ MORE - Tangkap Enam Kapal Ikan Asing Melakukan Illegal Fishing Di Perairan Laut Natuna

12 September, 2017

Gara-gara Jangkar Kapal, Terumbu Karang di Manggarai Barat Rusak

 
KOMPAS.COM/MARKUS MAKUR Pelabuhan Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Flores, NTT, Selasa (29/8/2017), memikat wisatawan asing dan Nusantara untuk berwisata. Pelabuhan Labuan Bajo merupakan pintu masuk menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo tempat hidupnya binatang Komodo.

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Terumbu karang sebagai tempat perlindungan ikan serta berbagai jenis biota laut di luar kawasan Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur sudah rusak dan berkurang.

Selain itu, terumbu karang di TN Komodo juga memerlukan perhatian dan pengawasan yang ketat terhadap kapal-kapal yang berlabuh di kawasan itu saat menyelam.

Salah satu penyebab terumbu karang rusak dan berkurang karena buang jangkar dari kapal-kapal ikan milik nelayan dan kapal-kapal wisata yang berlabuh di kawasan Spot Batu Bolong, Spot Parimanta, juga spot Makassar dan sekitar kawasan Pulau Pink Beach.

Kepala Bagian Tata Usaha Balai TN Komodo, Dwi Putro Sugiarto kepada KompasTravel, Senin (28/8/2017) menjelaskan, luas TN Komodo yang ditetapkan tahun 2012 adalah 173.200 hektar. Di dalam kawasan itu dibagi menjadi zona inti, zona khusus, zona rimba dan zona bahari.

Sugiarto menjelaskan, komodo, ikan parimanta dan hiu menjadi daya tarik wisatawan asing dan Nusantara untuk berkunjung ke Manggarai Barat.

Namun, selama ini wisatawan asing dan Nusantara lebih banyak mengambil paket untuk menyelam dan tinggal di kapal wisata.

Mereka berkunjung ke Loh Buaya, di Pulau Rinca dan Loh Liang di Pulau Komodo hanya memerlukan waktu satu atau dua jam, selebihnya menghabiskan waktu berwisata di atas kapal.

Tujuan utama dari wisatawan asing dan Nusantara berwisata ke Manggarai Barat adalah menyelam di bawah laut TN Komodo. Keunikan ikan dan terumbu karang di Manggarai Barat adalah tiga terbaik di dunia.

"Kami terus melakukan pengawasan dan perlindungan di kawasan Taman Nasional Komodo agar kekayaan biodiversity tetap terjaga dengan baik. UNESCO sudah menetapkan keindahan bawah laut di Taman Nasional Komodo menjadi warisan dunia," kata Sugiarto.

Ia menjelaskan, TN Komodo memberikan kontribusi tertinggi di Indonesia. Pendapatan tiket masuk di kawasan TN Komodo pada 2016 senilai Rp 22 miliar.

"Pengunjung sampai Juni 2017 ini sudah 51.954 orang, baik wisatawan mancanegara maupaun Nusantara. Sedangkan data pengunjung tahun 2016 sebanyak 107.000 wisatawan asing dan Nusantara,” ujarnya.

Sugiarto menjelaskan, populasi komodo tetap stabil di mana data yang dimiliki pihak Balai TN Komodo sebanyak 3.012 ekor.

"Untuk mengatasi masalah sampah di pulau-pulau dalam kawasan Taman Nasional Komodo ada bantuan kapal sampah dari Kementerian Perhubungan tahun 2018,” katanya.

Ancaman terbesar di kawasan TN Komodo, lanjut Sugiarto, adalah sampah. Tiga sumber sampah di kawasan TN Komodo, bawaan dari laut, dibuang oleh pengunjung, dan sampah warga lokal. Ancaman lain adalah illegal fishing yang dilakukan secara tradisional dan industri.

Staf WWF Manggarai Barat, Susi Yanti Kamil kepada KompasTravel di Restaurant Kopi Mane Inspiration Labuan Bajo, Senin (28/8/2017) menjelaskan, hasil survei di Manggarai Barat, khususnya di tempat pendaratan ikan (TPI) Labuan Bajo dijumpai ikan parimanta dijual dalam waktu dua bulan belakangan, juga anakan atau bayi ikan hiu dijual oleh nelayan di Manggarai Barat.

Hasil survei sampai Juli ada 700 bayi hiu dijual di tempat pendaratan ikan Labuan Bajo. Belum diketahui bahwa apakah ikan parimanta dan ikan hiu itu ditangkap di kawasan TN Komodo ataukah di luar kawasan.

Namun temuan lapangan oleh staf WWF adalah dijumpai nelayan menjual ikan parimanta dan ikan hiu. Padahal parimantan termasuk yang dilindungi.

"Daya tarik utama wisatawan asing dan Nusantara berkunjung ke Manggarai Barat adalah melihat ikan parimanta dan ikan hiu serta kekayaan alam bawah laut di kawasan Taman Nasional Komodo. Berwisata ke Pulau Komodo dan Rinca hanya memerlukan waktu satu atau dua jam selebihnya living boat untuk menyelam," kata Susi.

Ancaman terbesar di TN Komodo dan sekitarnya, lanjut Susi Yanti, adalah kapal-kapal wisata membuang jangkar di laut. Juga nelayan-nelayan membuang jangkar di laut dan mengenai terumbu karang.

Jika jangkar kapal mengenai terumbu karang maka terumbu karang itu terangkat dan rusak. Belum disiapkan marine buoy di kawasan wisata seperti di Pulau Pink Beach, kawasan spot-spot menyelam.

Ancaman lain, menurut Susi Yanti adalah sampah. Sehari sampah di kawasan TN Komodo dan sekitarnya maupun di pesisir Labuan Bajo sebanyak 13 ton per hari, di mana 80 persen adalah sampah plastik.

Selain itu turis semakin banyak berkunjung ke TN Komodo maka kerusakan lingkungan di perairan akan mengganggu ekosistem komodo.

"Pemerintah harus mengatur jumlah wisatawan berkunjung ke kawasan Taman Nasional Komodo. Saat ini tujuan utama dari wisatawan berkunjung ke Manggarai Barat adalah kawasan Taman Nasional Komodo," katanya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Manggarai Barat, Silvester Wangge kepada KompasTravel, Selasa (29/8/2017) menjelaskan, ramainya wisatawan berkunjung ke Manggarai Barat pasca Sail Komodo. Bahkan, pertumbuhan hotel berbintang dan restoran di Labuan Bajo terus meningkat. Saat ini ada 70 hotel berstandar internasional di Labuan Bajo.

"Yang harus diatur di Manggarai Barat adalah wisatawan asing dan Nusantara yang living boat dari tiba sampai pulang. Bahkan, bisa selama satu minggu berada di kapal wisata. Juga kapal pesiar dan yacht yang hanya berlabuh. Satu kapal pesiar menurunkan wisatawan sebanyak 20.000 orang," kata Silvester Wangge.

Ia menjelaskan, banyak investor spekulan di Labuan Bajo. Uang dari Eropa akan kembali ke Eropa karena banyak investor asing di Labuan Bajo. Diduga ada 60 ekspatriat di Manggarai Barat yang berbisnis diving dan restoran. Yang banyak adalah investor dari Italia.

Aktivis Lingkungan Manggarai Barat, Pastor Marsel Agot kepada KompasTravel menjelaskan, masalah air minum bersih bagi masyarakat di pulau-pulau dalam kawasan TN Komodo membutuhkan perhatian serius dan tindakan nyata dari pemerintah dan TN Komodo.

Warga kampung Papagarang, Rinca, Komodo dan beberapa kampung di dalamnya sangat kesulitan air minum bersih dan listrik. Warga itu membeli air minum di Kota Labuan Bajo. Sementara Labuan Bajo sendiri mengalami kesulitan air minum bersih.

"Saya berharap pemerintah dan Balai Taman Nasional Komodo memperhatikan masalah kesulitan air minum bersih. Ratusan wisatawan berkunjung ke kawasan Taman Nasional Komodo namun kesusahan warga di sekitarnya tidak pernah diperhatikan," katanya.

Ahli Terumbu Karang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,(LIPI) Rikoh M Siringoringo kepada KompasTravel, Rabu (30/8/2017), menjelaskan selama tiga hari menyelam di spot-spot diving di kawasan TN Komodo bersama tim Kompas bahwa secara keseluruhan terumbu karang di spot-spot didalam kawasan tersebut masih terjaga dengan baik. Namun, di luar kawasan TN Komodo sudah rusak dan berkurang.

Siringoringo menjelaskan, wisatawan memiliki tujuan utama menyelam sehingga banya kapal-kapal wisata di kawasan spot diving di kawasan TN Komodo.

Untuk itu diperlukan pengaturan kapal-kapal wisata yang membawa turis untuk menyelam. Pemerintah dan pihak Balai Taman Nasional Komodo mengatur berapa kapal wisata yang masuk di kawasan Taman Nasional Komodo dengan membawa turis untuk menyelam.

Jika tidak diatur demikian maka ikan parimanta dan hiu perlahan-lahan akan berkurang karena terganggu ekosistemnya.

"Keunikan dan keindahan bawah laut di kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya sangat indah. Panorama bawah laut Labuan Bajo juga memiliki keunikan tersendiri untuk menarik wisatawan datang," kata Siringoringo.

Penulis: Kontributor Manggarai, Markus Makur
Editor: I Made Asdhiana
http://amp.kompas.com/travel/read/2017/09/09/214600327/gara-gara-jangkar-kapal-terumbu-karang-di-manggarai-barat-rusak
READ MORE - Gara-gara Jangkar Kapal, Terumbu Karang di Manggarai Barat Rusak

KKP Lantik 13 Pejabat Administrator DJPB dan DJPT

 
JAKARTA (7/9) – Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rifky Effendi Hardijanto melantik 13 Pejabat Administrator atau setara eselon III lingkup KKP, di Jakarta, Kamis (7/9). Pejabat yang dilantik mengisi 7 jabatan di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dan 6 jabatan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT).

Setidaknya ada 18 pejabat yang dilantik, diberhentikan secara hormat, dan menjabat posisi baru. Tiga di antaranya memasuki masa pensiun. Kepada mereka, Rifky mengucapkan terima kasih dan berpesan untuk dapat menjalankan tugas baru dengan amanah.

“Ada 3 orang kawan kita yang memasuki masa pensiun. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan di usia pensiun ini bisa berkarya yang lain, bisa meluangkan wantu yang lebih banyak untuk keluarga,” ungkap Rifky seusai melantik para pejabat.

“Ada juga yang ikut program belajar. Saya ucapkan selamat belajar dan kita doakan sukses, bisa memenuhi target. Ada yang masuk ke jabatan fungsional, mudah-mudahan bisa berkarya di sana,” tambahnya.
 
Selain itu, bagi mereka yang menjabat posisi baru, Rifky berpesan untuk memanfaatkan peluang berkarya dan belajar memperkaya kemampuan di unit dan fungsi yang berbeda. Rifky berharap, pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dan berkarya dengan lebih amanah untuk bangsa dan negara.

Rifky mengatakan, jabatan eselon III ini bukan pekerjaan yang mudah. Selain harus menguasai teknis, Pejabat Administrator juga harus menguasai manajerial. “Ditjen terutama di sektor tangkap dan sektor budidaya ini menjadi tulang punggung PDB (Produk Domestik Bruto) kita (KKP). Untuk itu, yang di sektor pangan, bahan baku pangan, di SDI (Sumber Daya Ikan), dan lainnya, saya titip betul jabatan yang diemban ini bisa dijadikan sarana untuk Ibadah juga sarana untuk berbakti dengan menguasai pekerjaan teknis dengan sebaik-baiknya,” tutur dia.

Sebagai informasi, pejabat yang dilantik di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai berikut:
1. Taufiq Budiman Atmamihardja sebagai Kabag Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Hary Christijanto sebagai Kabag Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama;
3. Trian Yunanda sebagai Kasubdit Pengelolaan Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas;
4. Whisnu Haryati sebagai Kasubdit Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Muhammad Iqbal sebagai Kasubdit Pengawakan Kapal Perikanan;
6. Hamdan Nurul Huda sebagai Kasubdit Alat Penangkap Ikan.

Adapun pejabat yang dilantik di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai berikut:
1. Setiadi Heri Surono sebagai Kabag Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi;
2. Shirley Ivone sebagai Kasubdit Pengembangan Usaha;
3. Harry Bambang Irawan sebagai Kasubdit Bahan Baku;
4. M. Tahang sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee;
5. Mokhamad Hanafi sebagai Kasubdit Peredaran Pakan;
6. Carlos Lisbon Sirait sebagai Kabid Uji Terap Teknik dan Kerja Sama pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi, dan;
7. Hasan Rosyadi sebagai Kabag Tata Usaha pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara.

.
READ MORE - KKP Lantik 13 Pejabat Administrator DJPB dan DJPT

11 September, 2017

KP. Orca 02 Menangkap Satu KIA Malaysia



Kapal Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP  Kementerian Kelautan dan Perikanan KP. Orca 02 yang dinahkodai Margono Eko HS, A.Md  menangkap 1 kapal illegal Fishing Asal Malaysia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ZEEI Perairan Laut Natuna Utara pada tanggal 10 September 2017 yang sebelumnya juga Menangkap 2 kapal Fishing Asal Viatnam diwilayah yang sama pada tanggal 18 Juli 2017.




Selanjutnya kapal dengan nama/nomor lambung KM. PAF 4646 beserta 5 (lima) awaknya dikawal ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam untuk proses lebih lanjut.



Kronologis penangkapan kedua kapal tersebut yaitu kapal pertama  KM. PAF 4646 dengan tonage 65.70 GT pemilik Husain Bin Deris Kewargaan Negaraan Malaysia dengan Nahkoda Musdir berkebangsaan Indonesia dengan ABK 4 Orang yaitu Muhammad Resa, Mursalim, Heru Bin Soni dan Jusman berkebangsaan Indonesia dengan menggunakan alat tangkap Trawl yang dilarang di Indonesia ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2017 pukul 13.10 WIB.


Menurut Nahkoda KP. Orca 02  kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran Pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2), pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Perikanan (Kapal tersebut tanpa dokumen perijinan perikanan yang sah dan menggunakan alat tangkap terlarang).

 
Sedangka Menurut Bapak Goenaryo, A.Pi, M.Si Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP KKP sejak bulan Januari sampai tanggal 11 September 2017 sudah menangkap 104 kapal illegal fishing yang terdiri terdiri dari 25 kapal Ikan Indonesia dan 79 kapal ikan asing yaitu (Malaysia 9 kapal, Philipina 4 kapal, Vietnam 66 kapal)
 

Email mukhtarapi1@gmail.com
HP/WA. 081342791003
READ MORE - KP. Orca 02 Menangkap Satu KIA Malaysia