19 April, 2018

Cuti Bersama Lebaran Ditambah Tiga Hari

JAKARTA - Pemerintah menambah cuti bersama Idul Fitri dengan melalui perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. SKB itu memutuskan perubahan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dari sebelumnya 4 hari, menjadi 7 hari.

Dalam SKB Tiga Menteri yang ditetapkan tanggal 22 September 2017 lalu, cuti bersama Idul Fitri ditetapkan pada tanggal 13, 14, 18, dan 19 Juni 2018. Dalam SKB Tiga Menteri bernomor 223/2018, nomor 46/2018, dan nomor 13/2018, cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah bertambah dua hari sebelum lebaran yaitu tanggal 11 dan 12 Juni, dan sehari sesudah lebaran yakni tanggal 20 Juni. Cuti bersamanya menjadi tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018.

Libur Idul Fitri sendiri jatuh pada tanggal 15-16 Juni 2018 di hari Jumat dan Sabtu.  “Tambahan cutinya tanggal 11, 12 dan 20 Juni,” ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam penandatanganan SKB tiga Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (18/04).

Perubahan SKB itu ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Puan menambahkan, salah satu pertimbangan penambahan cuti bersama itu terkait dengan pengaturan arus lalu lintas. "Salah satu pertimbangan kenapa ditambah cuti bersama yaitu untuk mengurai arus lalu lintas sebelum lebaran dan sesudah mudik lebaran," jelas Puan.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat cukup waktu untuk bersilaturahmi dengan keluarga. "Semoga semua hal yang dipersiapkan bisa dijalankan dengan baik. Kami berharap apa yang dilakukan saat ini bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka melakukan silaturahmi," imbuh cucu Presiden Pertama RI tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan SKB ini berlaku untuk TNI, POLRI, pegawai swasta, dan BUMN. Sedangkan cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. (HUMAS MENPANRB)




READ MORE - Cuti Bersama Lebaran Ditambah Tiga Hari

18 April, 2018

KKP Masuk 5 Besar Kementerian Yang Mengelolah Komunikasi Publik Terbaik


PRESIDEN JOKO WIDODO MINTA HUMAS PEMERINTAH LAKUKAN MARKETING TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan Para Kepala Biro dan Pejabat Eselon III yang menangani kehumasan di K/L saat menghadiri Seminar Nasional Kehumasan Pemerintah pada Senin (16/04) di Dhanapala Jakarta. Hadir dalam seminar tersebut Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat KKP Lilly Aprilya Pregiwaati dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Lebih lanjut Presiden menguraikan bahwa banyak program yang dilakukan pemerintah belum terinformasikan kepada masyarakat secara masif. "Humas perlu melakukan ‘marketing’ terhadap produk (kebijakan) pemerintah. Orkestrasi terhadap narasi besar mengenai informasi K/L melalui strategi komunikasi beserta roadmap pelaksanaannya harus dilakukan, bukan seperti pemadam kebakaran," tegasnya.  

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa pola komunikasi publik saat ini sangat berubah. Masyarakat mendapatkan informasi dari banyak sumber (digital, internet, dll). Saat ini terdapat sekitar 130 juta pengguna media sosial yang menggunakan waktunya 3,2 jam per hari untuk media sosial. Demikian juga dengan pemirsa TV dan pendengar radio masih tinggi cukup tinggi (37%). Cara komunikasi masyarakat dengan pemerintah tidak hanya satu arah, atau dua arah, tetapi banyak arah dan ke segala penjuru. Humas tidak bisa cukup puas hanya dengan menyebar press release atau sekedar membuat konferensi pers. Harus ada dialog dengan masyarakat dan kolaborasi komunikasi dengan masyarakat.

Pada seminar yang juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan juga diungkapkan bahwa di era kebebasan informasi jika informasi tidak dikelola dengan baik maka berpotensi menjadi ‘kebablasan’. Saat ini berkembang citizen journalism, yakni siapapun dapat melakukan real time reporting namun citizen journalism ini tidak memiliki redaksi sehingga tidak ada yang memfilter. Oleh sebab itu, Humas pemerintah harus responsive dalam menangani isu yang tersebar luas di masyarakat. Informasi yang disampaikan harus sesuai fakta, data, dan logis khususnya ketika menghadapi hoax yang saat ini merajalela. Jika terjadi hoax yang berkembang luas maka harus segera ditangani, jangan ditunda.

Tampilan konten informasi K/L seperti video, foto, dan lainnya masih terlihat kaku dan ‘jadul’ sehingga perlu dikemas lebih baik dan menarik. Data dan statistik penting tetapi menonjolkan human interest lebih memiliki value. Informasi harus mempunyai nilai emosi, bisa menggerakkan dan menginspirasi masyarakat. Informasi harus dikemas dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat. Tidak berbicara dengan mengukur diri kita sendiri sebab belum tentu rakyat memahami. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dengan cerita yang menarik. Misalnya mencari atau mengambil testimoni masyarakat terhadap program dan kebijakan K/L. Banjiri media sosial dengan program-program yang telah pemerintah lakukan untuk masyarakat.

Sementara itu, pada sesi lain seminar tersebut, peneliti Universitas Indonesia Bidang Komunikasi mengemukakan hasil penelitiannya bahwa KKP merupakan salah satu dari 5 K/L yang menjadi contoh bagi komunikasi publik karena dinilai informatif, tidak birokratis, dan      didukung oleh pimpinan. K/L lain yang menjadi contoh komunikasi publik      yang baik adalah Kemenkeu, Kemenlu, KPK, KLHK, dan BNP. KKP juga menjadi Kementerian dengan jumlah produksi press release      terbanyak sepanjang 2017 – Maret 2018 yaitu 491 press release dibandingkan      Kementerian dan Lembaga lainnya. Sementara itu, konten Narasi Tunggal KKP      di tahun 2018 mendominasi dari periode Januari – Maret 2018. (vien)

Sumber : Fivien Ocktaviani
https://kinerjakkp.bitrix24.com/company/personal/user/82/blog/8510/?current_fieldset=SOCSERV




READ MORE - KKP Masuk 5 Besar Kementerian Yang Mengelolah Komunikasi Publik Terbaik

17 April, 2018

DKP Wakatobi Gelar Pelatihan Penanganan Hasil Tangkapan Berkualitas



DKP
Suasana pelatihan penanganan hasil tangkapan ikan. Foto: Syaiful

WANGI-WANGI – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Wakatobi menggelar Pelatihan Penanganan Hasil Tangkapan Ikan yang bertempat di Vila Nadila Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

Dalam pelatihan tersebut dihadirkan Kepala Seksi Operasiaonal Pelabuhan Samudra Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) Recky Pangemanan sebagai pemateri pelatihan tersebut.


Recky Pangemanan mengungkapkan, pelatihan penanganan hasil tangkapan yang baik sangat penting bagi para nelayan karena untuk menjaga jaminan mutu ketangkapan agar dapat memenuhi persyaratan Ekspor.

“Salah satunya itu menjaga jaminan mutu hasil tangkapan nelayan yang ada di wilayah kerja ini agar supaya memenuhi persyaratan untuk diekspor,” ungkap Recky saat diwawancarai di Vila Nadila, Selasa, (18/4/2018).


Ia menjelaskan, ada tiga hal yang harus dihindari pada ikan hasil tangkapam yakni, bahaya fisik, Kimia dan Biologi

“Kalau bahaya fisik, ikan itu terkontaminasi oleh kotoran, serangga, pancing yang sudah berkarat yang ditelan ikan ataupun benda-benda berkarat lainnya yang ada di dalam palka, dan bahaya kimia yaitu biasa terkontaminasi dengan bahan Bahan Bakar (BBM),” terang Ricky Pangemanan.


“Pengecatan atau misalkan pada saat mereka mencuci hasil tangkapannya yang airnya itu sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia, dan bahaya Biologi itu adalah hasil tangkapan yang sudah terkontaminasi seperti salmonela dan lainya yang bisa menyebabkan sakit perut,” tambahnya.


Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan (DKP), Oktawianus berharap, Pelatihan yang secara lansung melibatkan para nelayan Wakatobi bisa memberikan pengetahuan tentang cara penanganan hasil tangkapan Ikan yang Higenis dan Berkualitas Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga mampu di Ekpor keluar daerah hingga Internasional.


“Tentunya pelatihan ini sangat penting bagi seluruh nelayan kita terkhusuanya Kabupaten Wakatobi, tentang bagaimana merawat atau menangani hasil tangkapan mereka yang Higenis dan berkualitas sesuai SNI, sehingga nanti bisa kita ekspor keluar daerah maupun nanti Go Internasional,” harap Oktawianus.

Reporter: Syaiful
Editor: Kardin
 https://mediakendari.com/2018/04/17/dkp-wakatobi-gelar-pelatihan-penanganan-hasil-tangkapan-berkualitas/
 Kos Putri Salsabilla Kendari Sultra
Kos Putri Salsabilla"di Jalan DI. Panjaitan Lorong Saroja Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari – Sulawesi Tenggara dekat Bundaran Pesawat Tempur Lepo-Lepo dekat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Avicenna Kendari hanya sekitar 200 Meter. 
 
 
READ MORE - DKP Wakatobi Gelar Pelatihan Penanganan Hasil Tangkapan Berkualitas

Bakamla Tangkap Perahu Nelayan Pembawa Bahan Peledak

alterntif text
Makasar, Akuratnews.com – Unsur KP POL XIV-012 yang tergabung dalam operasi patroli rutin Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menangkap sebuah perahu nelayan yang membawa bahan peledak, di sekitar Perairan Laut Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

Kejadian bermula saat KP POL XIV-012 yang dikomandani Inspektur Dua Polisi Suparno, melaksanakan tugas patroli laut pada hari Kamis (12/4) di sekitar perairan laut Makassar di Bawah Kendali Operasi (BKO). Bakamla RI mencurigai aktifitas sebuah perahu nelayan tanpa nama pada posisi 04°58’50” LS – 119°04’47” BT, atau sekitar perairan Pulau Lanjukang.

Selanjutnya Ipda Pol Suparno beserta tujuh Anak Buah Kapal (ABK) KP POL XIV-02 bergerak mendekati sasaran kapal nelayan mencurigakan tersebut. Sekitar Pukul 07.45 WITA, saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan beberapa material berupa bahan peledak di dalam perahu nelayan tersebut.

Dari pemeriksaan awal yang dilakukan, petugas menemukan beberapa bahan bukti lain yaitu Kompresor, Selang, Regulator, Kacamata Selam, Bahan Peledak dan Sumbu Ledak.

Perahu nelayan dinahkodai Hadi Bin H. Ambong Nuhung Warga Negara Indonesia (WNI) dibantu satu ABK, diketahui sedang mengangkut 18 ekor ikan campuran hasil tangkapan.

Perahu nelayan atau dalam bahasa daerah sekitar disebut Jalloro ini memiliki tanda selar lambung kapal warna biru dengan lis merah, diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Saat diinterogasi petugas, sang Nahkoda mengakui perbuatannya, telah menggunakan Bahan Peledak untuk menangkap ikan disekitar Laut Makasar.

Menurut petugas, hasil tangkapan ikan menggunakan bahan peledak tidak seberapa, namun kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkan sangat luar biasa. “Selain ikan-ikan kecil mati, terumbu karangpun ikut rusak dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pemulihan ekosistem laut,” kata petugas Bakamla.

Guna pemeriksaan lebih lanjut, perahu nelayan beserta pengawaknya diamankan menuju Ditpolair Polda Sulawesi Selatan.
Sementara itu, pada lokasi yang sama, namun hari yang berbeda, KP POL XIV-012 juga mengamankan dua perahu nelayan yang tidak dilengkapi dokumen izin operasi di wilayah tersebut.

https://akuratnews.com/bakamla-tangkap-perahu-nelayan-pembawa-bahan-peledak/

READ MORE - Bakamla Tangkap Perahu Nelayan Pembawa Bahan Peledak

Dua Kapal Illegal Fishing Berbendera Philipina Dilimpahkan Ke Kejaksaan Bitung.

Pada tanggal 17 April 2018, telah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti kapal KM. QUINNES 02 & KM. FLIPPER dari Pangkalan PSDKP Bitung ke Kejaksaan Negeri Bitung.



Pada hari yang sama menerima kunjungan Konsulat Jenderal Philipina di Manado dalam rangka verifikasi ABK Philipina di Rumah Penampungan ABK Asing Pangkalan PSDKP Bitung.




  ->
READ MORE - Dua Kapal Illegal Fishing Berbendera Philipina Dilimpahkan Ke Kejaksaan Bitung.

16 April, 2018

KKP Tetapkan Banggai Cardinalfish Sebagai Ikan Dilindungi Terbatas


dok.istimewa

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 49/KEPMEN-KP/2018 telah menetapkan ikan capungan Banggai (Banggai cardinalfish) sebagai jenis dilindungi secara terbatas. Perlindungan Banggai Cardinalfish (BCF) sebagaimana termuat dalam Kepmen KP tersebut adalah perlindungan terbatas berdasarkan tempat dan waktu tertentu, yakni hanya di wilayah Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah, dan hanya pada bulan Februari-Maret dan Oktober-November. Hal ini sesuai dengan hasil rekomendasi LIPI dan Badan Riset Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), yang menyebutkan bahwa pada bulan tersebut BCF mengalami puncak musim pemijahan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, Senin (9/04).

BCF merupakan jenis ikan hias air laut endemik Indonesia. Ikan tersebut pertama kali ditemukan di perairan laut Pulau Banggai pada tahun 1920. Selanjutnya, diketahui bahwa penyebaran endemik sangat terbatas dan sebagian besar berada di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun endemik, akibat pelepasan pada jalur pedagangan sebagai ikan hias, populasi introduksi BCF telah dapat ditemukan di lokasi lainnya, antara lain di perairan Luwuk, Bitung, Ambon, Kendari, Teluk Palu, dan Gilimanuk. Namun, berdasarkan hasil penelitian, BCF di kepulauan Banggai memiliki struktur genetika tertinggi dan memiliki corak warna yang khas, dibanding jenis di luar kepulauan Banggai.

Perdagangan BCF sebagai ikan hias dan kerusakan mikrohabitat telah mengakibatkan penurunan kepadatan populasi BCF di habitat alaminya. Lembaga konservasi dunia (IUCN) telah memasukan BCF ke dalam daftar merah dengan kategori spesies yang terancam punah (EN). Selanjutnya hasil COP CITES ke-17 telah membuat sebuah keputusan yang pada intinya mewajibkan Indonesia untuk mengimplementasikan upaya konservasi dan pengelolaan untuk memastikan perdagangan internasional dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip yang berkelanjutan serta melaporkan kemajuan dari upaya yang telah dilakukan pada pertemuan ke-30 Animal Committee CITES, pada tahun 2018.

Brahmantya menegaskan, keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 49/KEPMEN-KP/2018, sebagai bentuk komitmen KKP untuk mengelola ikan endemik Indonesia melalui kaidah-kaidah pengelolaan secara berkelanjutan. “Selain untuk menjaga kepentingan keberlanjutan kegiatan perikanan nasional, juga sebagai bukti bahwa Indonesia berkomitmen dalam menjaga sumberdaya hayati dan lingkungannya agar BCF ini dapat dimanfaatkan secara lestari sampai ke generasi berikutnya”, tegasnya.

Melanjutkan pernyataan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Andi Rusandi menambahkan bahwa BCF hidup berasosiasi dengan bulu babi dan anemon, sehingga upaya pengelolaannya perlu dilakukan secara terintegrasi. Beliau juga menyampaikan pentingnya perlindungan mikrohabitat BCF melalui pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah.

Dukungan Pemda
Menurut Andi, dukungan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan BCF, sangat besar pengaruhnya. Belum lama ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Daerah Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut (disingkat KKP3K Daerah BANGGAI DALAKA) dengan luas kawasan mencapai 869.059,94 ha. Dalam waktu dekat, KKP bersama Pemprov Sulteng berkomitmen menyelesaikan penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP3K Daerah BANGGAI DALAKA sebagai acuan bagi pengelola dakam melaksanakan kegiatan perlindungan, peestarian, pemulihan, pemanfaatan (berkelanjutan) sumber daya kelautan dan perikanan, dalam konteks siklus pengelolaan adaptif, agar target-target pengelolaan kawasan konservasi dapat tercapai”. tutupnya. (humas_djprl)

READ MORE - KKP Tetapkan Banggai Cardinalfish Sebagai Ikan Dilindungi Terbatas

Jual Lobster di Bawah Ukuran, Pengusaha Ikan di Banyuwangi Diciduk

Jual Lobster di Bawah Ukuran, Pengusaha Ikan di Banyuwangi Diciduk Pengusaha ikan di Banyuwangi diamankan polisi karena menjual lobster di bawah ukuran standar. (Foto: Ardian Fanani)
Banyuwangi - Diduga menjual lobster tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan, Jefri Agustinus Angka Wijaya (30), pengusaha ikan asal Dusun Palurejo, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar ditangkap polisi. Lobster-lobster asal Banyuwangi itu rencananya akan dipasok ke Pulau Dewata.

Pengusaha ikan ini diringkus oleh aparat Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Banyuwangi, Sabtu (14/4/2018).

Penindakkan terhadap Jefri disertai bukti 133 ekor lobster yang ditampung dalam tambak udang milik pengusaha lain yang masih satu desa dengan tersangka.

Dari 133 ekor lobster itu, 119 ekor dalam kondisi hidup dan 14 ekor telah mati. Semua lobster yang diamankan memiliki ukuran karapas kurang dari 8 cm dan beratnya belum mencapai dari 200 gram atau 2 ons.


Dijelaskan oleh Indah Praptiasih, Penanggung Jawab Wilayah Balai Karantina Ikan Banyuwangi, sesuai Pasal 7 Permen No. 56 Tahun 2016, ukuran minimal karapas untuk lobster adalah 8 cm dan berat 2 ons. Kurang dari itu, pengepul maupun pemasoknya dapat ditindak secara hukum.

"Untuk Kepiting (Scylla) dan Rajungan (Portonus Pelagicus), ukuran yang boleh ditangkap harus memiliki lebar karapas 15 cm. Terkait lobster budidaya harus mendapat izin dari instansi terkait karena proses pemiaraannya harus mendapat pengawasan ketat dari petugas," jelasnya kepada wartawan, saat rilis di depan Mapolres Banyuwangi, Senin (16/4/2018).

Ditambahkan Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman, lobster yang ditampung Jefri didapat dari para nelayan di Pantai Muncar adalah jenis mutiara, bambu dan pasir. Lobster-lobster undersize ini dibeli dari para nelayan seharga Rp 100.000. Ikan itu kemudian dikirim ke Bali tiap dua minggu sekali melalui jalur darat.

"Sekali kirim bisa mencapai 20 kg. Dalam sebulan bisa mengirim kurang lebih 40 kg dengan jumlah nominal uang yang menggiurkan. Bisnis pelaku kita hentikan karena izinnya tidak ada dan menjual lobster yang belum dewasa," terang Kapolres.


Di pasaran, harga lobster dewasa bisa mencapai Rp 3 juta/kg. Bisnis ini diakui Jefri baru digelutinya selama satu tahun belakangan. Kadangkala pengiriman dilakukan tiap satu minggu sekali, itupun saat musim lobster sedang bagus.

"Pengiriman barang kadang satu minggu, terkadang dua minggu sekali. Tergantung musim lobster lagi baik atau tidak. Usai ditampung, lobster kemudian kita kirim ke Bali melalui jalur darat. Tujuannya adalah Pasar Badung. Disana sudah ditunggu para pedagang yang biasa memasok ke hotel dan restoran," akunya di Markas Satpolairud.

Pasca rilis, 119 ekor lobster yang masih hidup langsung dilepasliarkan di Perairan Ketapang atau di belakang Markas Satpolairud. Pelepasan dilakukan petugas dari Polisi Perairan, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Balai Karantina Ikan Banyuwangi. Sedangkan 14 ekor yang mati dibawa oleh petugas Balai Karantina Ikan Banyuwangi untuk dimusnahkan.

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3974082/jual-lobster-di-bawah-ukuran-pengusaha-ikan-di-banyuwangi-diciduk
READ MORE - Jual Lobster di Bawah Ukuran, Pengusaha Ikan di Banyuwangi Diciduk

KAWASAN KONSERVASI LAUT ( KKL )

KAWASAN KONSERVASI LAUT ( KKL ) - Dі blog уаng sedang Andа simak ini, kita membahas tеntаng Kawasan Konservasi Laut (KKL, Marine Protected Area) ѕеbаgаі salah satu cara menerapkan manajemen perikanan tangkap berbasis ekologi/ekosistem.

Sеlаіn itu, kita јugа mendiskusikan tiga pendekatan manajemen KKL, yaitu: 

(1) seluruhnya оlеh pemerintah, 

(2) seluruhnya оlеh masyarakat (community-based management), dan 

(3) kerja ѕаmа pemerintah dan masyarakat (co-management).

KAWASAN KONSERVASI LAUT ( KKL )

Berbasis Ekosistem

Kаlаu kita sepakat bаhwа tujuan manajemen perikanan tangkap аdаlаh agar usaha perikanan tangkap dараt menguntungkan pelaku usaha secara berkelanjutan maka kita harus ѕеgеrа meninggalkan teknik manajemen. 

Kаlаu selama іnі kita gunakan bеrdаѕаrkаn pada pendekatan spesies tunggal (a single-species stock assessment and management) maka hal іtu harus beralih kе manajemen berbasis ekosistem (an ecosystem-based stock assessment and management).

Ada dua alasan utama, mengapa perubahan paradigma manajemen perikanan tangkap іnі mesti ѕеgеrа kita lakukan. 

Pertama, pendekatan manajemen berbasis spesies tunggal secara konsepsual (dasar teori) memiliki kelemahan mendasar (cacat bawaan). 

Pendekatan іnі mengasumsikan bаhwа dі laut atau perairan umum seolah-olah hаnуа terdapat satu spesies. 

ѕеtіар satu jenis stok ikan dianalisis dan dikelola tersendiri, terpisah dаrі spesies lainnya dan dаrі ligkungan fisik (komponen abiotik) sekitarnya.

Padahal, kenyatannya dі alam (laut dan perairan umum) ѕеlаlu dihuni оlеh lebih dаrі satu spesies ikan. Apalagi dі perairan laut tropis seperti Indonesia, jumlah spesies ikan уаng hidup dі ѕuаtu ekosistem perairan (seperti Selat Malaka, Laut Jawa, dan Laut Arafura) bіѕа mencapai ratusan.

Fakta empiris dі alam јugа menunjukkan bаhwа satu spesies ikan secara ekologis berinteraksi dеngаn spesies ikan lainnya mеlаluі hubungan mangsa-memangsa (a prey-predator relation), kompetisi makanan, dan kompetisi ruang kehidupan. 

Sеlаіn itu, kehidupan ѕuаtu spesies ikan јugа dipengaruhi оlеh dinamika lingkungan fisiknya, seperti suhu, salinitas, arus, dan iklim.

Olеh sebab itu, perubahan komposisi dan besar stok ikan target (target species) akibat aktivitas penangkapan аkаn јugа mempengaruhi jenis stok ikan lаіn (non-target species) уаng secara ekologis terkait dеngаn ikan target tersebut. 

Dеngаn demikian, kesimpulan dаrі analisis berasarkan spesies tunggal sebagian besar tіdаk sesuai dеngаn kenyataan, alias tіdаk relevan, dan mengakibatkan kesalahan manajemen.

Kedua, secara empiris baik dі daerah perairan temperate (empat musim) maupun dі daerah perairan tropis terbukti bаhwа analisis dan manajemen bеrdаѕаrkаn pada pendekatan spesies tunggal menjadi salah satu penyebab kegagalan manajemen perikanan dі seluruh dunia (Gulland, 1983; Pauly et al., 1989; Daan and Sissenwine, 1991; FAO, 1999; and Charles, 2001).

Filosofi KKL ( KAWASAN KONSERVASI LAUT )

Pertanyaannya, mengapa pendekatan spesies tunggal hіnggа saat іnі mаѕіh mendominasi manajemen perikanan tangkap dі seantero jagat? 

Salah satu jawabannya аdаlаh karena pendekatan berbasis ekosistem, analisisnya lebih rumit dan memerlukan data уаng lebih banyak dan rinci ketimbang pendekatan spesies tunggal sehingga memerlukan dana dan SDM уаng lebih besar serta berkeahlian.

Seiring dеngаn semakin canggih dan murahnya teknologi informasi (khususnya komputer), analisis data pendekatan berbasis ekosistem (memasukkan interaksi аntаrа spesies target dеngаn komponen biotik lainnya, dan аntаrа spesies target dеngаn komponen abiotik dalam analisis) ѕеbеnаrnуа semakin mudah (manageable).  Apalagi perangkat lunak program untuk іnі ѕudаh semakin tersedia, seperti MSVPA (Multi Species Virtual Population Analysis), ECOPATH, dan ECOBASE.

Daripada bertengkar soal analisis data, para ilmuwan dan praktisi konservasi biologi membuat terobosan, уаknі langsung mempraktikkan pendekatan ekosistem berupa pembangunan kawasan konservasi laut. Sebagaimana ѕауа uraikan dі Samudra edisi 54/September/Th.V/2007, bаhwа filosofi KKL аdаlаh bukan melindungi satu jenis stok ikan ѕаја dаrі kegiatan usaha penangkapan ikan atau aktivitas manusia lainnya, tеtарі уаng dilindungi аdаlаh ѕuаtu kawasan perairan ѕеbаgаі satu satuan ekosistem laut.

Dеngаn dеmіkіаn уаng dilestarikan оlеh KKL bukan hаnуа keanekaragaman (biodiversity) pada tingkat spesies, tеtарі јugа tingkat gen, populasi, komunitas, dan proses-proses ekologis (life-supporting functions) уаng menentukan kelestarian keseluruhan ekosistem laut tersebut.

Bіlа kita klasifikasikan KKL dі seluruh dunia, dараt dikelompokkan menjadi 3 tipe, уаіtu 

(1) penutupan daerah perairan tertentu (closed areas) untuk kegiatan perikanan dan kegiatan sektor lainnya, 

(2) tіdаk ada kegiatan ekstraktif (no-take reserves), dan 

(3) KKL untuk berbagai macam penggunaan (multiple-use marine protected areas).

KKL dеngаn Menutup Perairan

Daerah-daerah perairan уаng memiliki atribut atau proses bioekologis penting bagi kelestarian (sustainability) sumber daya perikanan seperti daerah pemijahan dan daerah asuhan/pembesaran ikan  atau biota laut lainnya dinyatakan tertutup untuk kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan lainnya seperti eksploitasi minyak dan gas. 

Penutupan daerah tеrѕеbut bagi kegiatan-kegiatan ekstraktif bіѕа bersifat ѕеmеntаrа atau permanen.

Pembatasan (penutupan) hаnуа diberlakukan bagi kegiatan-kegiatan ekstraktif tertentu.  Misalnya, kegiatan penangkapan ikan demersal dilarang tеtарі pengambilan moluska (kekerangan) diperbolehkan. Kegiatan penangkapan ikan diizinkan, tеtарі penambangan mineral dilarang.

KKL tipe іnі punya keunggulan dalam hal tujuannya ѕаngаt jelas dan mudah dimaklumi оlеh para nelayan dan pengusaha perikanan.  Mеrеkа bіѕа memahami bаhwа tujuan penutupan daerah tertentu аdаlаh untuk melindungi stok ikan tertentu dаrі bahaya kepunahan.  

Kаlаu іnі berhasil, maka dі benak mеrеkа keuntungannya јugа untuk mеrеkа sendiri. Namun, kelemahannya аdаlаh bаhwа KKL tipe іnі tіdаk mencerminkan pendekatan ekosistem secara utuh.

Cоntоh KKL tipe іnі уаng dianggap berhasil аntаrа lаіn аdаlаh kotak ikan haddock (haddock box) dі Paparan Scotia, Nova Scotia, Kanada. Daerah perairan laut tеrѕеbut ditetapkan sendiri оlеh para nelayan dі sana. 

Mеrеkа melakukan іtu karena yakin bаhwа daerah laut tеrѕеbut merupakan tempat ikan haddock (yang terkenal enak dan mahal) melakukan pemijahan dan mencari makan pada saat ikan-ikan іnі mаѕіh remaja (juvenile).

Keyakinan inilah уаng membuat para nelayan dі sana justru minta kepada pemerintah Kanada untuk menetapkan daerah haddock box іtu ѕеbаgаі KKL permanen khusus untuk ikan haddock. 

Akhirnya, para nelayan bеrѕаmа aparat pemerintah dan ilmuwan dаrі universitas secara konsisten mengelola KKL іnі dеngаn keberhasilan уаng mengagumkan.

KKL tаnра Kegiatan Ekstraktif

Dalam KKL іnі ѕеmuа kegiatan уаng bersifat ekstraktif (mengambil sumber daya alam) dan merusak lingkungan (seperti pembuangan limbah, menyelam dеngаn merusak terumbu karang, dan lainnya) ѕаmа sekali tіdаk diperbolehkan. 

Karena itulah maka KKL іnі dinamakan no-take reserves, уаknі semacam cagar alam atau suaka marga satwa, dimana tіdаk diperkenankan adanya kegiatan pengambilan. Hаnуа kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata ramah lingkungan (ecotourism) уаng diizinkan dі sini.

Dаrі kacamata konservasi dan kepentingan jangka panjang (pembangunan perikanan tangkap berkelanjutan), ѕеѕungguhnуа KKL tipe inilah уаng paling baik. 

Namun, karena sifat (fitrah) manusia уаng umumnya serakah, kurаng atau tіdаk peduli dеngаn kepentingan generasi mendatang, dan egois maka dukungan masyarakat (terutama nelayan dan pengusaha perikanan) terhadap KKL tipe іnі bіаѕаnуа rendah. 

 Karena itu, kita tak perlu heran, bіlа kebanyakan KKL tipe іnі ukurannya relatif kecil.

Dukungan masyarakat baru аkаn menguat ѕеtеlаh kehancuran sumber daya perikanan dan ekosistem laut ѕudаh terjadi. 

Dі sinilah pentingnya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan diadakan bagi masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kesadaran mеrеkа dеmі kelestarian sumber daya perikanan dan lainnya.

Cоntоh KKL tipe іnі уаng dinilai berhasil аntаrа lаіn аdаlаh Cagar Alam Laut Leigh (dari Cape Rodney ѕаmраі Tanjung Okahari) dі Selandia Baru уаng ditetapkan pada tahun 1977. 

Kawasan laut іnі sebelumnya hаnуа berupa hamparan terumbu karang уаng gundul, tаnра rumput laut dan algae уаng berwarna-warni, karena rumput lautnya dimamah hіnggа secukur jenggot оlеh babi laut уаng dikenal ѕеbаgаі kina dalam bahasa Maori.

Mesin-mesin pemotong rumput dі bаwаh air іnі meledak populasinya akibat para pemangsa utamanya (ikan kakap dan lobster batu) telah ditangkapi ѕаmраі hаmріr habis. 

Dеngаn berdirinya KKL Leigh, kegiatan penangkapan ikan dan lobster batu diberhentikan secara total (moratorium).

Hasilnya luar bіаѕа positif. Keseimbangan populasi аntаrа babi laut (mangsa) dan ikan kakap serta lobster batu (pemangsa) menjadi baik, seperti kondisi alamiah (sebelum ada kegiatan perikanan tangkap уаng rakus). 

Jumlah populasi kina menurun dan hamparan rumput laut (kelp) kembali seperti sedia kala. Populasi ikan kakap serta lobster batu рun melimpah kembali.

Gerombolan ikan kakap dan lobster batu berduri (crayfish) dаrі luar KKL Leigh рun datang berduyun-duyun untuk menetap dі dalam KKL Leigh. 

Sehingga, kepadatan populasi ikan kakap dan lobster batu tеrѕеbut dі dalam KKL lima belas kali lebih tinggi ketimbang dі luar KKL.

Para nelayan menjadi lebih makmur karena hasil tangkapnya meningkat secara signifikan.  Para nelayan menempatkan bubu-bubunya secara strategis, tepat dі sisi luar perbatasan KKL.

Migrasi crayfish dаrі dalam KKL kе perairan sekitarnya уаng оlеh para ahli biologi laut bіаѕа disebut proses spillover (peluapan) membawa lobster batu іnі masuk kе dalam bubu-bubu dеngаn mudah.

Mekanisme spillover serupa јugа terjadi pada populasi ikan kakap. Sehingga para nelayan уаng memasang jaring dan memancing dі luar KKL рun mendapatkan hasil уаng  meningkat.

Keuntungan lainnya уаng dinikmati оlеh para nelayan dan penduduk lokal аdаlаh berkembangnya industri ekowisata. Para wisatawan domestik dan asing dаrі berbagai pelosok dunia datang kе lokasi KKL іnі untuk menikmati keindahan terumbu karang dan berbagai jenis ikan serta biota laut lainnya.  Lebih dаrі seratus ribu wisatawan datang kе KKL іnі ѕеtіар tahun.

Dеngаn berkembangnya industri wisata іnі para nelayan dan keluarganya mendapatkan pekerjaan utama maupun sampingan ѕеbаgаі pemilik penginapan, restoran, jasa transportasi, pemandu, dan lainnya. 

Lebih dаrі itu, pemasaran ikan (seafood) рun jadi lebih mudah dan menguntungkan nelayan.

Cоntоh KKL lаіn уаng cukup berhasil termasuk Scandola Nature Reserve dі Perancis уаng dideklarasikan pada 1975 dan Sumilon Reserve dі Filipina уаng ditetapkan pada 1974. Sаmа hаlnуа dеngаn уаng dialami nelayan dі KKL Leigh, Selandia Baru, para nelayan dі KKL Scandola maupun Sumilon јugа semakin sejahtera ѕеtеlаh adanya KKL tersebut.

KKL Multiguna

Dі аntаrа ketiga tipe уаng ada, KKL tipe multiguna іnі paling besar dan pesat perkembangannya. Sebab, KKL іnі ѕеlаіn ada kawasan уаng tіdаk boleh dimanfaatkan untuk kegiatan ekstraktif dan merusak lingkungan (no-take zone), јugа ada kawasan untuk berbagai kegiatan ekonomi seperti perikanan tangkap dan pariwisata.

Dеngаn dеmіkіаn para pengguna, khususnya masyarakat lokal, umumnya bіѕа menerima kehadiran KKL ini. Mеrеkа merasa bаhwа KKL tipe іnі mengakomodasikan kepentingan konservasi dan pembangunan ekonomi sekaligus secara proporsional.

Cоntоh KKL tipe іnі уаng paling berhasil dan terkenal dі seluruh dunia аdаlаh the Great Barrier Reef Marine Park (GBRMP) dі Australia. 

GBRMP јugа merupakan KKL terbesar dі dunia dеngаn areal seluas 350.000 km2,  terdiri dаrі 2.500 ekosistem terumbu karang, lebih dаrі 4.000 spesies moluska, 1.500 spesies ikan, dan ratusan spesies karang serta burung.  

Dі Indonesia, KKL tipe іnі уаng dianggap berhasil аntаrа lаіn аdаlаh Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Laut Bunaken, dan Taman Nasional Laut Taka Bone Rate.

Seperti biasa, mengingat keterbatasan halaman уаng tersedia dі Samudra, pembahasan mengenai bаgаіmаnа merencanakan, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi KKL, уаng relevan untuk Indonesia.
 
READ MORE - KAWASAN KONSERVASI LAUT ( KKL )

14 April, 2018

PENATAAN ORGANISASI KORAL AUP-STP JAKARTA

Tahun 2018, adalah TAHUN PENATAAN ORGANISASI KORAL AUP-STP, demikian garis besar program yg canangkan oleh Ketua Umum Koral, Bpk. Jeje Wiradinata. Dengan demikian Wakil Ketua Umum I, Cahya Rustiadi, Bidang Kelembagaan dan Organisasi telah mengajukan Organisasi Indentity berdasarkan AD ART Koral dan telah disetujui oleh Rakernas 2018 di Bali. Sehingga, untuk Lambang, Bendera, Stempel, Kop Surat dan sejenisnya ada standarisasi dan keseragaman. Hal ini perlu diketahui oleh seluruh jajaran pengurus angkatan, tingkat wilayah, daerah dan komisariat serta seluruh  anggota Korps Alumni AUP-STP. Tolong disosialisasikan. Terimakasih. 🙏(Info Waktum I Bidang Kelembagaan dan Organisasi)
READ MORE - PENATAAN ORGANISASI KORAL AUP-STP JAKARTA

BPOM Jamin Ikan Makarel Kaleng Aman Dikonsumsi!

Menindaklanjuti temuan parasit cacing pada ikan makerel dalam kaleng, BPOM RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perindustrian melakukan kunjungan ke pabrik pengolahan ikan CV Pasific Harvest, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Hasilnya, tak ada lagi cacing dalam ikan kalengan yang diproduksi.

https://20.detik.com/detikflash/20180413-180413086/bpom-jamin-ikan-makarel-kaleng-aman-dikonsumsi 
READ MORE - BPOM Jamin Ikan Makarel Kaleng Aman Dikonsumsi!

Pemeriksa Kelaiklautan Kapal Asing Harus Mampu Berbahasa Inggris

IMG_20180413_100346
JAKARTA (beritatrans.com) – Pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal-kapal asing harus memiliki kemampuan berbahasa asing atau bahasa Inggris yang baik. 

Demikian disampaikan Staf Ahli Menteri Perhubungan bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Umar Aris saat melakukan sosialisasi 4 Peraturan Menteri Perhubungan di sektor kelautan di Surabaya, Jumat (13/4/2018).

Sosialisasi di Surabaya ini merupakan kegiatan kedua kalinya setelah yang pertama dilakukan di Padang, Sumatera Barat pada 6 April 2018 lalu. 

Adapun keempat Permenhub tersebut adalah: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 119 Tahun 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
IMG-20180413-WA0004
Terkait pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing, Umar Aris mengingatkan bahwa saat ini telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/1/9/DJPL-18 tertanggal 13 Maret 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing. 

Berdasarkan peraturan tersebut pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing berlaku bagi semua jenis dan ukuran kapal asing di wilayah pelabuhan Indonesia untuk memastikan pemenuhan persyaratan ketentuan yang telah diratifikasikan. 

Sedangkan Kapal Berbendera Indonesia yang harus dilakukan pemeriksaan adalah kapal yang akan melakukan pelayaran internasional dari pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sesuai ketentuan perundang undangan.
IMG_20180413_100328
Adapun pemeriksaan dimaksud harus dilaksanakan oleh Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing/Port State Control Officer (PSCO). 

“Hal terpenting yang harus diperhatian adalah apakah semua aturan yang telah dibuat dan masih berlaku secara nasional sudah sesuai dengan aturan internasional, yaitu sesuai dengan standar International Maritime Organisation (IMO). Begitu juga terkait kemampuan para Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing harus mampu berbahasa asing,” kata Umar Aris. (aliy)

READ MORE - Pemeriksa Kelaiklautan Kapal Asing Harus Mampu Berbahasa Inggris

13 April, 2018

Menggunakan Alat Tangkap Terlarang Kapal Ikan di Tangkap KP. Paus 01 di Selat Malaka

Kembali kapal pengawas perikanan KP. Paus 01 milik Ditjen PSDKP KKP yang di Nahkodai Irzal Kadir, A.Md menangkap kapal ikan berbendera Indonesia KM. MBF 328 melakukan kegiatan penangkapan ikan di SElat Malaka tanpa dilengkapi izin dan menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu otter trawl.


Penangkapan KM. MBF 328 dengan nahkoda Ahyar 47 Tahun dilakukan pada hari Rabu tanggal  11 April 2018 jam 17.29 WIB di perairan teritorial Selat Malaka pada posisi 04°30,594"LU - 098°24,763'BT.
Kapal pelaku illegal fishing yang ditangkap dan barang bukti di amankan di  Dermaga  Kuala Langsa  Aceh untuk diproses lebih lanjut karena diduga menangkap ikan tanpa dokumen  dan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan diduga melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1), pasal 86 ayat (1) Undang Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 
Morning tweeps, simak infografis jumlah kapal ikan ilegal yang tertangkap oleh kapal pengawas perikanan sampai dengan april 2018belum termasuk satu tangkapan kapal ini.




READ MORE - Menggunakan Alat Tangkap Terlarang Kapal Ikan di Tangkap KP. Paus 01 di Selat Malaka

Aspek Seapower, Posisi Indonesia dalam Persaingan 3 Negara Besar

Oleh: Dedi Gunawan Widyatmoko (Mahasiswa program Master of Maritime Policy di The Australian National Centre for Ocean Resources [ANCORS], UoW, Australia)
PEMUDA MARITIM – Geoffrey Till, ahli sejarah maritim dan strategi maritim dari Inggris dalam bukunya Seapower – A guide for the twenty-first century menerjemahkan seapower menjadi 2 aspek: input dan output.  Seapower sebuah negara sebagai input merupakan gabungan dari kekuatan Angkatan Laut, Coastguard, Industri Maritim, Angkatan Udara dan Angkatan Darat negara tersebut. Sedangkan seapower sebagai output dilihat sebagai kemampuan sebuah negara memanfaatkan laut dan memberikan pengaruhnya di laut.

Apabila kita gabungkan 2 konsep ini, seapower bisa  diartikan sebagai kekuatan sebuah negara untuk melindungi kepentingannya di laut. Konsep seapower ini rasanya masih sangat relevant untuk menilai situasi dunia akhir-akhir ini.


Berita Internasional yang KurangMendapat Perhatian di Tanah Air

Beberapa hari belakangan, media-media nasional lebih banyak dihiasi berita tentang siapa calon presiden dan wakil presiden 2019 dan sedikit mengabaikan berita-berita internasional yang menurut penulis sangat menarik untuk menilai apa yang sedang terjadi dan apa yang mungkin akan terjadi di dunia. Apa yang sedang terjadi dan yang mungkin akan akan terjadi dalam tataran global tersebut mau tidak mau akan sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan di Indonesia.

Dimulai lawatan Presiden AS Donald Trump ke Jepang, Korea Selatan dan China beberapa bulan yang lalu dalam rangka mencoba menyelesaikan masalah rudal jarak jauh Korea Utara yang mengancam tatanan global. Sepertinya lawatan ini tidak terlalu memberikan hasil dalam mengurangi ketegangan.

China terlihat tidak menuruti permintaan Amerika Serikat untuk turut memberikan embargo ke Korea Utara. Bahkan berita terakhir yang mungkin membuat AS jengkel adalah berita kunjungan Kim Jong Un ke China yang semula terkesan tertutup untuk publik tetapi akhirnya diumumkan. Kejadian ini tentu saja makin mempertegang hubungan China–AS.

Ketegangan China–AS ini dipicu dengan makin menguatnya ekonomi China yang terus bergerak dan makin menguasai perdagangan dunia. Presiden Trump melakukan berbagai upaya untuk membuat AS berjaya kembali dengan proteksi perdagangan dan menarik diri dari berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Terakhir AS menerapkan tarif yang tinggi untuk impor aluminium dan  baja yang masuk ke Negara Paman Sam tersebut. Tentu saja upaya ini untuk menghadang dominasi China dan menghidupkan kembali industri dalam negeri AS.

Tarif ini kemudian diberlakukan dengan pengecualian terhadap sekutu-sekutu AS salah satunya Australia. Tentu saja langkah AS ini makin mempertajam persaingan China–AS dalam perang dagang.

Berita lain yang perlu menjadi perhatian adalah menegangnya hubungan antara Rusia dengan negara-negara barat. Peristiwa upaya pembunuhan warga negara Rusia yang mendapatkan suaka politik di Inggris menjadi titik awal ketegangan. Rusia tidak mengakui berada di belakang upaya pembunuhan ini akan tetapi pihak Inggris sepertinya sangat yakin kalau Rusia yang mendalangi aksi ini. Inggris kemudian mengusir diplomat-diplomat Rusia dari negaranya dan diikuti oleh AS.

Rusia kemudian membalas dengan mengusir juga diplomat-diplomat AS dan negara-negara barat termasuk juga Australia dari negaranya. Ketegangan ini sepertinya akan menjadi nostalgia era perang dingin.

Dari berita-berita tersebut, dapat disimpulkan adanya ketegangan yang makin besar di dunia yang kemudian memperjelas adanya persaingan 3 kekuatan utama di dunia: AS, Rusia dan China (dan saat ini sedang dipimpin oleh Presiden yang tangguh dan teguh pendirian: Donald Trump, Vladimir Putin dan Xi Jinping).

Kehadiran Armada Angkatan Laut China untuk latihan dalam jumlah yang significant di Laut China Selatan adalah upaya China untuk “unjuk gigi”. Pidato Presiden Putin yang menyampaikan bahwa kemampuan persenjataan Rusia mampu menjangkau seluruh dunia jelas saja bisa diartikan sebagai pernyataan “jangan pernah remehkan Rusia”.

Negara-negara lain dengan permasalahan dan konfliknya masing-masing menjadi medan pertarungan pengaruh 3 negara besar tersebut. Konflik Syiria dan berbagai permasalahan di Timur Tengah yang tak kunjung usai; potensial konflik di Laut China Selatan yang melibatkan negara-negara pantai di sekelilingnya; dan program senjata nuklir Korea Utara yang belum ada jalan komprominya, pasti akan menambah ketegangan 3 kekuatan besar ini.


Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi berada di persilangan antara 2 Samudera (India dan Pasifik) dan 2 Benua (Asia dan Australia). Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Dari 2 kenyataan tersebut, negara-negara lain pasti melihat Indonesia sebagai jalur lintas baik militer maupun perdagangan dan Indonesia sebagai potensi pasar komoditas.

Jalur lintas dan potensi pasar Indonesia tersebut erat kaitanya dengan persaingan seapower negara-negara besar. Sejak merdeka, Indonesia sudah mengambil posisi non-blok dalam percaturan politik dunia.

Dengan posisi sebagai negara non-blok, Indonesia tidak terikat persekutuan pertahanan dengan negara manapun. Dan ini juga bisa diartikan bahwa Indonesia akan berusaha meyelesaikan masalah ancaman terhadap pertahanannya dengan kemampuan sendiri.

AS dengan Uni Soviet (Rusia) pada era perang dingin menganggap sangat penting peran dan posisi Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Hal ini mengakibatkan kedua negara tersebut berebut pengaruh atas Indonesia.

Untuk saat ini, hal itu tidak begitu terlihat. Rusia lebih berkonsentrasi di Timur Tengah dalam perebutan pengaruhnya dengan AS. Jadi bisa disimpulkan bahwa Indonesia tidak begitu terlibat dan dilibatkan dalam konflik Rusia dengan AS dan negara-negara barat.

Hal ini berbeda apabila kita melihat persaingan China dengan AS. Indonesia berada pada posisi yang penting dalam persaingan 2 kekuatan ini. Kepentingan ekonomi dan kepentingan militer atas Indonesia yang membuat Indonesia menjadi begitu penting buat kedua negara besar tersebut.

China masih menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dengan AS berada di posisi kedua. Industri pertahanan China juga mulai masuk pasar Indonesia. Tentu saja hal tesebut menjadi ancaman dominasi industri pertahanan AS dan sekutunya.


Posisi Strategis Indonesia yang Berada di Posisi Silang

Sejak Deklarasi Djuanda 1957 sampai sekarang, Indonesia terus berupaya memperjuangkan kedaulatan laut kepulauannya. Perjuangan ini sudah berhasil dalam hal pengakuan dunia atas penguasaan Sumber Daya Alam di Perairan Kepulauan yang mutlak di bawah sovereignty (kedaulatan) Indonesia. Akan tetapi dalam hal lintas laut, perjuangan untuk bisa sepenuhnya menjaga kepentingan Indonesia di Perairan Kepulauan belumlah sepenuhnya berhasil.

Perairan Kepulauan Indonesia masih menjadi perairan yang relatif bebas. Dan hal ini memang menjadi tujuan AS, Australia dan negara-negara maritim besar lainnya yang ingin mempertahankan dominasinya atas laut dengan tetap berlakunya freedom of navigation/kebebasan bernavigasi di berbagai tempat salah satunya di Perairan Kepulauan Indonesia.

Insiden Bawean pada tahun 2003 menjadi bukti dominasi AS untuk tetap memberlakukan freedom of navigation di Perairan Kepulauan Indonesia dengan mengabaikan UU no 37/2002 tentang ALKI. Jelas diatur dalam UU tersebut bahwa lintas Perairan Kepulauan Indonesia harus hanya melalui 3 ALKI yang sudah ditentukan. Dan Laut Jawa bukanlah ALKI sesuai UU tersebut.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Indonesia akan berada di posisi diperebutkan oleh China dan AS dalam rangka kepentingan mereka untuk mengamankan jalur perdagangan dan memasarkan produk mereka. Australia dalam hal ini berada pada posisi yang agak dilematis.

Australia adalah sekutu AS akan tetapi China menjadi mitra dagang terbesar Australia diatas AS dan Jepang. Apabila ketegangan antara China dengan AS makin membesar, sudah dapat dipastikan bahwa hubungan dagang Australia– China akan terganggu bahkan mungkin terputus.

Apabila eskalasi konflik AS–China meningkat, kemungkinan besar Laut China Selatan menjadi pusat medan konfliknya dan seapower adalah alatnya. Kecil kemungkinan konflik berkembang sampai ke daratan. Apabila hal ini benar-benar terjadi, besar kemungkinan jalur perdagangan Autralia yang selama ini menggunakan ALKI akan melambung melewati Samudera Pasifik guna menghindari Laut China Selatan.

Armada militer AS guna mendekati Laut China Selatan kemungkinan juga akan melewati Pasifik dan berkolaborasi dengan Australia kemudian bersama-sama bergerak melalui Perairan Kepulauan Indonesia. Dengan begitu Perairan Indonesia menjadi perairan yang strategis dalam  operasi militer kedua negara.

Hal yang tentu tidak kita inginkan adalah apabila pulau-pulau di Indonesia menjadi ‘lindung tembak’ dan ‘lindung tinjau’ dalam konflik tersebut. Dalam peperangan laut, fungsi deteksi sangatlah vital. Dalam perang laut dikenal istilah DEKENITETIKO (deteksi, kenali, nilai, tentukan tindakan, komando).

Kapal Perang yang bergerak dalam laut terbuka tentu saja lebih mudah dideteksi daripada yang berlayar di perairan dengan banyak pulau di sekelilingnya. Akurasi rudal juga akan lebih baik terhadap sasaran yang berada di laut terbuka. Pertimbangan- pertimbangan tersebutlah yang membuat Perairan Kepulauan Indonesia sangat mungkin menjadi lintasan kapal-kapal perang yang mungkin berkonflik.

Tentu kita tidak mau menjadi pemain pasif dan korban sia-sia dalam kemungkinan konflik tersebut. Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan terus memperkuat seapower kita untuk setidaknya benar-benar bisa mengontrol Perairan Kepulauan Indonesia sesuai amanah Deklarasi Djuanda.

Dengan seapower yang cukup, Indonesia setidaknya tidak berdiam diri di tengah konflik. Akan lebih baik apabila Indonesia bisa mencegah penggunaan Laut Kepulauannya oleh kepentingan militer negara-negara yang berkonflik. Dan ini bukanlah tugas yang ringan.

http://www.pemudamaritim.com/2018/04/aspek-seapower-posisi-indonesia-dalam.html
READ MORE - Aspek Seapower, Posisi Indonesia dalam Persaingan 3 Negara Besar

Simsalabim! Kartel Garam Kembali Berjaya

Pekerja menyortir garam beryodium di sebuah industri rumahan pengolahan garam beryodium di Desa Kedungmalang, Kedung, Jepara, Jawa Tengah, Selasa (16/1/2018). ANTARA FOTO/Aji Styawan
Dari 21 perusahaan yang dapat jatah impor garam pada 2018, nama PT Mitra Tunggal Swakarasa memunculkan beberapa kejanggalan.
tirto.id - Ada rapat mendadak di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jalan Lapangan Banteng Timur pada Jumat, 16 Maret lalu. Beberapa pejabat eselon I dan II dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut hadir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang didampingi Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Musdhalifah Machmud saat memimpin rapat mengumumkan polemik soal impor garam telah berakhir. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

PP yang ditandatangani sehari sebelum rapat mendadak itu menjadi kunci untuk meloloskan impor garam yang selama ini harus melalui restu KKP karena mempertimbangkan dampak pada petani garam lokal. Darmin memastikan melalui PP itu pemenuhan impor garam industri tak lagi perlu rekomendasi KKP, cukup dengan rekomendasi Kemenperin, sebelum Kemendag mengeluarkan izin impor. Namun, terbitnya PP ini bukan berarti masalah garam impor selesai dan tanpa cela.

Beberapa bulan sebelum rapat itu atau tepatnya 4 Januari 2018, Kemendag sudah menerbitkan izin impor garam terhadap 21 perusahaan tanpa sepengetahuan KKP. Total alokasi impor itu mencapai 2,37 juta ton. Angka ini angka persis seperti muncul pada lampiran PP pasal 7 ayat a. Tentu saja, ada kejanggalan administrasi dalam proses impor garam tersebut.



Kejanggalan lain adalah munculnya nama perusahaan yang mendapatkan alokasi impor garam tetapi diragukan kebenarannya sehingga memunculkan tanda tanya. Ada nama PT Mitra Tunggal Swakarasa yang statusnya sebagai perusahaan pengasinan ikan. Pada dokumen Kemendag, perusahaan ini mendapatkan alokasi impor garam sebanyak 70.000 ton.

Pada rapat yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian medio Maret lalu, muncul pertanyaan dari salah satu peserta soal status perusahaan ini. Apakah PT Mitra Tunggal Swakarasa tercatat sebagai perusahaan pengasinan ikan?

Dalam dokumen izin impor yang dirilis Kemendag pada 4 Januari 2018, memang PT Mitra Tunggal Swakarasa bergerak di industri pengasinan ikan. Namun, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan tak bisa menjawab rinci pertanyaan ini. Hanya kalimat singkat terlontar dari mulutnya.

"Kita akan cek," kata Nurwan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita tak mau banyak komentar terkait munculnya nama PT Mitra Tunggal Swakarsa yang mengundang pertanyaan. "Terserah, pokoknya saya mengeluarkan izin sesuai rekomendasi," kata Enggartiasto kepada Tirto, 28 Maret lalu.

Ia menegaskan soal kebenaran status perusahaan PT Mitra Tunggal Swakarasa sebagai pengasinan ikan bukan menjadi ranahnya sebagai orang yang memimpin kementerian teknis, yang mengeluarkan izin impor garam industri.

"Kenapa saya harus cek, nanti kami jadi panjang urusannya," ujar Enggartiasto.

Status Industri Pengasinan Ikan yang Janggal

Nama PT Mitra Tunggal Swakarasa tak hanya memunculkan pertanyaan soal kebenaran statusnya sebagai perusahaan pengasinan ikan. Perusahaan ini juga membuat kegaduhan bagi kalangan petani garam Pamekasan, Madura, Jawa Timur pada Januari 2018.

PT Mitra Tunggal Swakarasa beroperasi di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Catatan resmi Kemendag bahwa PT Mitra Tunggal Swakarasa bergerak di bidang pengasinan ikan, pada kenyataannya tak sesuai di lapangan. Berdasarkan catatan pemerintah daerah, perusahaan ini tidak memiliki gudang dan unit pengolahan pengasinan ikan. Pejabat di Kabupaten Pamekasan tak tahu menahu ihwal PT Mitra Tunggal Swakarasa bergerak di bidang industri pengasinan ikan.

"Di kami, mereka tidak terdaftar sebagai perusahaan pengelola ikan asin, tapi sebagai pengelola garam," kata Bambang Edy Suprapto, Kadisperindag Kabupaten Pamekasan, kepada Tirto, 6 April lalu.

Kami mendapatkan salinan dokumen tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Pamekasan. Isi dokumen juga menyebut jenis industri PT Mitra Tunggal Swakarasa hanya mencakup tiga hal: ekstraksi garam, pengolahan garam non-pangan, dan garam konsumsi. Tak ada soal kegiatan pengasinan ikan.

Saat dikonfirmasi oleh Tirto, Direktur PT Mitra Tunggal Swakarasa, Arya Sugieta Mulyono, menyebut perusahaannya memang tak bergerak di bidang pengasinan ikan secara langsung. "Bukan berarti kami memiliki pengasinan ikan. Bukan. Tapi, pengelolaan garam kami lakukan diolah untuk kepentingan pengasinan ikan," kata Arya, 12 April kemarin.

Menurut Arya, PT Mitra Tunggal Swakarasa bukanlah pengguna terakhir dari garam impor, tapi garam ini diolah oleh perusahaannya lalu didistribusikan kepada industri pengasinan ikan. Pernyataan Arya ini tentu bertolak belakang dari dokumen yang kami dapatkan.

Dalam surat persetujuan impor yang dikeluarkan Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kemendag pada 4 Januari 2018, pada poin kedua tertulis: "Garam industri tersebut hanya dipergunakan untuk pengadaan kebutuhan PT Mitra Tunggal Swakarasa dan dilarang diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain."

Saat proses permohonan surat bongkar muat kepada Disperindag Jawa Timur, PT Mitra Tunggal Swakarasa pun menyertakan surat lampiran yang isinya tak akan memperjualbelikan garam impor pada pihak lain.

Surat pernyataan bermaterai ini ditandatangani langsung oleh Direktur PT Mitra Tunggal Swakarasa, Rudi Sudjono. Pernyataan Arya yang bertolak belakang dari isi dokumen mengindikasikan ada pelanggaran oleh PT Mitra Tunggal Swakarasa.


Infografik HL Indepth Garam


Perusahaan Baru

Selain status bidang usaha, kemunculan PT Mitra Tunggal Swakarasa sebagai perusahaan yang dapat jatah impor garam juga dipertanyakan oleh Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI). Ketua APGRI, Jakfar Sodikin, menganggap penunjukan PT Mitra Tunggal Swakarasa sangat tidak lazim.

"Perusahaan ini baru banget, kok bisa mereka dapat jatah impor yang jumlahnya juga cukup besar? Sesuatu hal yang tak mungkin dilakukan oleh yang lain," kata Jakfar kepada Tirto.

Jakfar benar. Proses durasi dari pendirian perseroan hingga diberi jatah impor oleh Kemendag tak lebih dari 3 bulan 20 hari. Dari dokumen akta perusahaan, kami menemukan PT Mitra Tunggal Swakarasa disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 15 September 2017.

Pada 2 Oktober 2017, perusahaan ini mendapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pamekasan, Madura. Berselang 21 hari kemudian, PT Mitra Tunggal Swakarasa mendapatkan Angka Pengenal Importir (API) dari Dinas Penanaman Modal Pemprov Jawa Timur. Pada 2 November 2017, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan akses kepabeanan kepada PT Mitra Tunggal Swakarasa sebagai importir dan eksportir.

Kelengkapan dokumen ini membuat PT Mitra Tunggal Swakarasa jadi landasan mengajukan izin impor garam industri kepada Kemendag per 10 November 2017.

Permintaan kali pertama langsung disetujui oleh Kemendag lewat surat bertanggal 4 Januari 2018. Surat persetujuan ini ditandatangani oleh Sekretaris Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Marthin Simanungkalit. Tercantum surat izin impor juga ditembuskan pada beberapa instansi termasuk KKP dan Kemenperin.

Namun, KKP membantah pernah menerima surat tembusan izin PT Mitra Tunggal Swakarasa. "Saya belum pernah terima. Saya sudah cek ke sekretaris, enggak ada surat itu," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi kepada Tirto, 12 April kemarin.



Brahmantya menegaskan sampai saat ini KKP tidak pernah dilibatkan dalam surat rekomendasi Kemendag yang keluar pada 4 Januari 2018. Pihak KKP tak tahu menahu soal surat rekomendasi impor garam, apalagi mengetahui secara rinci soal 21 perusahaan yang mendapatkan kuota impor.

Berbeda dari KKP, Kemenperin tahu soal izin rekomendasi ini. Namun, Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono menyebut rekomendasi yang diketahuinya "hanya garis besar".

Info detail seperti izin pada PT Mitra Tunggal Swakarasa dilakukan oleh Kemendag tanpa melibatkan Kemenperin. "Kami hanya menentukan alokasi. Soal perusahaannya siapa saja, ada di Kementerian Perdagangan," ucapnya, dikutip dari Tempo.

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Muhammad Khayam, anak buah Achmad, membenarkan perkataan atasannya. "Ya jelaslah, enggak. Kami baru punya hak keluarkan rekomendasi setelah PP terbit," katanya kepada Tirto saat ditemui di Kantor Kemenperin, 5 April lalu.

Khayam berharap status PT Mitra Tunggal Swakarasa sebagai pendatang baru importir garam tak usah diributkan. "Kalau ada investasi baru, kenapa tidak? Asal memenuhi persyaratan sebagai industri."

"Dulu selalu bahwa garam ini dibilang ada tujuh samurai kartel penguasa garam. Nah, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menghendaki semakin banyak pengolahan. Sekarang bagus, dong, ada PT Mitra Tunggal Swakarasa, malah kami mendorong ada perusahaan lain," dalih Khayam.

Kedok Baru Pemain Lama

Apakah PT Mitra Tunggal Swakarasa betul-betul pemain baru?

Pada kenyataannya, PT Mitra Tunggal Swakarasa hanyalah kamuflase pemain lama dengan wajah baru. Perusahaan di balik PT Mitra Tunggal Swakarasa adalah PT Garindo Sejahtera Abadi (PT Garindo)

Kantor dan pergudangan yang dijadikan domisili PT Mitra Tunggal Swakarasa di Jalan Raya Ambat, Pamekasan, adalah kantor milik PT Garindo.

"Kantor PT Mitra itu itu menumpang di kantor cabang Garindo di Pamekasan," kata Ketua APGRI, Jakfar.

Saat gaduh kedatangan garam impor milik PT Mitra Tunggal Swakarasa pada akhir Januari lalu, Jakfar sempat meminta asosiasi petani garam mendatangi lokasi gudang PT Mitra Tunggal Swakarasa.

"Kami tidak paham, tapi sepertinya memang ada kerja sama di antara mereka," ucap Kadisperindag Pamekasan Bambang, ketika disodorkan soal alamat PT Mitra Tunggal Swakarasa yang sama dengan PT Garindo.

Temuan sama didapat Komisi B DPRD Jawa Timur saat menggelar sidak ke gudang PT Mitra di kawasan Manyar, Gresik pada 5 Februari lalu. Nama alamat gudang ini muncul dalam dokumen bongkar muat garam impor yang diajukan PT Mitra Tunggal Swakarasa ke Pemprov Jawa Timur.

Dalam dokumen tercantum bahwa usai bongkar muat dari kapal MV Nord Tokyo pada 28 Januari, garam impor langsung didistribusikan ke kawasan Manyar.

"Di sana ada belasan gudang. Dan gudang ini memang milik PT Garindo. PT Mitra sendiri katanya sih cuma nyewa," kata Ketua Komisi B DPRD Jatim Achmad Firdaus Febrianto saat dihubungi Tirto via telepon, 6 April lalu.

Spekulasi PT Garindo yang menyaru lewat PT Mitra bukan sebatas rumor belaka. Ada relasi antara pemilik saham PT Mitra dan PT Garindo. Penelusuran dokumen membuktikan itu.

Bila ditilik komposisi saham PT Garindo, mayoritas 70 persen saham dipegang oleh Legieta Mulyono. Sedangkan sisanya, masing-masing 15 persen, milik Tjintera Djohan dan Sintera Djohan.

Pada PT Mitra, 40 persen saham dikuasai PT Mustika Adhi Perkasa. Di bawahnya ada Agus Mulyono dengan penguasaan 39 persen. Setelah itu Arya Sugieta Mulyono dengan 13 persen. Dan terakhir, Ana Lindawati Pramono, dengan komposisi 8 persen.

Enam nama yang disebut di atas memiliki ikatan darah. Legieta, Tjintera, Sintera dan Arya adalah anak kandung dari Agus Mulyono. Sementara Ana adalah istri Agus.

Sebelum PT Mitra Tunggal Swakarasa muncul, PT Garindo dikenal sebagai salah satu perusahaan importir garam terbesar di Indonesia. PT Garindo disebut-sebut masuk dalam tujuh kartel samurai garam. Samurai dalam bisnis garam merujuk kepada para distributor atau pedagang besar. Istilah ini muncul untuk menggambarkan penguasaan stok dan harga garam.

Kekuatan bisnis PT Garindo berkat Agus Mulyono. Pria kelahiran Malang, 30 September 1946, ini sudah berkecimpung puluhan tahun di industri pengolahan garam.

Namun, dalam tiga tahun terakhir, perusahaan yang dibesarkannya itu terseret beberapa kasus besar.

Pada 2015, misalnya, PT Garindo tertangkap basah melakukan suap kepada mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Partogi Pangaribuan. Sang direktur, yang juga anak Agus Mulyono, Tjintera Djohan sempat ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Beruntung Tjintera bebas dan tak dijatuhi vonis penjara.

Menjelang bulan Ramadan tahun lalu, tepatnya 19 Mei 2017, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wagub Jatim Syaifulah Yusuf (Gus Ipul), Kasdam V Brawijaya Brigjen Agus Suhardi menggerebek gudang milik PT Garindo di Gresik. Pemerintah menyita 116 ribu ton garam impor asal Australia yang ditengarai sengaja ditimbun untuk dijual ke pasaran.

Menurut Jakfar, Agus memilih menanggalkan kedok PT Garindo karena sudah dicap sebagai kriminal dengan perseroan baru yang tak dikenal orang.

"Intinya hanya ganti baju saja, toh orang dibaliknya itu-itu juga," kata Jakfar.

Data akta perusahaan mencatat sejak 18 Februari, nama Agus Mulyono tidak muncul sebagai pemilik saham PT Garindo. Kepemilikan mayoritas yang ia punya diserahkan seluruhnya kepada Legieta, salah seorang anaknya.



Keberpihakan pemerintah pada pemain garam impor tak hanya dilakukan dengan menggelontorkan kuota impor pada PT Mitra Tunggal Swakarasa. Sehari setelah PP kebijakan impor garam ditandatangani Jokowi, Kemenperin langsung memberikan kuota tambahan pada Agus Mulyono lewat anak perusahaan PT Garindo lain bernama PT Pagarin Anugerah Cemerlang. Perusahaan ini mendapat jatah kuota impor 30 ribu ton garam industri untuk periode Januari-Desember 2018.

Saat menguliti pemilik saham PT Pagarin Anugerah Cemerlang, yang muncul adalah satu keluarga Agus. Komposisinya: Agus Mulyono dapat 25 persen, sisanya Ana, Legieta, Arya, Sintera dan Tjintera sama-sama kebagian 15 persen.

Tirto sempat mengkonfirmasi relasi PT Pagarin, PT Garindo, dan PT Mitra kepada Agus Mulyono secara langsung. Dari telepon, suara Agus terdengar parau. "Saya sedang sakit, sedang berobat di Singapura. Ada apa, ya?" katanya.

Ketika disodorkan pertanyaan, Agus langsung menampiknya. "Ketiga perusahaan ini tidak dikontrol saya sepenuhnya."

"Tapi perusahaan itu dikontrol oleh anak-anak Bapak?" tanya saya.

"Ah, enggak juga. Enggak semua. Terutama PT Mitra, itu bukan punya saya," katanya.

Pada akta PT Mitra Tunggal Swakarasa, pemilik saham terbesar memang PT Mustika Adhi Perkasa sebesar 40 persen dan Agus hanya 39 persen, tapi jika digabung dengan saham anaknya, Arya (13 persen), dan istrinya (8 persen), Agus tetap disebut pemilik mayoritas PT Mitra Tunggal Swakarasa.

Bantahan Agus ini diucapkan juga oleh sang anak, Arya. Ia membantah memiliki saham di PT Mitra Tunggal Swakarasa. "Enggak ada. Saya enggak ada di sana. Salah dokumen, mungkin," ucapnya.

Akta perusahaan yang kami miliki didapat secara legal dari Kemenkumham. Apalagi akta PT Mitra Tunggal Swakarasa ini kali terakhir diperbaharui pada 15 September 2017. Sampai diakses oleh Tirto pada 3 April lalu, belum ada perubahan komposisi direksi dan komisaris.

Pada 5 April lalu, Kemenperin mengajak importir garam menandatangani nota kesepahaman dengan petani garam di kantor Kemenperin, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta. Arya hadir pada acara ini. Manariknya, ia mengklaim hadir di sana mewakili PT Garindo, bukan PT Mitra.

"Kalau PT Mitra ada orangnya sendiri. Saya wakili PT Garindo," katanya.

Di PT Garindo, Arya tak memiliki saham. Sedangkan di PT Mitra Tunggal Swakarasa, ia punya 13 persen saham dan menjabat sebagai komisaris. Kenapa ia lebih memilih menyatakan diri sebagai wakil dari PT Garindo ketimbang PT Mitra?

"Enggak. Saya dari Garindo," katanya.

Namun, Arya dan Agus Mulyono tak menampik saat disodorkan relasi PT Pagarin dan PT Garindo. "Itu memang satu grup kami. Pagarin difokuskan untuk memenuhi kebutuhan garam industri untuk pengeboran minyak," kata Arya.

"Perusahaannya masih aktif, tapi beroperasi sendiri-sendiri," ucap Agus Mulyono saat dihubungi terpisah.

Soal jatah impor pada PT Garindo yang diberikan via PT Pagarin, Agus membantahnya. "Mana? Enggak ada." Ia minta Tirto memeriksanya lagi.

Landasan pemberian kuota pada PT Pagarin Anugerah Cemerlang terlampir dalam surat Menteri Perindustrian No. 183/M-IDN/3/2018. Surat ini ditandatangani Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada 16 Maret.

Seluruh izin kuota impor didapat PT Garindo dan anak perusahaannya sudah diketahui oleh Kemenperin. Hal ini dibenarkan Airlangga. "Semuanya lewat Kemenperin," kata dia kepada Tirto, 9 April lalu.

Ketika disinggung soal PT Mitra, ia bertanya balik: "Kenapa tertarik dengan PT Mitra tunggal?" Nada Airlangga meninggi.

Airlangga tak mempermasalahkan saat disodorkan informasi bahwa pemilik tiga perusahaan yang mendapatkan jatah impor garam adalah pihak yang sama.

"Kalau PT-nya (satu pemilik), ya enggak ada masalah. PT Indofood punya berapa PT? Mereka ditangkap (polisi) enggak?" ujarnya, diplomatis.

Baca juga artikel terkait IMPOR GARAM atau tulisan menarik lainnya Aqwam Fiazmi Hanifan
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Aqwam Fiazmi Hanifan & Arbi Sumandoyo
Penulis: Aqwam Fiazmi Hanifan
Editor: Suhendra
https://tirto.id/simsalabim-kartel-garam-kembali-berjaya-cHFW 

Hikayat Menteri Susi: Disalahkan karena Membela Petani Garam

Menteri Susi Pudjiastuti mendengar tanggapan politisi saat mengikuti rapat kerja Komisi IV DPR di Senayan, Jakarta (22/1/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
13 April 2018
Dibaca Normal 2 menit
Karena perbedaan angka kebutuhan garam nasional demi melindungi petani garam, Menteri Susi Pudjiastuti disalahkan.
tirto.id - “Yang paling ngerti soal garam industri di Indonesia adalah Menteri Perindustrian,” ujar Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, 19 Maret lalu.

Luhut melontarkan pernyataan ini setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan PP 9/2018 tentang impor garam. Beleid ini kembali mengebiri kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sejak beleid ini resmi diundangkan pada 16 Maret 2018, kewenangan impor garam sebagai bahan baku kebutuhan industri beralih ke Kementerian Perindustrian. Kewenangan inilah menjadi pangkal kisruh pada Kabinet Kerja Joko Widodo. Selain kewenangan, kegaduhan itu bermula dari keluhan pelaku industri karena ketiadaan bahan baku garam industri.

Dalam surat bertanggal 8 Maret 2018, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) menyurati Susi Pudjiastuti agar Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menerbitkan rekomendasi impor garam industri. Surat ini ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat ini tertulis bahwa industri makanan mengklaim keteteran karena stok bahan baku garam mulai menipis.

“Intinya surat saya kepada Ibu Susi sangat membutuhkan garam, dan bahkan beberapa industri berhenti beroperasi,” klaim Adhi S. Lukman, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Indonesia, kepada Tirto, 27 Maret lalu.

Ketiadaan bahan baku garam untuk kebutuhan industri sudah dikeluhkan pada akhir tahun 2017.

Menurut Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, beberapa perusahaan terancam tak berproduksi karena ketiadaan bahan baku. Salah satu perusahaan yang berinvestasi triliunan rupiah bahkan mengancam akan merelokasi pabrik dari Indonesia jika pemerintah tak bisa menyediakan bahan baku garam.

“Industri kita kolaps kalau garam tidak cepat-cepat masuk,” ujar Musdhalifah kepada Tirto, 3 April lalu.

Alasan inilah yang membuat Kementerian Ekonomi di bawah Darmin Nasution mengambil alih rapat koordinasi antarkementerian untuk membereskan masalah kebutuhan garam. Tujuannya. pemerintah bisa mengimpor garam.

“Masih ada sekian perusahaan yang akan tutup kalau tidak segera mendapatkan alokasi impor garam,” dalih Musdhalifah.

Beda Angka Kebutuhan Garam

Tapi, sebelum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia melayangkan surat kepada Menteri Susi, pembahasan mengenai angka kebutuhan garam nasional sudah pernah digelar di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Dalam rapat itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan agar angka kebutuhan garam impor menyesuaikan data dari produksi garam dalam negeri.

Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, yang mewakili Menteri Susi memaparkan bahwa kebutuhan garam impor hanya 2,17 juta ton untuk tahun 2018. Ini berdasarkan hasil riset kerja sama dengan Badan Pusat Statistik, yang menaksir produksi petani garam sebanyak 1,5 juta ton dan stok tahun 2018 ada 340 ribu ton.

Namun, usulan KKP itu diabaikan. Menteri Darmin Nasution mengumumkan rencana pemerintah bakal mengimpor garam sebanyak 3,7 juta ton.

Dalam rapat kerja di depan Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, 22 Januari, Menteri Susi mengatakan bahwa rekomendasi kementeriannya tak digubris. “Mereka tidak mengindahkan kami,” ujar Susi.



infografik tambah lagi garamnya


Melapor kepada Presiden buat Meretas Proteksi KKP

Demi mengakomodasi keluhan pelaku industri, Menteri Industri Airlangga Hertarto dan Menteri Ekonomi Darmin Nasution mengakalinya agar kebijakan impor garam bisa lepas dari rekomendasi Menteri Susi Pudjiastuti. Airlangga melaporkan hal ini kepada Presiden Joko Widodo.

Itu disambut Presiden Jokowi dengan meminta Menteri Sekretariat Negara menengahinya. Hasilnya, ada pertemuan di Kantor Sekretariat Kabinet, yang dipimpin oleh Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang Kemaritiman. Dalam pertemuan bertanggal 13 Maret, ujar Satya, Setkab memanggil kementerian terkait untuk berdiskusi mengenai rencana mengimpor garam.

Tapi, sayangnya, pertemuan ini tak dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat yang menurut Satya cuma "diskusi" itu menghasilkan perlunya langkah menyusun rancangan peraturan pemerintah mengimpor garam. Thus, sehari kemudian, 14 Maret, pertemuan buat membahas PP ini digelar di kantor Kementerian Perekonomian.

Sehari berikutnya, 15 Maret, PP No 19 tahun 2018 itu diteken oleh Presiden Jokowi.

Masalahnya, PP ini terbit tanpa mengindahkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan, karena itu, Menteri Susi disalahkan.

Kementerian Perdagangan berdalih bahwa mengimpor garam untuk kebutuhan industri bakal sulit dilakukan jika tanpa rekomendasi dari KKP. Begitupun Kementerian Perindustrian yang mengeluhkan dampak peralihan rekomendasi impor ke tangan KKP melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016.

Padahal, Kementerian Perindustrian memiliki amanat menjamin ketersediaan bahan baku untuk keberlangsungan produksi seperti tertuang dalam UU 3/2014 tentang perindustrian.

Menurut Satya, sebagai jalan tengah untuk mengatasi rencana impor garam, diusulkanlah rekomendasi peraturan pemerintah kepada Presiden Joko Widodo. Usulan itu, ia menjelaskan, tetap mengakomodasi kepentingan Kementerian Perindustrian (menjaga ketersediaan bahan baku industri) dan KKP (melindungi para petambak garam).

“Nah, solusi yang kami putuskan itu dengan PP,” kata Satya kepada Tirto, 2 April lalu.

Rapat itulah yang menjadi landasan perumusan rancangan peraturan pemerintah untuk mengimpor garam. Meski dalam PP ini kewenangan KKP menjaga produksi garam nasional tak berubah, tetapi berpotensi meretas upaya Menteri Susi memproteksi para petani garam dari serbuan garam impor.

Apalagi beleid ini mengatur tempat pemasukan, jenis, hingga waktu pemasukan, serta volume garam. Dan kewenangan itu dialihkan ke Kementerian Perindustrian. Otomatis, pengawasan KKP atas produksi dan volume garam diambil alih. Dan, lewat kebijakan baru impor garam ini, KKP sangat mungkin tak bisa mencegah potensi garam impor untuk industri merembes ke pasaran, yang akhirnya makin menyulitkan kehidupan dan kesejahteraan para petani lokal.

Baca juga artikel terkait IMPOR GARAM atau tulisan menarik lainnya Arbi Sumandoyo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Arbi Sumandoyo
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Fahri Salam
READ MORE - Simsalabim! Kartel Garam Kembali Berjaya