15 Agustus, 2017

Menteri Susi Lantik Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

JAKARTA (14/8) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti resmi melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yakni Eko Djalmo Asmadi sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta pada Senin (14/8).

Eko Djalmo Asmadi menggantikan Achmad Poernomo yang kini telah menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi negeri. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
Menteri Susi mengatakan dalam pengelolaan organisai terkadang membutuhkan berbagai perubahan. Seperti yang dialami mantan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Achmad Poernomo yang telah menjadi dosen.

"Seperti juga memasuki jabatan baru sebagai pejabat fungsional tertentu yang telah menjadi dosen di perguruan tinggi. Kita membutuhkan dosen 90 orang dari hasil rekrutmen baru, sekarang baru ada 24 orang yang sudah menjadi PNS", ungkap Menteri Susi.

Menteri Susi juga menaruh harapan besar kepada Staf Ahli Menteri Bidang Ekososbud yang baru. Pengalaman Eko Djalmo yang pernah menjabat di Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan sebagai Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), menurutnya dapat memberikan nilai tambah dan masukan sebagai staf ahli menteri.

"Saya juga berharap Pak Eko bisa memberikan overseen segala bidang terutama dalam bidang kedirjenan. Dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas peralihan alat tangkap ramah lingkungan, juga pengelolaan manejemen kelautan dan perikanan," lanjutnya.

Menteri Susi juga menilai, Staf Ahli Menteri seyogyanya mampu memiliki kapabilitas. "Saya melihat Pak Eko mampu menjalani tugas ini. Saya membutuhkan staf ahli yang bukan saja memahami kultur dan budaya Indonesia, tapi juga kultur budaya pemain illegal fishing yang mencoba masuk ke sendi-sendi peirkanan indonesia," ungkap Menteri Susi.

"Saya punya keyakinan, dengan tim yang ada di KKP kita bahu membahu untuk mengeksploitasi laut," tutupnya.

Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas


READ MORE - Menteri Susi Lantik Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

14 Agustus, 2017

Kedaulatan Laut Sudah Ditangan, Saatnya Nelayan Sejahtera

 
SUMBAWA (12/8) – Terhitung hampir tiga tahun menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengambil beberapa kebijakan yang dikenal tegas dan berani, terutama soal pemberantasan illegal fishing. “Pemberantasan illegal fishing telah membawa perubahan yang baik untuk kelautan dan perikanan kita. Data kajiskan menunjukkan 12,54 untuk potensi sumber daya ikan. Angka konsumsi ikan juga meningkat dari 36 kg menjadi 43.34 kg,” jelas Menteri Susi saat mengisi acara Seminar Nasional dan FGD Forum Rektor Kita di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (12/8).

Ia menilai, ini menjadi hal yang sangat penting karena negara Indonesia adalah negara yang besar dan harus mampu menyambut era globalisasi. Selain itu Menteri Susi juga mengatakan, agar mampu bersaing di era globalisasi, seyogyanya masyarakat mengkonsumsi makanan sehat dan kaya akan protein.

“Ini kan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bisa bersaing. Jangan sampai negara yang besar tidak memiliki kualitas SDM yang baik,” selorohnya. Menteri Susi juga menilai, saat ini yang dibutuhkan semua negara adalah kedaulatan di bidang pangan dan ekonomi. Hal ini mengingat di Asia Tenggara dan beberapa negara di dunia sedang terjadi persaingan dalam hal ekonomi dan pangan. “Indonesia harus bisa memastikan kedaulatan di laut karena laut menyediakan sumber protein yang sangat banyak dan baik,” lanjutnya.
 
Menteri Susi pun tak ragu melakukan pemberantasan illegal fishing. Ia memulainya dengan mengajak para duta besar negara sahabat untuk santap siang bersama. Kemudian barulah menegakkan peraturan hingga penenggelaman kapal. “Kalau Bapak tahu di Laut Indonesia Timur itu lebih terang dibanding di darat. Dulu karena banyaknya kapal asing jadi gelap.

Selama ini kita dikritik karena hukum kita rendah. Makanya sekarang kita sudah mulai tegas”, paparnya. Setelah melakukan pemberantasan illegal fishing, Menteri Susi pun akhirnya mendapat dukungan Presiden untuk melarang asing masuk ke sektor perikanan tangkap, yang akhirnya dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2016 yang memastikan 100 persen asing hanya untuk pengolahan, sedangkan penangkapan ikan 100 persen untuk nelayan Indonesia. “Saya mau titip Perpres 44, jangan sampai Perpres itu direvisi. Karena banyak extra ordinary people yang mau revisi,” tandasnya.

Setelah memastikan stok ikan meningkat dan nelayan tradisional kembali melaut, Menteri Susi meminta  kepada para nelayan untuk mendaftar asuransi nelayan. “Jangan lupa ikut asuransi nelayan. Ini adalah program pemerintah untuk mengembalikan profesi nelayan. Karena dari tahun 2003 jumlah rumah tangga nelayan menurun. Ini adalah hal yang menyedihkan,” ungkapnya.
 
Saat ini sumber daya ikan Indonesia sudah tersedia. Pemerintah menawarkan ikan dari nelayan untuk para investor asing. “Silahkan olah, silahkan beli. Saya mau nelayan dapat harga ikan yang baik dengan sistem lelang. Eskavator saya akan berikan, ice flake (machine) tahun ini saya berikan juga tapi tempatkan dilokasi yang banyak nelayannya,” papar Susi.

“Jika orang bekerja, strateginya harus masuk akal. Kita harus segera bangkit untuk konsentasi. Saya heran ada investor yang protes karena ada penenggelaman kapal, saya bilang jika kamu benar maka tidak akan ditenggelamkan,” lanjutnya. Untuk Sumbawa, Menteri Susi berharap dapat membuka bandara internasional sehingga bisa mendistribusikan produk perikanan ke negara lain.

Ia pun mengapresiasi pemerintah daerah setempat karena perhatiannya terhadap potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Sumbawa. “Saya yakin akan mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” kata Menteri Susi diiringi sedikit canda. Indonesia harus memastikan kedaulatan ditangannya. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus memastikan cara menangkap dan mengolah ikan kita dengan asas keberlanjutan, dengan tidak menggunakan bom maupun alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

“Saya hidup karena nelayan pak. Susi air ada karena nelayan. Jadi ini saatnya saya ingin berdedikasi dengan membantu. Paling tidak, kita bisa memprotect dan memanfaatkan sda (sumber daya alam) kita,” tutupnya.

Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP
 http://kkp.go.id/2017/08/13/kedaulatan-laut-sudah-ditangan-saatnya-nelayan-sejahtera/
READ MORE - Kedaulatan Laut Sudah Ditangan, Saatnya Nelayan Sejahtera

Halal Bi Halal Korps Alumni AUP 24


Halal Bi Halal Korps Alumni AUP 24 Kita Adalah Keluarga di Bogor 13 Agustus 2017 jam 10.00.


 
 









 
Tambah Lagi Mas Hudoyo







READ MORE - Halal Bi Halal Korps Alumni AUP 24

Target Suplai 3000 Ton Bahan Baku Ikan Pertahun, Perum Perindo dan PT Delpi Teken MOU

Bitung, Suarapembaharu.com -Lesunya dunia perikanan yang dirasakan oleh pelaku usaha dan berimbas pada berkurangnya tenagakerja di sektor andalan Kota Bitung ini disebabkan minimnya stok bahan baku ikan kesejumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI). 

Salah satu perusahaan yang terdampak adalah PT Delta Pasific Indotuna. Dengan alasan tidak punya stok bahan baku, perusahaan ini dengan terpaksa melakukan pengurangan tenagakerjanya. Namun, hal itu sepertinya akan segera teratasi.
Perum Perikanan Indonesia dan PT Delta Pasific Indotuna telah melakukan kerjasama jual beli ikan dengan target 3000 ton/tahun. 

Menurut Kepala Cabang Perum Perindo Sulut Indar Wijaya, tujuan kerjasama ini untuk mendorong BUMN dan swasta bekerjasama membangun sektor hilir perikanan. Dan Perum Perindo siap menyuplai bahan baku kebutuhan UPI di Kota Bitung. Selain itu Perum Perindo juga akan memasok bahan baku ikan dari nelayan binaan seperti nelayan di Sangihe, Talaud, Manado, Bitung dan Gorontalo. Yang umumnya nelayan 5-10 Gross Tonase (GT). 

Lanjutnya, target pengalengan ikan ini dijual ke Timur Tengah dan Asia Tenggara. Selain itu khusus ikan kayu akan dikirim ke korea dan jepang.
" Kerjasama BUMN kami dengan dua pabrik industri perikanan yakni Delta dan Edmico di Bitung nilainya sangat besar untuk ikan kayu ada dikisaran 5 Miliar rupiah perbulan dan untuk ikan bahan baku ikan kaleng kisaran 10 Miliar perbulan," pungkasnya.
Sedangkan Basmi Said Ketua Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kota Bitung berharap, hadirnya  Perum Perindo dalam rangka menyuplai kebutuhan bahan baku disejumlah perusahaan.
" InshaAllah kalau beliau bisa suplai ikan cakalang sesuai harapan. Dan setelah mou ini memang sangat diharapkan Perum Perindo berperan dalam suplai ikan ke Delta dan secara umum untuk UPI Bitung, " jelas Basmi beberapa waktu lalu.

READ MORE - Target Suplai 3000 Ton Bahan Baku Ikan Pertahun, Perum Perindo dan PT Delpi Teken MOU

Menteri Susi Gelorakan Semboyan “Laut Beranda Kita”

 
NATUNA (8/8) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin masyarakat Indonesia, utamanya yang tinggal di wilayah pesisir untuk hidup ‘menghadap’ laut. Untuk itu, Menteri Susi meminta masyarakat menjadikan laut sebagai beranda rumah. Menurutnya, sudah terlalu lama masyarakat memunggungi laut, padahal sumber kehidupan mereka bergantung pada lautan. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog bersama nelayan pada rangkaian kunjungan kerjanya ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (7/8).

“Sekarang saya tanya sebagian orang Natuna, ‘harapan hidup bapak yang paling besar itu dari darat atau dari laut?’ Jawab nelayan, ‘laut’. Jadi laut itu tumpuan cucu, cicit-cicit kita. Kalau kita masih ingin hidup, mendapatkan penghasilan dari laut kita, kita harus jaga laut kita. Jangan dipunggungi,” ungkap Menteri Susi.

Ajakan Menteri Susi untuk menjadikan laut beranda rumah memiliki pesan sendiri. Pasalnya, dalam kunjungan kerjanya ke Natuna tersebut, Menteri Susi menemukan banyaknya sampah plastik bertebaran di laut, sehingga merusak keindahan dan mengancam kelestarian Laut Natuna. Jika laut dijadikan beranda rumah, otomatis masyarakat tak akan membuang sampah sembarangan ke laut.

“Rumah-rumah yang dapurnya menghadap laut sedangkan depan rumahnya memunggungi laut, banyak buang sampahnya juga ke laut. Sekarang kita balik, yang biasanya jadi dapur, jadi beranda depan supaya tidak buang sampah ke laut lagi,” jelas Menteri Susi.
“Saya ingin, mulai hari ini masyarakat Natuna menjadikan laut sebagai beranda rumah. Kita galakan semboyan “Laut Beranda Kita”. Saya ingin Natuna menjadi pelopor gerakan “Laut Beranda Kita”, yang nanti juga akan kita kampanyekan di pulau-pulau lain,” tegas Susi.

Menteri Susi berpendapat, sudah selayaknya masyarakat menjaga dan merawat sendiri laut Indonesia. Selain dengan tidak membuang sampah ke laut, menanam sejuta pohon setiap tahunnya untuk reboisasi di tepian pantai juga merupakan tindakan yang bijaksana. Dengan begitu, laut akan menjadi indah sehingga menarik pengunjung. Hal ini merupakan kesempatan baik untuk mengembangkan sektor pariwisata.

“Nanti setelah semua bersih, pantai indah ada pohon-pohonnya, turis-turis akan berdatangan. Ini akan membuka kesempatan pariwisata kita. Bila perlu kita buka kesempatan bagi perusahaan yatch yang ingin datang ke sini,” kata Menteri Susi.
Sayang bila air yang jernih, pemandangan bawah laut dengan terumbu karang dan ikan-ikan yang indah tidak dikelola dengan baik. “Kita buat 100 spanduk ‘Natuna Bicara, Laut Beranda Kita’, agar tak ada lagi sampah, agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,” tandas Menteri Susi.

Lilly Aprilya Pregiwati 
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP
 
http://kkp.go.id/2017/08/08/di-natuna-menteri-susi-gelorakan-semboyan-laut-beranda-kita/ 
READ MORE - Menteri Susi Gelorakan Semboyan “Laut Beranda Kita”

03 Agustus, 2017

G A R A M


Status agak serius tentang GARAM.

Mosok garagara ada pilihan import garam, lalu mengeluh,  “Luas wilayah Indonesia 2/3 nya adalah laut, kenapa import garam?”

Apa hubungannya produksi garam dengan luas laut? Memangnya menambang garam itu di laut?

Kalau hubungannya dengan panjang pesisir pantai, masih diterima logika.

Industri garam di Australia.
Di Western Australia, setidaknya ada 6 pertambangan garam yang semuanya justru berlokasi sedikit jauh dari pesisir dan dibentuk alam selama jutaan tahun. Salah satunya berlokasi di Dampier sebelah utara Carnarvon tempat pelabuhan perikanan dimana kapal perusahaan saya berada.  Pertambangan tersebut saja memiliki kandungan garam dgn produksi rata rata 4,2 juta ton pertahun dan habis dalam sekian ratus tahun kedepan. 

Tidak heran jika Australia merupakan 10 negara produsen garam terbesar di dunia. Dikarenakan sumber garam tersebut sudah  terbentuk oleh alam, maka biaya penambangannya jauh lebih murah dibanding seperti yang dilakukan Indonesia, yaitu dengan menambang garam dipesisir pantai  melalui cara penguapan air laut. Bagaimana jika di musim penghujan dan kurangnya intensitas cahaya matahari untuk penguapannya? Tentu produksi garam akan jatuh drastis.

Dilema ketersediaan garam di Indonesia sudah berlangsung dari dulu. Dan pilihan import garam akhirnya menjadi pilihan pahit untuk menjaga ketersediaan garam dalam negeri baik untuk kebutuhan industri maupun konsumsi.

GARAM (1). Kalau kita menyebut garam, haruslah merujuk pada 2 kata : Garam konsumsi atau garam Industri.
Mengapa kita selama ini import garam, padahal mempunyai pantai terpanjang di dunia? Karena kualitas garam produksi petani garam kita sejauh ini baru memenuhi kualitas garam konsumsi, belum memenuhi kualitas garam industri. Jadi garam yg diimport oleh pemerintah Indonesia sejak jaman Belanda adalah garam industri bukan garam konsumsi.

Garam industri adalah garam yang diperlukan untuk industri kimia  (industri obat, pangan, kosmetik, dll)  yang mana mensyaratkan garam yang bagus dan sangat bersih, dengan NaCl di atas 97 dan magnesium yang lebih rendah. Dan sayangnya air laut dan petani garam kita belum bisa memenuhi standart garam kualitas industri tersebut. Hanya daerah pantai tertentu saja yang punya potensi mampu menghasilkan garam dengan NaCl di atas 97 persen dan ini murni faktor alam. Demi keamanan produk pangan, industri juga mensyaratkan garam industri memiliki batas maksimal kandungan logam berat seperti kalsium dan magnesium yang tidak boleh melebihi 400 ppm untuk industri aneka pangan.

Jadi sekalipun garis pantai kita terpanjang di dunia tidak serta merta mampu menghasilkan garam yg di butuhkan oleh industri baik secara kualitas maupun kuantitas. Supaya industri dalam negeri bisa terus berjalan maka mau tidak mau pemerintah harus selalu mengimport garam industri ini. Seiring peningkatan produksi industri dalam negeri maka otomatis import garam industri akan meningkat.

Selama ini, 80% produksi garam konsumsi yang dihasilkan di dalam negeri berasal dari petani garam. Kualitas produk yang dihasilkan masih belum maksimal karena tingkat kekotorannya masih tinggi. Bila diproses lagi, akan terjadi penyusutan hingga 30%. Belum lagi kegagalan petani garam karena faktor cuaca. Maka dlm kondisi tertentu pemerintah mau tidak mau harus mengimport garam konsumsi juga.

Nah yang menjadi masalah adalah, ketika import garam industri tapi peruntukannya di gunakan untuk garam konsumsi maka otomatis akan mematikan petani garam. Inilah yg terjadi ketika dirut PT Garam di tangkap polisi karena menyalahgunakan peruntukan garam industri untuk garam konsumsi.

Bukan hanya rakyat awam yang mempertanyakan hubungan antara panjang pantai Indonesia dengan produksi garam. Bahkan ex menteri sekelas Prof Emil Salim dan politikus senior yg malang melintang HNW pun mempertanyakannya (Aneh saja kalau mereka baru menanyakan sekarang tp gapapa).

Kalau kita hanya berpatokan pada panjang garis pantai, bagaimana dengan negara Austria dan Belarus yang masuk 20 besar pengekspor garam tapi tidak memiliki garis pantai satu inci pun (0km)? Bagaimana dengan Belanda yg hanya punya panjang pantai 1/45 panjang pantai Indonesia tapi jadi pengekspor utama garam dunia?. Kenapa bukan Canada yg memiliki panjang pantai terpanjang yg menjadi eksporter utama garam dunia?. Sama spt Indonesia, Canada juga paham bahwa tdk semua pantainya bisa dijadikan ladang garam.

Negara2 pengekspor garam rata2 mempunyai tambang garam yang akan habis dalam ratusan tahun kedepan, biaya yang mereka pakai untuk menambang jauh lebih murah dan garamnya lebih bagus. Sedangkan pola penguapan air laut seperti yg di lakukan Indonesia yang sangat tergantung dengan cuaca, menghasilkan garam yang jelek. kalaupun Indonesia memaksakan harus pakai rekayasa teknologi utk penguapan garam akan memakan biaya sangat besar.
Garam dr tambang sdh dikeringkan alam selama jutaan tahun, sementara garam hasil penguapan baru dikeringkan selama 1 bulan, itupun kalau cuaca baik, maka hasilnya akan beda jauh.

Selama bertahun tahun, mengapa produksi garam di Indonesia tidak juga bertumbuh? Jadi apa yang salah? yang salah adalah kita berusaha melawan hukum Demand Suply dan Harga. Harga garam import Rp 500/kg sdh sampai Indonesia, harga garam lokal Rp 750-1200/kg. NTT adalah penghasil garam terbesar di Indonesia, tapi dengan harga Rp 750 - 1200/kg, maka berapa ongkir yg ditanggung jika harus dikirim keluar NTT? Ongkos logistiknya terlalu besar. Usaha yang sia-sia dan akan selalu menjadi dilema.

In my opinion, lebih baik maritim Indonesia di fokuskan ke perikanan, pariwisata, rumput laut dll dan tidak terlalu memaksakan untuk swasembada garam. Kalau bisa ya syukur kalau tidak ya import. Import tidak selalu jelek asal memang menjadi kebutuhan dan tidak diselewengkan. Kita harus menyadari bahwa kita bukanlah negara terlalu sempurna seperti lagu "tongkat kayu jadi tanaman, kolam susu.." sama seperti manusia, negara juga butuh negara lain.

Nasionalis juga harus realistis.

Oleh: Santanu Muliawidi;
31 Juli, Bogor Indonesia
READ MORE - G A R A M

Indonesia Darurat Bom Ikan?

Indonesia Darurat Bom Ikan?
Pelaku, bom ikan dan aparat (foto: bajobe.aji.or.id) 
 
Berton-ton bahan bom ikan asal Malaysia mengalir ke Indonesia sejak lama. Bukan perkara baru namun belum ada solusi jitu menekuknya. Praktik penangkapan ikan merusak tetap saja merajalela, meski media juga tak pernah bungkam mengabarkan penangkapan pelaku oleh Polri. Ada apa?

Pada tahun 90-an, penulis melihat 6 karung pupuk bahan bom teronggok di kantor Polair Makassar, Sulawesi Selatan. Melihat wajah rusak pelaku bom, juga berita kematian pelaku. Melihat dampak terumbu karang yang rusak oleh bom ikan di Taka Bonerate, Wakatobi dan di Selat Makassar. Dan, saat ini, ancaman bom ikan kian menggila, darurat, akut dan menakutkan meski puluhan peraturan daerah, UU lingkungan hidup, kawasan konservasi telah disiapkan sejak lama. 
***
Semoga ini pertanda baik. Bareskrim Mabes Polri mulai tak tinggal diam. Setidaknya ketika kita mengetahui bahwa seorang cukong asal Medan ditangkap karena diduga sebagai pemodal bagi penyelundupan asam nitrat untuk bom ikan. Penangkapan oleh Bareskrim ini bermula dari penangkapan kapal ikan yang memuat ammonium nitrat oleh Bea Cukai di Perairan Bonerate, Selayar. Tidak tanggung-tanggung, 63 ton bahan bom disita pada 13 Mei 2017 di atas Kapal Hamdan V. 63 ton ini kalau jadi bom bisa meluluhlantakkan belasan kilometer luasan terumbu karang!

Menurut Mabes Polri, bahan bom itu dibeli di Pasir Gudang Malaysia dan akan dibawa ke Kangean, Perairan Sumba, Bonerate, Muna dan Pangkep. Ini juga berarti bahwa beredarnya bom ikan tak diurus oleh nelayan kecil atau tauke bangku kelas teri tetapi kelas kakap atau hiu. Temuan Mabes Polri ini rupanya tak menyurutkan para broker dan mafia bom ikan antar negara.

Dua bulan kemudian, Polda Sulsel menangkap pedagang bom seberat 3 ton di Pangkep pada 24 Juli 2017. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampau, kapal dipakai menangkap ikan dan pada saat yang sama juga sebagai distributor bom ikan. Berani betul.
Dua capaian penting di atas menjadi isyarat bahwa kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK untuk menegakkan kedaulatan di laut tak hanya berhadapan dengan maling ikan asing tetapi juga dari dalam negeri. Bermakna bahwa pemboman ikan masih tetap menjadi batu sandungan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut untuk keberlanjutan dan kesejahteraan.

Tiga tahun terakhir terjadi eskalasi yang hebat seiring upaya Pemerintah menegakkan aturan di lautan dengan ketat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berikut Satgas 511. Praktik bom ikan masih terjadi dari ujung barat Sumatera hingga perairan Papua. Indonesia tampaknya sedang darurat bom ikan yang akut.

Dari Aceh ke Papua
Beberapa media, baik online maupun offline melaporkan maraknya kegiatan distribusi pupuk ilegal dan pemboman ikan ini. Di Aceh bagian selatan dilaporkan SerambiNews, bahwa kapal-kapal ikan dari Sumatera Utara beroperasi di perairan Singkil dan menggunakan bom ikan. Polairud setempat menangkap pelaku bom di Pulau Banyak Barat pada 8 Maret 2017. Puluhan botol bom sumbu peledak disita setelah polisi harus berkejar-kejaran dengan pelaku disertai tumpahan peluru ke bodi kapal pelaku.

Dari Lampung, Polda menangkap 7 nelayan pada 25 Januari 2017. Nelayan beraksi di perairan Pulau Tegal, Pesawaran. Menurut Wakapolda Lampung, Brigjen Bonafius Tanpoi, ketujuh nelayan beroperasi di perairan Pulau Tegal karena menangkap ikan dengan bom. Di Banten pun, bom ikan jadi persoalan. Dilaporkan oleh LenteraNews, Direktorat Polair Polda Banten membekuk AN (47), nelayan asal Pandeglang karena menjual bahan peledak. Sepuluh kilogram bahan peledak atau bom ikan jadi barang bukti.

Di Perairan Jawa, bom ikan jadi pilihan. Penangkapan tujuh orang pengguna bom ikan oleh Polda Jatim pada bulan April tahun lalu menjadi bukti. Polda menyita 22 bom ikan, 98 detonator dan 40 kilogram amonium nitrat. Polda juga mencokok tersangka bom ikan di Perairan Kangean, Sumenep, Madura. Polisi menyita 22 bom ikan siap pakai, sumbu sepanjang 5 meter, 98 detonator, 400 gram TNT, 25 kl dan 15 kg amonium nitrat, 1 unit kompresor, 1 regulator, uang Rp 8,4 juta, dan 1 unit perahu tanpa nama.

Dari Pontianak, ada penangkapan nelayan dan ABK kapal karena menggunakan bahan peledak. Penangkapan ini terhitung luar biasa karena Kapolri yang memberitahukan adanya kapal yang membawa bahan peledak dan beroperasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau sebagaimana pengakuan Kapolda Kalimantan Barat. Hasilnya, pada 15 April 2017 sebuah kapal yang hendak melakukan peledakan yaitu KM Usaha Baru berikut ABK-nya ditahan. Sebanyak 39 jenis bahan peledak dijadikan barang bukti.

Di Kalimantan Timur yang disebut sebagai lokasi rawan bom ikan, Polair menangkap 8 nelayan karena bom ikan pada awal 2017. Mereka merupakan pelaku di atas KM Nusantara, ditahan kala berada di Perairan Manggar sebagaimana dilaporkan oleh Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Ade Yaya Suryana. Demikian pula adanya penangkapan oleh Polsek Biduk-Biduk, Kalimantan Timur karena nelayan menggunakan bom pada April tahun lalu. 10 botol bom ikan dan 9 sumbu ledak jadi buktinya.

Di perairan Nusa Tenggara Barat, Polda NTB menangkap pelaku pemboman ikan di Teluk Saleh, Sumbawa pada Februari tahun lalu. 13 orang ditahan karena menggunakan bom ikan sebagaimana dilaporkan oleh Wadir Polair AKBP I Made Sunatra. Di Kupang, Polda NTT yang melakukan operasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur berhasil mengamankan enam orang nelayan terduga pelaku bom ikan pada bulan Juni lalu. Dua botol bom ikan jadi sitaan petugas.

Di Sulawesi, Polda Sulawesi Tenggara menahan pemasok amonium nitrat dan detonator pada bulan April 2017. Polair menangkap 11 anggota jaringan pemasok yang beroperasi di wilayah tenggara Sulawesi yang memang dikenal sebagai perairan kaya ikan ini. Menurut Direktur Polair Polda Sultra Kombes Andi Anugerah, penangkapan dilakukan di Selat Kabaena, Bombana. Di Sulawesi Selatan, Polres Bone menangkap pelaku pemboman ikan asal Bajoe.  Petugas menyita 12 detonator, 9 botol berisi pupuk, 3 jerigen berisi pupuk, 2 bungkus korek kayu, 1 buah korek gas dan 4 keping obat anti nyamuk.

Di Gorontalo, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Gorontalo, Ajun Komisaris Besar S Bagus Santoso melaporkan penangkapan pelaku bom ikan yang menggunakan bahan peledak di Perairan Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

Maluku yang terkenal sebagai surga ikan-ikan tak juga luput dari praktik merusak ini. Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara melalui Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) pada awal tahun ini melaporkan penahahan lima pelaku dalam kasus pengeboman ikan di kepulauan Jorongga Desa yomen perairan Kabupaten Halmahera Selatan.

Di Papua Barat, Polair menangkap dua kapal penangkap ikan yang diduga menggunakan bahan peledak di Distrik Waigeo Barat Daya, Raja Ampat sebagaimana dilaporkan oleh Kapolda Paulua Waterpaw. Ditemukan tiga karung pupuk urea, 62 botol bir ukuran 800 ml, 36 botol air mineral ukuran 800 ml dan 104 sumbu.

Dari Mimika, Pjs. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK melalui Press Release mengatakan pihak telah menyita 1 buah Handak (bahan peledak) siap pakai yang terbuat dari pipa besi, bahan serbuk berwarna merah dengan berat kira-kira 1 Ons adalah jenis bahan peledak. Bahan-bahan tersebut diperoleh di Biak dan dibawa ke Timika dengan menggunakan kapal laut.

Mari Lawan!
Masif dan tak jera. Ini bukan tantangan kecil sebab melibatkan mafia antar negara. Masih maraknya penggunaan bom dan semakin besarnya volume bahan pupuk yang masuk dari Malaysia menjadi tanda tanya besar. Sebegitu mudahnyakah barang-barang haram tersebut lolos dari otoritas kepelabuhanan Malaysia atau Indonesia? Mengapa kita kecolongan, apa yang mesti dilakukan?

Praktik ini berlangsung terus menerus tanpa bisa ditekuk dengan sepenuhnya. Padahal, penggunaan bom ikan merupakan ancaman bagi masa depan Indonesia. Dibutuhkan kesungguhan berlipat agar letupan bom ikan ini bisa dicabut hingga ke akar-akarnya. Bom ikan tidak bisa dianggap remeh sebab dampaknya sungguh sangat mengkhawatirkan. Membuat bom ikan seberat 100 gram saja dapat merusak 2-3 meter kubik terumbu karang. Lebih dari itu, daya rusaknya akan lebih besar lagi. Penggunaan bom ikan dapat merusak terumbu karang, merusak rumah ikan dan tentu saja menghilangkan harapan dan masa depan masyarakat pesisir dan nelayan.

Bom telah menjadikan terumbu karang nasional berkurang secara drastis. Terumbu karang yang masih baik dan produktif, tak lebih dari 20%. Membiarkan praktik distribusi dan bom ikan merajalela berarti kita berkontribusia pada rusaknya terumbu karang, masa depan Indonesia, rusaknya triliunan aset bangsa. Rusaknya harapan pada upaya menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim.

Upaya dan kesungguhan dalam penegakan hukum tidak bisa ditawar lagi, agar negara tak berada dalam situasi darurat bom ikan. Apa yang ditempuh oleh Mabes Polri dan upaya Polda Sulsel terkait penangkapan penjual 3 ton bahan bom ikan merupakan bukti nyata bahwa Negara masih ada dan peduli pada masa depan bangsa. Masih banyak hal yang bisa dilakukan ke depan.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah menggaungkan perlawanan pada praktik Illegal, Unregulated, Unreported Fisheries (IUUF) termasuk pada bom ikan itu. Ini harus didukung sepenuh hati. Kerja sama amatlah penting agar jalur-jalur distribusi agar bisa ditutup, dari pintu Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailan hingga Filipina. Pada saat yang sama para pihak yang berkompeten bisa memberikan solusi bagi nelayan Nusantara melalui perikanan yang bertanggug jawab dan berkelanjutan.
Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, bahkan Kementerian Luar Negeri harus mulai serius membereskan isu bom ikan ini. 

Pemerintah Provinsi berikut jajaran Muspida, hingga kabupaten/kota harus bersatupadu menjamin keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan pesisir dan laut. Bupati Pangkep, Bupati dfimana bahan bom ikan 3 ton itu ditemukan sebagaimana disebutkan sebelumnya mengatakan bahwa dia sangat mendukung penuh sikap tegas dan kebijakan Kapolda Sulsel terhadap Praktik Bom Ikan demi masa depan kelautan dan perikanan di daerahnya.

KKP, Mabes Polri, Polda Sulsel, Bupati Pangkep sudah menunjukkan komitmen mereka pada maraknya bom ikan, lalu, Anda kapan?

http://www.kompasiana.com/daengnuntung/indonesia-darurat-bom-ikan_597aade87460f03190215cb3
READ MORE - Indonesia Darurat Bom Ikan?