14 Agustus, 2017

Kedaulatan Laut Sudah Ditangan, Saatnya Nelayan Sejahtera

 
SUMBAWA (12/8) – Terhitung hampir tiga tahun menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengambil beberapa kebijakan yang dikenal tegas dan berani, terutama soal pemberantasan illegal fishing. “Pemberantasan illegal fishing telah membawa perubahan yang baik untuk kelautan dan perikanan kita. Data kajiskan menunjukkan 12,54 untuk potensi sumber daya ikan. Angka konsumsi ikan juga meningkat dari 36 kg menjadi 43.34 kg,” jelas Menteri Susi saat mengisi acara Seminar Nasional dan FGD Forum Rektor Kita di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (12/8).

Ia menilai, ini menjadi hal yang sangat penting karena negara Indonesia adalah negara yang besar dan harus mampu menyambut era globalisasi. Selain itu Menteri Susi juga mengatakan, agar mampu bersaing di era globalisasi, seyogyanya masyarakat mengkonsumsi makanan sehat dan kaya akan protein.

“Ini kan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bisa bersaing. Jangan sampai negara yang besar tidak memiliki kualitas SDM yang baik,” selorohnya. Menteri Susi juga menilai, saat ini yang dibutuhkan semua negara adalah kedaulatan di bidang pangan dan ekonomi. Hal ini mengingat di Asia Tenggara dan beberapa negara di dunia sedang terjadi persaingan dalam hal ekonomi dan pangan. “Indonesia harus bisa memastikan kedaulatan di laut karena laut menyediakan sumber protein yang sangat banyak dan baik,” lanjutnya.
 
Menteri Susi pun tak ragu melakukan pemberantasan illegal fishing. Ia memulainya dengan mengajak para duta besar negara sahabat untuk santap siang bersama. Kemudian barulah menegakkan peraturan hingga penenggelaman kapal. “Kalau Bapak tahu di Laut Indonesia Timur itu lebih terang dibanding di darat. Dulu karena banyaknya kapal asing jadi gelap.

Selama ini kita dikritik karena hukum kita rendah. Makanya sekarang kita sudah mulai tegas”, paparnya. Setelah melakukan pemberantasan illegal fishing, Menteri Susi pun akhirnya mendapat dukungan Presiden untuk melarang asing masuk ke sektor perikanan tangkap, yang akhirnya dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2016 yang memastikan 100 persen asing hanya untuk pengolahan, sedangkan penangkapan ikan 100 persen untuk nelayan Indonesia. “Saya mau titip Perpres 44, jangan sampai Perpres itu direvisi. Karena banyak extra ordinary people yang mau revisi,” tandasnya.

Setelah memastikan stok ikan meningkat dan nelayan tradisional kembali melaut, Menteri Susi meminta  kepada para nelayan untuk mendaftar asuransi nelayan. “Jangan lupa ikut asuransi nelayan. Ini adalah program pemerintah untuk mengembalikan profesi nelayan. Karena dari tahun 2003 jumlah rumah tangga nelayan menurun. Ini adalah hal yang menyedihkan,” ungkapnya.
 
Saat ini sumber daya ikan Indonesia sudah tersedia. Pemerintah menawarkan ikan dari nelayan untuk para investor asing. “Silahkan olah, silahkan beli. Saya mau nelayan dapat harga ikan yang baik dengan sistem lelang. Eskavator saya akan berikan, ice flake (machine) tahun ini saya berikan juga tapi tempatkan dilokasi yang banyak nelayannya,” papar Susi.

“Jika orang bekerja, strateginya harus masuk akal. Kita harus segera bangkit untuk konsentasi. Saya heran ada investor yang protes karena ada penenggelaman kapal, saya bilang jika kamu benar maka tidak akan ditenggelamkan,” lanjutnya. Untuk Sumbawa, Menteri Susi berharap dapat membuka bandara internasional sehingga bisa mendistribusikan produk perikanan ke negara lain.

Ia pun mengapresiasi pemerintah daerah setempat karena perhatiannya terhadap potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Sumbawa. “Saya yakin akan mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” kata Menteri Susi diiringi sedikit canda. Indonesia harus memastikan kedaulatan ditangannya. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus memastikan cara menangkap dan mengolah ikan kita dengan asas keberlanjutan, dengan tidak menggunakan bom maupun alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

“Saya hidup karena nelayan pak. Susi air ada karena nelayan. Jadi ini saatnya saya ingin berdedikasi dengan membantu. Paling tidak, kita bisa memprotect dan memanfaatkan sda (sumber daya alam) kita,” tutupnya.

Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP
 http://kkp.go.id/2017/08/13/kedaulatan-laut-sudah-ditangan-saatnya-nelayan-sejahtera/

Tidak ada komentar: